Breaking News

Dinilai Penggunaan DID Penanganan Covid-19 Tidak Ekonomis, Ini Penjelasan Kadis DKP Aceh Selatan

Dinilai Penggunaan DID Penanganan Covid-19 Tidak Ekonomis, Ini Penjelasan Kadis DKP Aceh Selatan
Bupati Aceh Selatan saat memimpin panen udang vaname di Aceh Selatan beberapa waktu lalu. (Ist)

TAPAKTUAN, ACEHPORTAL.com - Pemerintah Aceh Selatan melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan, Dzumairi meluruskan penilaian ketua Gerakan Pemuda Aceh Selatan (GerPas) terkait penilaian tidak ekonomisnya penggunaan DID penanganan Covid-19 untuk budidaya udang vaname di Aceh Selatan sebesar hampir Rp 1 milyar.

"Anggaran itu tidak hanya untuk biaya operasional, tapi itu biaya investasi, biaya investasi termasuk pembangunan petakan tambak plus plastik HDPE, kincir, listrik, genset dan lainnya," ucap Dzumairi kepada ACEHPORTAL.com, Minggu (11/7/2021).

Dzumairi menjelaskan, tambak vaname tersebut sebagai percontohan untuk menarik minat para pemilik modal yang besar untuk membudidayakan udang vaname.

"Karena belum ada satupun pemilik modal yang mau budidaya udang vaname secara intensif di Aceh Selatan, sementara di kabupaten tetangga sudah banyak dan berkembang. Setelah kita mulai sudah ada yang bersiap-siap untuk memulai, tambak itu bisa beroperasi sktr 10 tahun, setiap tahun bisa 2,5 siklus atau 2 tahun bisa 5 siklus," terangnya.

Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan, tehnik Bioflog ini juga terus dikembangkan dan dipromosikan sehingga dapat di aplikasikan juga oleh gampong-gampong melalui dana BUMG-nya.

"Tentu ini dapat menarik minat para pemuda-pemudi Aceh Selatan yang kreatif dan produktif," ucapnya.

Sementara, terkait tudingan pemilik tambak yang merupakan kerabat orang nomor satu di Aceh Selatan, Dzumairi secara tegas mengatakan bahwa hal itu bukan melihat siapa orangnya namun aturan memperbolehkannya.

"Kerabat dekat bagaimana, setahu kami tidak ada hubungan darah baik ketua maupun anggota dengan Bupati," jelasnya.

Dijelaskannya, pola bantuan tersebut adalah hibah dan mengikuti mekanisme yang telah diatur oleh Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan Perbup Nomor 3 Tahun 2013 (sekarang sudah ada Perbup terbaru yang keluar April 2021). 

"Kelompok masyarakat atau ormas dapat mengajukan dana hibah yang paling penting ada surat pendaftaran kelompok atau kalau ormas ada akta notaris dan persyaratan lainnya, kalau cukup dana tersedia insya Allah bisa dibantu," bebernya.

Dzumairi dengan jelas menyampaikan, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa proses perencanaan melalui pendekatan politis (Bupati dan DPRK melalui Pokir) Teknokratis (Dinas dan para Ahli) dan juga Bawah-Atas (bottom-up). 

"Jadi siapapun yang mau mengusulkan juga bisa melalui pendekatan tersebut," ucapnya.

Dzumairi menilai, kritikan GerPas tersebut sangat bermanfaat untuk menarik minat budidaya udang vaname, sehingga para peminat secara gamblang dapat mengetahui berapa hasil panen yang dapat dicapai dalam sekali panen.

"Kami sangat berterima kasih atas kritikan ini, mereka (petani tambak) jadi tahu berapa hasil panennya dalam sekali panen, bagi orang yang tidak mengerti seolah ini rugi, tapi bagi yang paham itu peluang besar," tandasnya.

Editor:
Rubrik:Daerah