Breaking News

Arahan Wakajagung RI dalam Kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Pusat Penerangan Hukum

Arahan Wakajagung RI dalam Kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Pusat Penerangan Hukum
Wakil Jaksa Agung RI, Setia Untung Arimuladi. (Ist)

JAKARTA, ACEHPORTAL.com - Wakil Jaksa Agung RI, Setia Untung Arimuladi selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI memberikan pengarahan dalam kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas pada Pusat Penerangan Hukum di Press Room Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Senin (19/4/2021).

Dalam pengarahan Wakajagung, turut hadir Jaksa Agung Muda Intelijen, Kapuspenkum, Kepala Bagian Reformasi Birokrasi beserta pejabat Eselon III dan IV dan lainnya.

Wakil Jaksa Agung RI menyampaikan, Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejaksaan Agung pada tanggal 10 Desember 2019 telah ditetapkan sebagai Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Kemenpan-RB.

Sebagai kelanjutannya, hari ini dilakukan pencanangan sebagai Unit Kerja menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). 

Memperhatikan situasi dan kondisi dalam pembangunan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Puspenkum, lanjut Wakajagung, ada lima strategi yang harus menjadi perhatian yaitu:

*Pimpinan dan jajaran (pegawai) harus terlibat dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) dan saling mendorong dengan semangat dan visi yang sama;

*Memberikan kemudahan pelayanan, semua pegawai harus bersemangat dalam memberikan fasilitas yang lebih baik dan meningkatkan hospitality (keramahan) dalam memberikan kepuasan kepada publik (masyarakat);

*Menciptakan program yang menyentuh publik (masyarakat), program program kegiatan yang membuat masyarakat lebih dekat dengan lembaga sehingga masyarakat bisa merasakan lembaga tersebut benar benar hadir;

*Melakukan monitoring dan evaluasi;

*Manajemen media, mengatur strategi komunikasi untuk memastikan setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan dapat diketahui oleh Publik (masyarakat).

Sebagai aksi nyata khusus untuk mewujudkan ZI WBBM dengan melaksanakan 10 Fokus Program Kerja, sebagai berikut:

*Peningkatan kapasitas SDM Aparatur Sipil Negara;

*Peningkatan Penegakkan Disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum dengan sasaran menurunnya tingkat pelanggaran disiplin ASN;

*Penyempurnaan Standar Pelayanan dan System Pelayanan yang inovatif;

*Penyempurnaan sistem manajeman kinerja ASN;

*Peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif;

*Penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi);

*Penyederhanaan Pelayanan Birokrasi (debirokratisasi);

*Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik;

*Peningkatan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik dengan sasaran kinerja yaitu Meningkatnya kepatuhan terhadap pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

*Penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan.

"Selain hal tersebut tentunya dalam pencanangan unit kerja menuju WBK dan WBBM harus mempedomani Per-Menpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah yang meliputi area Perubahan Bidang Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik," ungkapnya.

Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang dilaksanakan oleh Puspenkum hari ini, tidak lain adalah sebagai tindak lanjut untuk meraih predikat unit kerja ZI WBBM sebagai wujud untuk melakukan perubahan dan perbaikan dengan komitmen yang kuat disertai integritas dan konsistensi dalam meningkatkan kinerja serta membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan. 

"Dalam konteks penegakan hukum, harus ada perubahan paradigma dengan menitikberatkan pada upaya penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, tanpa mengabaikan hati nurani," katanya.

Satuan kerja yang memperoleh tugas untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat harus secara terus-menerus memperbaiki sistem pelayanan agar lebih cepat, lebih murah, lebih adil, lebih nyaman, memiliki kepastian hukum, dan berbasis IT. 

Pelayanan kini didorong untuk bertransformasi menjadi e-services, terlebih di era pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Wakil Jaksa Agung RI juga menyampaikan ada upaya yang harus dilakukan Kejaksaan khususnya di jajaran Puspenkum Kejaksaan Agung, yaitu:

*Membangun kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan (PublicTrust Building);

*Menciptakan perubahan pola pikir, budaya kerja dan perilaku Aparatur Kejaksaan, (Change, Mindset, Work Culture Behaviour);

*Perbaikan Produk Utama Kejaksaan melalui peningkatan kinerja dalam penanganan perkara dan capaian keberhasilannya yang terpublikasikan, melalui media cetak, elektronik, medsos, instragram, youtube dll. (Improvement of Bussiness Process/Core Bussiness);

*Penyelesaian dan tindak lanjut pengaduan masyarakat;

*Memperbaiki tata kelola komunikasi melalui perubahan cara pandang dan cara berfikir untuk menjadi prioritas, sehingga capaian dan keberhasilan kinerja institusi mendapat apresiasi dan dukungan dari masyarakat, mengingat strategi komunikasi menjadi salah satu kunci dalam mengukur efektifitas penyampaian ide, program dan gagasan Institusi kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

"Oleh karenanya, terdapat empat kriteria dalam mengukur Integritas yakni kejujuran, kepatuhan, kemampuan bekerja sama dan pengabdian kepada masyarakat, apabila dapat dipenuhi oleh seluruh jajaran Puspenkum Kejaksaan Agung, predikat unit kerja WBBM akan dapat diraih," tegasnya.

Mengakhiri pengarahannya, Wakil Jaksa Agung RI menyampaikan kata-kata bijak (quote) Zig Ziglar “Batu Pondasi Untuk Sukses Yang Seimbang Adalah Kejujuran, Karakter, Integritas, Iman, Cinta, Dan Kesetiaan.” yang diharapkan dapat bermanfaat untuk mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung secara optimal.

Pengarahan Wakil Jaksa Agung RI terkait Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas pada Pusat Penerangan Hukum dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. (*) 

Editor:
Rubrik:Nasional
Iklan idul fitri gub
Iklan bub gayo lues