Breaking News

Dinas Pengairan Aceh Dilaporkan ke Kejati, Dugaan Korupsi Rp.224.3 M

tersangka [email protected]

Banda Aceh -- Lembaga anti korupsi GeRAK Aceh resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada Dinas Pengairan Aceh, ke Kantor Kejati Aceh.

GeRAK menemukan adanya dua unsur terjadinya korupsi secara sistemik dan terencana atas penunjukan langsung (PL) 17 paket pekerjaan di dinas Pengairan Aceh atas implimentasi anggaran APBA 2013-2014.

Adapun paket pekerjaan ini dapat diduga dalam pelaksanaannya berpotensi telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.224 Milyar dari seluruh paket pekerjaan untuk pembangunan Jetty di 6 kabupaten dan kota diantaranya Aceh Besar, Kota Sabang, Aceh Jaya, Aceh Utara, Bireuen dan Pidie.

Koordinator GeRAK Aceh Askhalani menjelaskan, berdasarkan hasil Investigasi GeRAK Aceh atas laporan anggaran APBA dan merujuk pada hasil Audit BPK dengan nomor 18.c/LHP/XVIII.BAC/05/2015 tertanggal 23 Mei 2015 atas laporan keuangan Pemerintah Aceh tahun 2014, serta laporan hasil Audit Internal dari pemeriksaan tim Inspektorat Aceh tahun 2013-2014.

Diduga dan diketahui bahwa telah terpenuhinya unsur terjadinya dugaan tindak pidana kasus korupsi pada SKPA Pengairan Aceh dengan berpotensi dapat merugikan keuangan negara, adapun laporan tersebut adalah Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Penunjukan Langsung (PL) di Dinas Pengairan Aceh Tahun Anggaran APBA 2013-2015 dengan potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 224.334.547.549,-

Laporan ini diteruskan ke Kejati dan diterima secara langsung oleh Kabag Humas Kejati Aceh Amir Hamzah, yang kemudian diterima oleh bidang pelaporan, saat itu GeRAK Aceh didampingi oleh koordinator GeRAK Aceh Barat (Edi Syahputra) dan Koordinator GeRAK Aceh Besar (Azis Awe) serta menyertakan beberapa dokumen lengkap untuk penyidikan atas laporan yang disampaikan, adapun bahan pertimbangan atas laporan ini, turut dilampirkan beberapa bahan sebagai petunjuk awal atas dugaan tindak pidana korupsi diantaranya:

Lampiran daftar pelaksanaan Proyek Penunjukan Langsung (PL) yang dilaksanakan oleh Dinas Pengairan Aceh Tahun anggaran APBA 2013 dan 2014. Dan Daftar nama perusahaan yang melaksanakan kegiatan di lapangan.

lalu bukti dokumen terkait Laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah Aceh tahun 2014 dengan nomor:18.C/LHP/XVIII.BAC/05/2015 tertanggal 23 Mei 2015 tentang uji petik pelaksanaan pembangunan Jetty yang dikelola oleh Dinas Pengairan Aceh dan diduga menimbulkan dugaan tindak pidana korupsi.

Lampiran Pandangan akhir Komisi IV DPRA tentang kinerja Dinas Pengairan Aceh yang menyebutkan bahwa diperlukan pendalaman terhadap temuan hasil audit BPK-RI atas APBA 2014 yang diduga tidak sesuai dan berpotensi merugikan keuangan Aceh.

Kemudian, surat balasan dari BPK-RI perwakilan Aceh terhadap penjelasan terkait pemeriksaan atas proyek PL di dinas Pengairan Aceh, tertanggal 13 Agustus 2015 tentang dugaan adanya pelanggaran hukum dan berpotensi merugikan keuangan negara terhadap pelaksanaan kegiatan.

