Breaking News

BI Aceh: Tahun 2021 Diproyeksikan Perekonomian Membaik

BI Aceh: Tahun 2021 Diproyeksikan Perekonomian Membaik

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.com - Pandemi Covid-19 telah menyebabkan perekonomian mengalami keterpurukan. Seluruh pelaku ekonomi terkena dampaknya, mulai dari pelaku ekonomi pada kelompok UMKM hingga kepada konglomerasi. Mulai dari negara miskin, hingga negara maju.

Di tahun 2021, diproyeksikan perekonomian akan mengalami perbaikan seiring dengan dimulainya program vaksinasi global.

Berbagai negara diproyeksikan tumbuh positif, tak terkecuali Indonesia. Berdasarkan proyeksi BI sendiri, ekonomi Indonesia akan tumbuh dikisaran 4,2 sampai dengan 4,6{b76bc1b144d64703e19ba294dd5b083bf8d7d9d156ebb5047c1968eb0dac1749}.

Hal ini dikatakan Kepala Bank Indonesia Aceh, Achris Sarwani pada kegiatan Sosialisasi Dukungan Perbankan Syariah dalam Kegiatan Ekspor-Impor di Aceh yang diselenggarakan di Banda Aceh, Rabu (24/3/2021).

"Dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia yang diselenggarakan 3 Desember 2020 lalu, Gubernur BI menyatakan optimisme BI terhadap pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021 dapat terwujud dengan penguatan sinergi melalui satu prasyarat dan lima strategi," katanya.

Satu prasyarat tersebut adalah vaksinasi dan disiplin protokol COVID-19 serta lima strategi respons kebijakan yakni pembukaan sektor produktif dan aman, percepatan stimulus fiskal (realisasi anggaran), peningkatan kredit dari sisi permintaan dan penawaran, stimulus moneter dan kebijakan makroprudensial dan digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya UMKM.

"Untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang sudah diproyeksikan, diperlukan dukungan semua pelaku ekonomi di berbagai sektor, baik di level nasional maupun daerah. Peluang yang ada harus dapat dioptimalkan," ungkapnya.

Aceh sebagai salah satu daerah dengan sumber daya alam yang potensial terutama di sektor pertanian, perikanan dan pertambangan, tentunya sangat diharapkan kontribusinya untuk perekonomian nasional.

Komoditas yang dihasilkan dari bumi dan laut Aceh, kiranya dapat dimanfaatkan bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan domestik, melainkan juga diharapkan dapat memperkuat ekspor Indonesia.

"Secara teori, pertumbuhan ekonomi atau PDB/PDRB terbentuk dari konsumsi rumah tangga (C), pengeluaran pemerintah (G), Investasi (I) serta Net Ekspor (X-M). Dari sini terlihat bagaimana pentingnya ekspor bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah," ungkapnya lagi.

Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, jelas dia, ekspor juga berperan besar dalam mengurangi deficit transaksi berjalan atau yang dikenal dengan Current Account Deficit (CAD).

Kondisi Indonesia yang telah mengalami CAD sejak 2011 menjadikan nilai tukar Rupiah menjadi rentan, terutama akibat faktor eksternal. Kebutuhan akan valas terutama Dollar Amerika tidak dapat tercukupi dari valas yang masuk/diterima Indonesia.

"Dengan demikian, bila Aceh bisa menggenjot ekspornya maka manfaat yang diterima bukan hanya bagi pertumbuhan ekonomi Aceh, melainkan juga perekonomian nasional, serta termasuk kestabilan Rupiah," jelas dia.

"Beranjak dari kondisi tersebut, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, akan sangat mendukung berbagai upaya untuk peningkatan ekspor," kata Kepala BI Aceh lagi.

Dari sisi hulu, BI melaksanakan program yang bertujuan mengoptimalkan SDA yang ada, dengan memperhatikan kualitas dan produktivitas barang yang dihasilkan, sehingga menjadi layak ekspor. Program klaster, Local Economic Development dan WUBI dilakukan di seluruh kantor BI di daerah.

Di sisi hilir, fasilitasi dan dukungan BI diberikan untuk berkembangnya industri pengolahan, sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi pelaku ekonomi di Indonesia.

Akses pemasaran pun menjadi perhatian BI, melalui kegiatan expo, business matching, hingga pemanfaatan teknologi seperti digital marketing.

"Sebagus apapun program pengembangan ekspor yang dilakukan dari sisi produksi dan pemasaran, apabila tidak didukung dengan infrastuktur keuangan yaitu perbankan, maka aktivitas ekspor akan terhambat," tegasnya.

Dengan berbagai layanan yang diberikan perbankan, maka aktivitas ekspor-impor yang menghubungkan pihak di dalam negeri dengan pelaku di luar negeri, dapat berjalan dengan lancar, aman dan efisien.

Oleh karenanya, perbankan tidak dapat dilepaskan dari kegiatan ekspor-impor. Khusus di Aceh, dengan berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang LKS, menjadikan perbankan syariah sebagai tumpuan harapan para pelaku ekspor-impor di Aceh dalam bertransaksi dengan pihak luar negeri.

Pihaknya melihat, hal itu bukan hanya sebagai tantangan, melainkan juga peluang bagi perbankan syariah untuk memperbesar eksistensinya dalam industry keuangan di Indonesia, dengan menguasai 100{b76bc1b144d64703e19ba294dd5b083bf8d7d9d156ebb5047c1968eb0dac1749} pangsa perbankan Aceh.

Seiring dengan semakin dekatnya implementasi penuh Qanun LKS Januri 2022, lahir lah Bank Syariah Indonesia. Dengan kekuatan asset, jaringan kantor, teknologi, SDM dan pengalaman, diharapkan kehadiran BSI dapat menjawab berbagai kekhawatiran atau keraguan masyarakat Aceh terhadap layanan perbankan syariah pasca diberlakukannya Qanun LKS, termasuk dalam kegiatan ekspor-impor.

"Tentunya kita tidak bisa memaksakan agar BSI langsung ready 100 persen untuk melayani semua kebutuhan nasabah, karena proses merger memerlukan waktu. Terlebih lagi di Aceh, karena yang merger bukan hanya tiga bank layaknya di provinsi lain, melainkan enam bank. Dengan dukungan para nasabahnya serta stakeholder terkait, proses merger BSI akan berjalan dengan lancar dan cepat," tutupnya.

Rubrik:Ekonomi
jmsi bank aceh
JMSI BPKA
JMSI