Beredar Surat Menteri, Abdya Tidak Termasuk Daerah yang Gelar Pilchiksung 2021

Beredar Surat Menteri, Abdya Tidak Termasuk Daerah yang Gelar Pilchiksung 2021

Blangpidie, Acehportal.com - Beredar di media sosial Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) perihal penggunaan dana desa untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) tahun 2021.

Surat yang ditujukan kepada para kepala daerah (Gubernur dan Bupati/ Walikota) itu bernomor : 345/PRI.00/II/2021, tanggal 25 Februari 2021 ditandatangani Mendes Abdul Halim Iskandar.

Jika surat itu benar, maka Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) tidak akan menyelenggarakan pemilihan keuchik secara langsung (Pilchiksung) pada tahun 2021 ini.

Pasalnya, pada lampiran surat tersebut di Provinsi Aceh hanya lima kabupaten/kota saja yang termasuk melaksanakan pesta demokrasi di tingkat gampong itu, diantaranya Aceh Selatan, Lhokseumawe, Aceh Barat, Subulussalam dan Gayo Lues.

Surat Mendes itu menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor : 141/655/SJ tanggal 10 Februari 2021, perihal dukungan dana desa terhadap pelaksanaan Pilkades serentak yang aman dan bebas Covid-19.

Plt Kepala DPMP4 Abdya, Nur Afni Muliana SPd melalui Kabid PMG Arif Zulfahmi saat dihubungi Acehportal.com mengaku pihaknya belum menerima secara resmi salinan surat tersebut.

"Sampai hari ini kita belum menerima salinan surat dari Mendes itu, Insyaallah Senin kita akan laporkan kepada Ibu Kadis, meskipun Abdya tidak masuk," kata Arif, Jum'at (26/2/2021) malam.

Untuk diketahui, sebelumnya Pemkab Abdya telah melakukan Rapat Koordinasi Pilchiksung Serentak yang berlangsung di ruang oproom kantor bupati setempat pada Selasa (2/2/2021) lalu.

Kesempatan itu, Bupati Abdya Akmal Ibrahim mengatakan, pilchiksung serentak harus ditunda dengan alasan Covid-19 dan anggaran yang dibutuhkan tidak tercukupi.

“Jika pilkades serentak kita laksanakan pada tahun ini, maka kita terkendala dengan anggaran penerapan protokol kesehatan (Protkes) Covid-19," ujarnya.

Kata Akmal, Pemkab Abdya hanya menganggarkan biaya pelaksanaan pemilihan keuchik, bukan biaya protkes Covid.

Jika Pilchiksung ditunda, maka desa yang sudah berakhir masa jabatan keuchik defenitif akan diganti dengan pejabat (Pj) keuchik, melalui mekanisme usulan Tuha Peut atau ditunjuk langsung oleh Bupati.

Rubrik:Daerah, Politik, Umum
jmsi bank aceh
JMSI BPKA
JMSI