Serta dokumen surat balasan dari Inspektorat Aceh terhadap penjelasan hasil audit terkait proyek Penunjukan Langsung (PL) di Dinas Pengairan Aceh tertanggal 18 Agustus 2015 tentang dugaan adanya pelanggaran hukum dan berpotensi merugikan keuangan negara pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil analisis dan kajian GeRAK Aceh terhadap dugaan tindak pidana korupsi ini disimpulkan bahwa adanya perbuatan dan unsur melawan hukum terhadap pekerjaan penunjukan langsung (PL) yang dikerjakan dan dilaksanakan oleh dinas Pengairan Aceh.

"Perbuatan melawan hukum ini diantaranya adalah adanya Conflik of interest antara kepala dinas pengairan dengan sejumlah kontraktor pelaksana kontrak, kemudian adanya aspek melawan hukum terhadap penunjukan langsung terhadap seluruh paket tersebut, dan yang paling mencengangkan adalah adanya temuan BPK-RI yang menyimpulkan bahwa paket pekerjaan ini merugikan keuangan negara secara sistemik dan terencana," ujar Askhal.

Sementara modus operandi yang dilakukan, didasari dari hasil investigasi terhadap kasus dugaan potensi korupsi Penunjukan Langsung (PL) ini diketahui dalam kegiatannya para pihak melakukan beberapa dugaan pelanggaran yang dapat diduga melanggar aturan hukum dengan modus operandi sebagai berikut yaitu:

Kepala dinas pengairan Aceh dan kuasa pengguna anggaran dalam menetapkan sistem pengadaan dengan metode penunjukan langsung tidak berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Adanya indikasi secara sistemik dan terencana untuk menghindari pelelangan umum dalam pemilihan penyedia barang/jasa, sehingga menutup peluang yang sejenis untuk bersaing dalam memperoleh paket pekerjaan tersebut.

Pejabat pelaksana teknis kegiatan tidak cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan yang menjadi tanggungjawab termasuk menyetujui volume pekerjaan untuk dijadikan dasar pembayaran.

Ditemukan adanya wanprestasi terhadap kontraktor pelaksana dan diduga merugikan keuangan Aceh. Adanya kekurangan volume dalam pelaksanaan oleh kontraktor yang terjadi secara masif, dan ini diduga merugikan keuangan negara, hasil temuan ini sama dengan temuan hasil audit BPK-RI atas pelaksanaan APBA tahun anggaran 2014.

Serta adanya dugaan kelebihan pembayaran terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibayarkan kepada pihak kontraktor, dan diduga akibat kegiatan merugikan keuangan negara secara terstruktur dan terencana dengan kepentingan untuk memperkaya orang lain dan pribadi.

Dari hasil analisa GeRAK Aceh yang didasari dari hasil investigasi terhadap kasus dugaan potensi korupsi Penunjukan Langsung (PL) ini diketahui dalam kegiatannya para pihak dapat diduga telah melakukan pelanggaran terstruktur dan terencana yang dapat diduga melanggar aturan hukum dengan aspek dapat merugikan keuangan negara dengan aturan dan perundangan yang dilanggar sebagai berikut: Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat 1 dan ayat 3.

Kemudian Peraturan Pemerintah No 59 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No 29 tahun 2000 tentang penyelengaraan jasa kontruksi pasal 12, Peraturan Presiden No 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden No 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa, Penjelasan Peraturan Presiden No 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden No 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa dan Peraturan presiden No 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa dan Peraturan Presiden No 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua serta Keputusan Gubernur Aceh No 028/660/2013 tanggal 14 Agustus 2014 tentang penetapan Harga Satuan Bahan Bangunan/Satuan Pekerjaan dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Aceh Tahun 2014.

Kasipenkum Kejati Aceh Amir Hamzah mengatakan, laporan ini akan disampaikan kepada Kepala Kejati Aceh, dan berkasnya akan dicermati serta ditindaklanjuti sesuai perintah dan petunjuk pimpinan. (gun)

Rubrik:News