Bank Indonesia Sosialisasikan Qanun LKS

Bank Indonesia Sosialisasikan Qanun LKS

Banda Aceh, Acehportal.com - Bank Indonesia menjadi pemateri dalam kegiatan Sosialisasi Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tetang Lembaga Keuangan Syariah di Aula Sekretariat Daerah Nagan Raya, Jumat (19/2/2021).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Aceh Barat itu dihadiri oleh tokoh masyarakat, pimpinan lembaga keuangan, akademisi, birokrat, wartawan, pegiat ekonomi dan keuangan syariah dan mahasiswa.

Pada kegiatan yang dibuka oleh Bupati Nagan Raya, Jamin Idham, Ketua MES Aceh yang juga Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman menyampaikan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya MES untuk memerangi praktik ekonomi ribawi.

"Melalui rangkaian edukasi dan sosialisasi, MES akan senantiasa berupaya untuk membumikan ekonomi syariah di Aceh," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, sebagai Wali Kota, Aminullah Usman merupakan sosok yang sangat gigih memerangi rentenir di Kota Banda Aceh.

Hal ini bisa dilihat dari success story membangun Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahirah Muamalah sebagai solusi alternatif dalam penyediaan produk keuangan syariah bagi UMKM.

Kegiatan yang dimoderatori oleh Pimpinan BTN Syariah Meulaboh itu menghadirkan 2 (dua) narasumber yaitu Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Alidar dan Kepala Tim Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Bank Indonesia Aceh, Teuku Munandar.

Teuku Munandar mengatakan, saat ini dunia internasional memiliki kecenderungan untuk beralih ke halal life style, termasuk halal industry serta memandang ekonomi syariah sebagai sumber ekonomi baru.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim yang besar, Indonesia sudah seyogyanya menjadi pemain global dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di ranah internasional.

"Dalam konteks Aceh, kebijakan ekonomi dan keuangan syariah diyakini mampu menjawab permasalahan ekonomi yang saat ini dihadapi. Ekonomi dan keuangan syariah diyakini dapat menjadi solusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya pemberdayaan sektor riil, menjaga stabilitas keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan dan angka pengangguran, mengurangi defisit neraca perdagangan antar daerah dan mengendalikan fluktuasi inflasi," jelasnya.

Menurut dia, salah satu cara untuk mengakselerasi implementasi ekonomi syariah di Aceh adalah melalui Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Melalui implementasi qanun ini, proporsi aset perbankan syariah di Indonesia akan meningkat menjadi 6,40 persen.

"Qanun LKS memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan industri halal di Provinsi Aceh melalui penguatan sektor riil. Pasal 14 qanun ini mengamanatkan kepada perbankan syariah untuk menyalurkan pembiayaan dengan mengutamakan akad berbasis bagi hasil. Disamping itu, perbankan syariah juga berkewajiban untuk menyalurkan pembiayaan kepada UMKM minimal 40 persen dari portofolio pembiayaannya paling lambat tahun 2022," jelasnya.

Proses merger Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 1 Februari 2021 lalu juga menjadi faktor pendukung kesuksesan implementasi Qanun LKS. Kehadiran Kantor Regional 1 BSI di Aceh nantinya akan mampu menjawab kebutuhan pelaku ekonomi terhadap produk dan jasa keuangan syariah.

Kegiatan selanjutnya adalah sesi diskusi. Para peserta sangat antusias mengajukan pertanyaan terkait topik-topik ekonomi dan keuangan syariah. Bank Indonesia berharap Aceh mampu menjadi motor penggerak pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Rubrik:Ekonomi, Umum
jmsi bank aceh
JMSI BPKA
JMSI