Breaking News

Dianggap Lalai dalam Penanggulangan Wabah, Polda Aceh Akan Panggil Pengelola Pasar

Dianggap Lalai dalam Penanggulangan Wabah, Polda Aceh Akan Panggil Pengelola Pasar

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.com - Dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan, aparat kepolisian tak hanya melakukan kegiatan pencegahan, tetapi juga melakukan penindakan hukum bagi para pelanggar.

Demikian dikatakan Dir Reskrimum Polda Aceh, Kombes Pol Ade Harianto melalui Kabid Humas, Kombes Pol Winardy, Kamis (8/7/2021) di Mapolda Aceh.

Winardy menjelaskan, selama ini anggota kepolisian terus melakukan memonitoring tingkat kepatuhan masyarakat dalam menerapkan prokes dan indikasi-indikasi terjadinya pelanggaran, bahkan tindak pidana yang berhubungan dengan penanggulangan wabah penyakit di pasar dan tempat berkumpulnya masyarakat di Banda Aceh.

Secara umum, ungkap Winardy, masih ditemukan pedagang dan pengunjung pasar yang belum patuh terhadap prokes. Selain itu, juga belum tersedianya ruang khusus penanganan Covid-19 dan belum dibentuknya tim pencegahan Covid-19 di lingkungan pasar.

"Ada indikasi pelanggaran disitu, imbauan atau spanduk hanya terpasang di beberapa tempat, alat pengecek suhu dan tempat cuci tangan tersedia, namun tidak ada petugas yang mengarahkan," sebutnya.

Oleh karena itu, sambungnya, Polda Aceh akan memanggil pihak pengelola pasar, UPTD dan Dinas yang bertanggung jawab terhadap pasar yang ada di wilayah Banda Aceh untuk klarifikasi.

"Kita akan minta keterangannya dulu, apa disini ada kelalaian sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 (2) UU 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya penanggulangan wabah. Apabila terbukti, maka bisa diancam dengan pidana penjara enam bulan dan/atau denda Rp 500 ribu," jelasnya.

Selain itu, kata Winardy lagi, bisa juga dikenakan Pasal 93 UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan karena idak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dengan ancaman pidana penjara satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100 juta.

"Namun, kita tetap akan mintai keterangannya dulu, bagaimanapun azaz praduga tak bersalah tetap kita kedepankan," pungkasnya.

Editor:
Rubrik:Umum