Breaking News

Darwati DPRA Minta Pelaku Jarimah Jinayat Dihukum Maksimal

Darwati DPRA Minta Pelaku Jarimah Jinayat Dihukum Maksimal

Banda Aceh, Acehportal.com - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Darwati A Gani, menyatakan sangat prihatin dan menyesalkan atas maraknya tindak pidana Islam (jarimah jinayat) pemerkosaan, terutama kasus pemerkosaan anak, di Aceh Besar akhir-akhir ini.

Ia menilai kasus-kasus tersebut telah sampai pada tingkat membahayakan bagi generasi masa depan Aceh Besar secara khusus dan Provinsi Aceh pada umumnya.

Untuk itu, ia meminta jaksa menuntut para terdakwa dengan hukuman maksimal. Majelis hakim pun ia harapkan menjatuhkan hukuman maksimal pula.

Untuk itu, kami sampaikan bahwa kami akan mengikuti serius kasus ini sampai tuntas dan meminta kepada penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) untuk dapat memberikan keadilan yang bermartabat bagi korban," kata Darwati.

Khusus kepada majelis hakim, ia berharap agar menjatuhkan hukuman maksimal kepada pelaku.
Ia menegaskan bahwa jarimah jinayat pemerkosaan adalah tindakan yang tidak bisa ditoleransi dengan alasan apa pun.

"Dan itu adalah perbuatan sadis dan bejat, serta kejam. Untuk itu, kami mengecam pelaku pemerkosaan tersebut," imbuh Darwati.
Politisi Partai Nanggroe Aceh (PNA) ini juga menyebutkan bahwa dalam Pasal 50 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan pelaku pemerkosaan maksimal dapat dituntut 200 bulan (16,6 tahun) penjara.

"Untuk itu, kami minta JPU dari Kejari Aceh Besar menuntut terdakwa dengan maksimal. Selain itu, kami berharap agar terdakwa juga dituntut untuk uqubat restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Qanun Nomor 6 Tahun 2014," kata legislator Aceh ini.

Ia menambahkan, korban kekerasan dan pelecehan seksual sering kali berdampak besar pada kesehatan mental dan fisik korban yang meningkatkan risiko tidak hanya depresi, kegelisahan, tetapi juga gangguan stres pascatrauma.

"Efek kesehatan jangka panjang yang terkait dengan pelecehan dan penyerangan seksual bukan hanya tentang dampak yang ditimbulkannya terhadap kesehatan mental seseorang korban, tetapi juga dampak jangka panjangnya," imbuh Darwati.

Kasus dugaan pencabulan di Bener Meriah, Aceh tinggi. Memasuki pertengahan Februari 2019 saja, polisi telah menerima tiga laporan dari keluarga korban. Terduga pelaku pencabulan itu ditengarai dilakukan oleh orang terdekat korban.

Polres Bener Meriah menyebutkan kejahatan itu bermula dari konflik keluarga hingga berujung pada kebutuhan batin yang tidak terpenuhi. Kepolisian menghimbau agar semua pihak waspada dan memperketat pengawasan terhadap anak-anak.

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berupaya mencari solusi untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belakangan marak terjadi di daerah itu.

Sementara Kepala Dinas PPPA-KB Kabupaten Bener Meriah Alyin dalam laporannya menyampaikan bahwa saat ini ada sebanyak 18 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di daerah itu sepanjang tahun 2020.

"Ada 8 kasus yang khusus pemerkosaan terhadap anak. Kami dari Dinas PPPA-KB sudah melakukan pencegahan dengan keterbatasan kami," tutur Aliyin.

Rubrik:DPRA
jmsi bank aceh
JMSI BPKA
JMSI