Breaking News

BI Aceh: Pertumbuhan Ekonomi Aceh Masih Terkontraksi Lebih Dalam Dibandingkan Nasional

BI Aceh: Pertumbuhan Ekonomi Aceh Masih Terkontraksi Lebih Dalam Dibandingkan Nasional
Kegiatan High Level Meeting (HLM) TPID Banda Aceh Triwulan II Tahun 2021 di Hotel The Pade Banda Aceh, Senin (21/6/2021). (Ist)

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.com - Pertumbuhan ekonomi Aceh masih terkontraksi lebih dalam dibandingkan dengan nasional. Hal itu mempengaruhi tingkat kemiskinan, pengangguran dan pendapatan per kapita provinsi Aceh.

Pertumbuhan ekonomi Aceh Triwulan I sebesar -1,95% (yoy) dan nasional sebesar -0,74% (yoy). Sedangkan inflasi pada Mei 2021 sebesar 2,27% (yoy) dan nasional sebesar 1,37% (yoy).

Demikian disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh, Achris Sarwani dalam pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TPID Banda Aceh Triwulan II Tahun 2021 di Hotel The Pade Banda Aceh, Senin (21/6/2021).

Achris Sarwani mengatakan, realisasi APBA dan APBK merupakan penggerak ekonomi dan juga mencerminkan pertumbuhan ekonomi Aceh.

Kinerja keuangan daerah pada triwulan I 2021 secara garis besar mengalami peningkatan, utamanya didorong oleh peningkatan realisasi anggaran APBN. 

"Realisasi APBA mengalami penurunan pendapatan dan belanja secara nominal maupun persentase. Sedangkan, realisasi pendapatan dan belanja APBN mengalami peningkatan, baik secara nominal maupun persentase," ujarnya.

Ia menjelaskan, hasil survei SKDU Aceh menunjukkan adanya peningkatan kinerja ekonomi secara triwulanan pada triwulan I 2021. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi SBT SKDU sebesar 0,33%.

Sedangkan dari hasil survei konsumen (IKK) menunjukkan peningkatan sebesar 10,52 poin dengan total indeks berada pada level 115,81 yang menunjukkan adanya keyakinan konsumen pada level optimis.

"Melihat inflasi kota Banda Aceh secara historis pada tiga tahun terakhir, terjadi peningkatan laju inflasi di Kota Banda Aceh pada Hari Raya Idul Adha," katanya.

"Tahun 2021, kenaikan laju inflasi diperkirakan terjadi pada pertengahan Juli. Namun demikian, inflasi tahunan tercatat lebih rendah dari tiga tahun sebelumnya, hingga bulan Mei 2021, inflasi kota Banda Aceh tercatat sebesar 0,17% (mtm) dan 1,73% secara yoy," jelasnya.

Apabila dilihat dari komoditas penyumbang inflasi di kota Banda Aceh secara tiga tahun terakhir, seringkali utamanya disebabkan oleh komoditas bahan pangan, utamanya komoditas pada kelompok perikanan (ikan kembung, udang basah, cumi-cumi, ikan tongkol, cabai rawit, dan ikan tuna).

"Optimalisasi proyeksi laju inflasi Aceh tahun 2021 dan 2022 diharapkan tetap memperhatikan faktor 4K yaitu Ketersediaan pasokan, Kelancara distribusi, Keterjangkauan harga dan Komunikasi efektif," tambahnya.

Sementara, Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman mengungkapkan, menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah bahan kebutuhan pokok diperkirakan mengalami kenaikan harga.

Kenaikan harga biasanya terjadi pada komoditas pangan utamanya pada kelompok perikanan, antara lain ikan kembung, tongkol, tuna, cumi-cumi, udang basah.

Selain itu, komoditas lain seperti cabai rawit dan cabai merah juga turut mengalami kenaikan. Kenaikan harga dipicu kenaikan permintaan dan terbatas pasokan.

Berdasarkan data historis, inflasi akan meningkat menjelang Idul Adha. Rata-rata inflasi Idul Adha berada di angka 1,92% (tahunan) dan 0,26% (bulanan).

Sedangkan pada tahun 2020 inflasi tercatat sebesar 3.59% (tahunan), di saat pertumbuhan ekonomi menurun dan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan akibat COVID-19.

Berkaitan dengan hal itu, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pemulihan ekonomi Aceh melalui empat program prioritas yakni (1) pemulihan agroindustri & pemberdayaan UMKM, (2) peningkatan SDM yang berdaya saing, (3) penguatan ketahanan dan kemandirian pangan, (4) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

"Berbagai program tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat Aceh. Namun, upaya tersebut perlu diimbangi dengan pengendalian inflasi dalam rangka tetap menjaga daya beli masyarakat dan mencegah masyarakat masuk ke garis kemiskinan," ungkapnya saat memberikan sambutan.

Oleh karena itu, peran pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), menjadi sangat penting demi menjaga stabiltas harga.

Beberapa upaya kegiatan dan program pengendalian inflasi dibutuhkan sinergi, dukungan, koordinasi dan komitmen berbagai pihak, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Bulog, Kepolisian serta pihak terkait lainnya.

"Dalam mengendalikan inflasi, TPID Kota Banda Aceh menerapkan kebijakan 4K, yakni Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Ekspektasi," tutup Aminullah.

Editor:
Rubrik:Ekonomi