Banleg Rampungkan Pembahasan Raqan Tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Rakyat Aceh

Banleg Rampungkan Pembahasan Raqan Tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Rakyat Aceh
Azhar Abdurrahman, tokoh masyarakat Aceh Jaya.

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM – Badan Legeslasi DPR Aceh saat ini tengah merampungkan pembahasan Rancangan Qanun (Raqan) tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Rakyat Aceh.

Qanun yang masuk ke dalam Program Legislasi Aceh (Prolega)  tahun 2021 ini ditargetkan akan disahkan pada akhir tahun ini. 

“Setelah masukan dan penyempurnaan selesai dalam beberapa minggu ini, maka segera kita sahkan tahun ini,” ujar Ketua Badan Legislasi DPR Aceh, Ir. H. Azhar Abdurrahman, usaia pembahasan bersama tim Biro Hukum Setda Aceh, Senin (11/10/2021) sore.

Azhar menjelaskan, Raqan dibentuk dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM Mou Helsinky. Kesepakatan itu membuat Aceh memperoleh kekhususan dan keistimewaan yang diturunkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Dalam rancangan qanun ini bertujuan nantinya memberikan pedoman dasar bagi Pemerintah Aceh dan Kabupaten Kota sesuai kewenanganannya untuk melakukan penegakan , perlindungan dan pemenuhan hak ekonomi sosial dan hak budaya masyarakat Aceh.

Menurut Azhar, Raqan tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Rakyat Aceh terdiri dari 51 pasal. Yang pertama menjelaskan tentang Hak ekonomi yang bertujuan untuk menjamin setiap umat manusia mempunyai kemampuan untuk menyediakan dan menjaga standar hidup yang memadai secara konsisten dan bermartabat.

Dalam hak ekonomi tersebut antara lain; hak milik, hak atas jaminan sosial, hak atas pembangunan, hak atas lingkungan, hak atas sumber daya alam. Dan lain sebagainya.

Kemudian Hak sosial yang diatur menyangkut aturan moral, hukum, atau kerakyatan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sosial rakyat dan untuk mempromosikan kesetaraan dan solidaritas sosial. Seperti hak layanan publik berkualitas, Hak pendidikan, hak layanan kesehatan, hak perumahan, hak atas perlindungan kelompok minoritas dan marginal, hak kelompok rentan, hak penyandang disabilitas.

Hak Budaya mengatur mengenai hak untuk memiliki, menikmati, dan mengembangkan cita rasa karya nilai dan tradisi, baik bersumber dari sejarah atau turun menurun ataupun inovasi kebudayaan baik berbentuk fisik maupun nonfisik. Seperti halnya hak atas sejarah, hak atas bahasa, hak atas adat istiadat dan lain sebagainya yang masih dalam penyempurnaan sampai 51 pasal.

Ia berharap dengan adanya qanun ini nantinya pemenuhan Hak untuk masyarakat Aceh dapat terwujud sesuai isi perjanjian Damai RI dan GAM. 

Rubrik:DPRA