Breaking News

Adanya Isu Argumen Kritikan Terhadap Jaksa Terkait Kasus Jiwasraya, Ini Kata Anggota DPD RI Abdul Rachman

Adanya Isu Argumen Kritikan Terhadap Jaksa Terkait Kasus Jiwasraya, Ini Kata Anggota DPD RI Abdul Rachman
Anggota DPD RI, Abdul Rachman Thaha. (Media Indonesia)

JAKARTA, ACEHPORTAL.com - Beredar isu yang menyatakan bahwa jaksa salah dalam menyita aset serta melanggar SOP terkait kasus Jiwasraya. Hal itu dinilai sebagai upaya mengganggu proses hukum yang sedang berjalan saat ini.

Anggota DPD RI, Abdul Rachman Thaha mengungkapkan, seharusnya jangan ada argumen pihak yang menginginkan adanya eksaminasi yang justru mempengaruhi opini publik serta yang terpenting mempengaruhi opini peradilan. Pasalnya, saat ini hakim tengah melaksanakan proses kasasinya.

“Hakim tidak boleh dipengaruhi, mestinya ahli hukum dan pemerhati hukum mengetahui betul bahwa tidak boleh melakukan intervensi terhadap hakim,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Senin (10/5/21) kemarin.

Ia menjelaskan, Pasal 24 UUD 1945 menyatakan, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Artinya, dalam menjalankan tugas dan kekuasaannya hakim bebas dari intervensi siapapun.

“Proses peradilan harus dihormati, kalau pun ada keberatan dari pihak terkait dapat mengajukan pra peradilan atau menyampaikan keberatannya dalam memori kasasi, sehingga proses hukum dapat berjalan dengan baik sesuai dengan koridor hukum yang berlaku,” jelasnya.

Ditenggarai adanya pihak-pihak yang kini tengah berupaya melaporkan Ketua Tim dalam penanganan perkara berkaitan dengan Jiwasraya dinilai sebagai modus mengganggu independensi penuntutan.

Dimana, jaksa dalam melaksanakan tugas tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku serta melaksanakannya dengan prinsip independen.

*Intervensi Jaksa

“Jika keberatan terhadap jaksa yang sedang menjalankan tugas, mestinya dapat dilakukan pada saat berjalannya persidangan, mengingat saat ini jaksa dalam menjalankan tugas penyitaan aset berkaitan dengan Jiwasraya telah diuji oleh hakim, baik pada tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, sehingga hal itu telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ungkapnya.

Tentunya, hal itu dapat dimaknai sebagai upaya menggangu independensi jaksa. Seperti diketahui, telah diatur dan diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan, Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka dalam arti bahwa dalam melaksanakan fungsi. Tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

“Selain itu dalam Guidelines on The Role of Prosecutors oleh International Association of Prosecutors (IAP) telah dinyatakan Status dan Peran Penuntut Umum (The Status and Role of Prosecutors) mengedepankan independensi dalam penuntutan,” tegasnya.

Seluruh pihak, lanjut dia, hendaknya menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan menjaga indepensi penuntutan.

"Jangan selalu membangun sebuah opini ke publik seakan-akan sebuah proses penegakan hukum itu selalu menyalahi, saya yakin dan percaya pihak kejaksaan ketika melakukan proses penegakan hukum punya keyakinan ada perbuatan melawan hukum," tambahnya.