Breaking News

Begini Kata Anggota DPRK Terkait Klarifikasi Kepala Kantor Pertanahan Aceh Singkil

Begini Kata Anggota DPRK Terkait Klarifikasi Kepala Kantor Pertanahan Aceh Singkil
Begini Kata Anggota DPRK Terkait Klarifikasi Kepala Kantor Pertanahan Aceh Singkil. (Zulkarnain/ACEHPORTAL.com)

SINGKIL, ACEHPORTAL.com - Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diduga Pungutan Liar (Pungli) dilakukan pihak Desa bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Singkil belum lama ini tepatnya di Gampong Sidorejo, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil membuat keluarga besar Pertanahan Aceh Singkil kecewa karena diisukan kutipan penerbitan sertifikat Prona di Aceh Singkil, sehingga Plt Kepala BPN menyampaikan dalam klarifikasinya. 

Namun yang disampaikan Plt Kepala BPN Aceh Singkil itu, mendapat tanggapan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil, Ahmad Fadhli, menyampaikan, bahwa klarifikasi yang disampaikan oleh Plt. kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil sah-sah saja dan merupakan hak bagi setiap warga negara terkhusus pihak BPN Kabupaten Aceh Singkil. 

"Namun, apakah klarifikasi tersebut benar atau tidaknya perlu dilakukan penelusuran dan pemahaman terhadap regulasi secara menyeluruh," ungkap Ahmad Fadhli kepada ACEHPORTAL.com, Jum'at (7/5/2021).

Selanjutnya, Kata dia, setelah adanya pemberitaan terkait Pungli berkenaan dengan proyek strategis Nasional yaitu Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang terjadi di Kampung Sidorejo Kecamatan Gunung Meriah.

"Kami mendapatkan laporan tambahan dari masyarakat yang lain dari beberapa Gampung atau Desa di Kecamatan Gunung Meriah dan Kecamatan Simpang Kanan, bahwa telah terjadi hal yang sama yaitu pungutan kepada masyarakat. Terhadap program PTSL di Kampung mereka, hal tersebut menambah keyakinan kita bahwa pungutan liar terindikasi benar adanya," ujar Ahmad Fadhli.

Lanjut dia, atas penjelasan Plt.Kepala Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil dibolehkannya biaya untuk kegiatan PTSL di Gampung atau Desa ia sependapat sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

"Namun hal tersebut perlu dipahami mekanisme terhadap biaya kegiatan tersebut yang dipungut dari masyarakat harus sesuai amanat diktum kesembilan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A. Djalil, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, pada tanggal 22 Mei 2017 di Jakarta," yang bersifat resmi dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," imbuh Ahmad Fadhli.

Ia menyampaikan, agar program PTSL tidak menimbulkan polemik semestinya Plt. Kepala Pertanahan Aceh Singkil, melakukan penyuluhan terhadap kegiatan PTSL kepada masyarakat Pemerintah Daerah, Instansi terkait, Penegak Hukum dan tokoh - tokoh masyarakat, sehingga kegiatan PTSL yang menjadi Program Strategis Nasional saat ini tidak menjadi bias.

"Kemudian dalam hal pelaksanaan kegiatan PTSL semestinya Plt. Kepala Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil juga jangan hanya sepenggal dalam hal menjelaskan dasar hukum terhadap pelaksanaan kegiatan PTSL dimana yang semestinya Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik Indonesiajuga dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL juga menjadi dasar hukum dan untuk dapat dipedomani sebagai dasar pelaksanaan kegiatan PTSL," kata dia.

Ia menambahkan, untuk menjadi reperensi kita dari berita berita di media bahwa pungutan yang diluar ketentuan juga terjadi di daerah lain di Wilayah Republik Indonesia. 

"Namun agar persoalan pungutan yang terjadi tidak menjadi permasalahan hukum, diminta kepada pihak-pihak yang telah melakukan pungutan untuk mengembalikan uang masyarakat yang telah dipungut tanpa ada dasar hukum dan tidak ada bukti penerimaan serta tidak dapat dipertanggungjawabkan," harap Ahmad Fadhli.

"Untuk selanjutnya dan kedepannya kita harapkan kepada semua pihak dalam program pelaksanaan kegiatan PTSL tidak ada lagi pungutan diluar ketentuan yang berlaku," tegas Ahmad Fadhli diakhir penyampaiannya.

*Penyampaian Plt Kepala Kantor Pertanahan Aceh Singkil

Terpisah, saat dikonfirmasi, Plt Kepala Kantor Pertanahan Aceh Singkil, Akhyar Tarfi, menyampaikan, pada prinsipnya kami sangat tidak setuju dengan adanya pungli diluar ketentuan sebagaimana yang disampaikan oleh masyarakat melalui salah satu anggota DPRK Aceh Singkil.

"Saya kira hal ini menjadi masukan bagi kami dan akan segera kami pastikan dengan Aparatur Desa seluruh lokasi PTSL. Kita akan cek desa-desa yang melakukan kutipan biaya persiapan melebihi ketentuan yang berlaku, apabila ada nanti akan kita minta mereka kembalikan," ungkap Akhyar.

 Ia ulangi, bahwa dia sepakat dengan yang disampaikan oleh Ahmad Fadhli, kedepan pihaknya akan libatkan seluruh pihak untuk melakukan sosialisasi terkait program sertipikat melalui PTSL ini. 

"Saya sampaikan juga, kami sangat terbuka terhadap masukan dan kritikan terkait pelayanan Kantor Pertanahan Aceh Singkil yang belum maksimal. Silahkan saja disampaikan, terutama saat ini kami juga sudah memiliki aplikasi pengaduan mandiri terkait pelayanan kami yang belum baik melalui Aplikasi SIPEMANAH yang dapat diakses secara online," terang Akhyar.

"Aplikasi ini akan diteruskan ke seluruh pimpinan di kanwil dan kantor pertanahan, sehingga setiap pengaduan masyarakat akan segera kami tindaklanjuti," pungkas Akhyar.

Sementara, terkait persoalan tersebut ACEHPORTAL.com dua kali mengabarkan dengan Judul: "Masyarakat Laporkan Pihak Desa dan Oknum BPN atas Kutipan Uang Penerbitan Sertifikat Prona di Aceh Singkil" dan "Soal Isu Kutipan Penerbitan Sertifikat Prona di Aceh Singkil, Kepala BPN: Oknum atau Salah Paham"

Editor:
Rubrik:Daerah, Umum