Breaking News

Bardan Saidi Sebutkan Polemik Tanah di Gayo Lues Terbilang Rumit

Bardan Saidi Sebutkan Polemik Tanah di Gayo Lues Terbilang Rumit

BLANGKEJEREN, ACEHPORTAL.com –  Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait rancangan Qanun Aceh tentang pertanahan, di Kantor Bupati Gayo Lues, Jumat (25/6/2021).

Bardan Sahidi, anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Bardan Sahidi mengatakan, rapat dengar pendapat ini penting guna menerima masukan dan pendapat publik atas qanun yang sedang dipersiapkan.

Kata Bardan Sahidi, hal itu terkait pada pasal-pasal krusial yang menyangkut hak atas tanah, pengadaan tanah bagi kepentingan publik, aparatur pemerintahan yang menyelenggarakan urusan bidang pertanahan, hak ulayat (tanah adat) dan buku tanoh gampong.

Berbagai persoalan terkait pertanahan di Kabupaten Gayo Lues terbilang rumit. Sebab, sebagian wilayahnya masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser.

“Seperti di Kecamatan Putri Betung banyak tanah warga yang masuk ke dalam kawasan TNGL,” kata Bardan Saidi, dari Komisi I DPRA, dalam rapat dengar pendapat terhadap rancangan Qanun Aceh tentang Pertanahan di Kabupaten Gayo Lues, Jumat (25/6/2021) kemarin, di Off Room Setdakab Gayo Lues.

Bardan menilai, selain tanah warga yang masuk ke dalam wilayah TNGL, juga banyak persoalan tanah terlantar, tanah ulayat dan persoalan tanah  yang lain.  

“Dengan adanya rapat dengar pendapat ini saya berharap ada titik terang dan mendapatkan informasi dari tim ahli yang bermanfaat, “ jelas Bardan.

Sementara Bupati Gayo Lues melalui Asisten I Tata Pemerintahan, Muslim, mengatakan Bupati Gayo Lues Muhammad Amru menyambut baik RDPU ini. Dia mengharapkan agar rancangan qanun segera diundangkan dan dapat memberikan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanahan sudah lama diidamkan, terutama sejak MoU Helsinki sekaligus juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. 

Implementasinya bahwa salah satu pasal mengamanatkan masyarakat Aceh berhak dan mengurus terkait pemanfaatan tanah, baik regulasi, pemanfaatan atau kegunaannya, masyarakat Aceh dan Pemerintah Aceh berhak menatanya.

“Permasalahan pertanahan tidak akan pernah selesai, apalagi zaman semakin canggih,” sebut Muslim, seraya mencontohkan sertifikat saat ini sangat mudah digandakan. 

Pembahasan ini dihadiri, Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Gayo Lues, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Gayo Lues, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues, Para Asosiasi Imum Mukim dan Para Asosiasi Keuchik Kabupaten Gayo Lues.

Dari DPRA turut hadir H Taufik dan H Ridwan Yunus (Gerindra), Tgk H Attarmizi A Hamid (PPP), Dinas Pertanahan Aceh dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.

Editor:
Rubrik:Daerah, DPRA