Breaking News

Kasus Korupsi PT ASABRI

Berkas Perkara Kasus Dugaan Korupsi PT ASABRI Tahap Pertama Diserahkan ke JPU Kejagung RI

Berkas Perkara Kasus Dugaan Korupsi PT ASABRI Tahap Pertama Diserahkan ke JPU Kejagung RI
Gedung PT ASABRI. (Ist/Google)

JAKARTA, ACEHPORTAL.com - Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menyerahkan sembilan berkas perkara dugaan korupsi PT ASABRI.

Berkas atas nama sembilan tersangka tersebut diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Direktorat Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jumat (30/4/2021) kemarin.

Hal ini dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Sabtu (1/5/2021).

Kapuspenkum mengungkapkan, berkas perkara sembilan tersangka yang dimaksud yakni ARD selaku Dirut PT ASABRI periode tahun 2011 hingga Maret 2016, SW selaku Direktur Utama PT ASABRI (Persero) periode Maret 2016 hingga Juli 2020, BE selaku Mantan Direktur Keuangan PT ASABRI periode Oktober 2008 hingga Juni 2014 dan HS selaku Direktur PT ASABRI (Persero) periode 2013 hingga 2014 dan 2015 hingga 2019.

"Kemudian IWS selaku Kadiv Investasi PT ASABRI Juli 2012 hingga Januari 2017, LP selaku Direktur Utama PT Prima Jaringan, BTS selaku Direktur PT Hanson Internasional, HH selaku Direktur PT Trada Alam Minera dan Direktur PT Maxima Integra serta JS selaku Direktur Jakarta Emiten Investor Relation," jelasnya.

Di dalam berkas perkara itu, jelas Leo, pasal sangkaan yang diterapkan terhadap para tersangka yakni:

Primair: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP; 

Subsidair: Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

"Jaksa Peneliti (Jaksa P.16) akan meneliti kelengkapan sembilan berkas perkara tersebut, baik mengenai kelengkapan syarat formal maupun kelengkapan syarat materiil dalam jangka waktu empat belas hari," katanya.

Penelitian Berkas Perkara Tahap Pertama, lanjut dia, difokuskan pada kelengkapan syarat formal dan kelengkapan syarat materiil dari Berkas Perkara dimaksud. 

Dalam hal Jaksa Peneliti/Penuntut Umum berpendapat hasil penyidikan masih kurang lengkap, Jaksa Peneliti/Penuntut Umum akan mengembalikan Berkas Perkara disertai petunjuk untuk dilengkapi.

"Penyerahan tahap pertama berkas perkara dugaan tindak pidana korupsipada PT ASABRI atas nama sembilan tersangka itu dilaksanakan dengan memperhatikan prokes tentang pencegahan penularan Covid-19, antara lain dengan memperhatikan jarak aman, mengenakan masker dan menggunakan hand sanitizer. (*) 

Iklan idul fitri gub