Ini Kata H. Uma Terkait Kemiskinan Aceh: Saya Tidak Yakin Rakyat Aceh Miskin

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) Dapil Aceh I, H. Sudirman atau H. Uma, melakukan lawatan ke Kabupaten Aceh Singkil

Aceh Singkil Acehportal.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) Dapil Aceh I, H. Sudirman atau H. Uma, melakukan lawatan ke Kabupaten Aceh Singkil, dalam rangka Pengawasan dan Penerapan Aspirasi Masyarakat di daerah Kabupaten Aceh Singkil, yang berlangsung di Opproom Kantor Bupati Setempat, Jum'at (19/2/2021).

Disela acara, saat acehportal.com wawancarai, terkait polemik Pilkada Aceh, H. Uma, mengatakan, ya saya sudah berapa kali memberikan statement di media, juga saya sampaikan kepada pimpinan disana di  DPD RI.

"Agar polemik ini jangan sampailah terjadi. Menteri, harus benar-benar mengintrospeksi kembali bunyi, daripada pasal-pasal, dalam undang-undang pemerintahan Aceh itu," katanya.

H. Uma juga menyampaikan. Semoga, kalau bagi saya, jangan salah menafsirkan, harus betul-betul menafsirkan, tentang pemilu lima tahun sekali di Aceh.

"Jadi ini persoalan, semoga pasal-pasal dalam undang-undang itu, tidak disalah tafsirkan," imbuhnya

Ketika dimintai keterangan, terkait pembatalan Pilkada tahun 2022, H. Uma, menanggapi, tidak begitu, jadi kita punya syarat lain, punya jalan keluar lain.

"Tentu semua regulasi yang ada di Indonesia itu, kan tidak mentok di sana. Ada yang lebih berhak merekomendasi sebuah regulasi. Atau Undang-undang, contoh seperti Mahkamah konsitusi, yaitu (MK). Jadi Mahkamah Konsitusi lah yang akan nanti mampalidasi, memparifikasi, mana Undang-undang yang lebih valid. Nah, kita kan masih punya satu peluang lagi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, yaitu DPRA, kalau ingin melakukan, pembenaran ataupun menyakinkan ini benar, segera buat sidang paripurna lalu mengajukan Judicial review atau hak uji materi merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan ke MK, itu bisa, nanti di MK lah akan diuji, kebenaran dari pada tafsir kementerian atau memang. Logikanya, Undang-undang nya seperti itu," Ujarnya

Namun, ketika dimintai harapanya kepada masyarakat Aceh terkait polemik Pilkada, H. Uma, berpesan, warga Aceh tetap tenang diri, karena kita percayakan kepada pemerintah, kita tolong kepada pemerintah, untuk mengikuti mikanisme yang berlaku secara kontisusi.

"Mekanisme yang diatur dalam kontisusi negara kita. Kita masih punya ruang, untuk kita minta Pendapat, kita uji ke MK. Jadi, DPRA nya yang ada di Aceh, segara saya pikir memutuskan dalam sidang paripurna, untuk membawa ini ke MK untuk menjudisial riview terkait dengan undang - undang ini," Pesannya.

Sementara itu, ketika dimintai tanggapannya, atas penghargaan yang didapat Pemerintah Aceh, terkait provinsi Aceh termiskin di Sumatra, H. Uma, mengatakan, saya ndak percaya itu, kalau orang Aceh miskin, saya ndak percaya.

"Kriteria miskin itu kriteria seperti apa, karena kalau kriteria miskin itu, jika itu dikaitkan dengan rumah misalnya, saya sependapat. ya rumah harta benda ya, mungkin kita orang Aceh sekitar 800 ribu jiwa, rumah mungkin tidak layak huni. Yakan, tapi terkait dengan kebutuhan primer, makan orang Aceh tiga kali sehari, ada nggak orang Aceh makan tiga kali sehari, ya jelas ada. Bahkan tidak pernah orang Aceh masuk ke media karena lapar, Ndak ada," Jelasnya.

H. Uma juga menyampaikan, tentunya pihak yang melakukan Survey tersebut melongok, menengok ke daerah lain, katanya ada yang satu hari sekali aja makan.

"Survey itu secara objektif, dari sisi apa yang di Survey, apakah dari sisi kekayaan, atau dari sisi kebutuhan primer kehidupan, saya ulangi orang Aceh bisa makan tiga kali sehari, orang Aceh itu ada gaji empat juta satu hari, jangan tanya dia dimana kerja, empat juta satu hari itu dia dapatkan, Ikan, rokok minum kopi selalu ada, UMR sekarang 3,1 juta, tapi warga Aceh dapat inkam perkafita itu empat juta," Terangnya.

H. Uma berharap, masyarakat Aceh juga didorong untuk lebih rajin, lebih semangat lagi dalam bekerja. Karena apa, saya yakin bahwa ada sebagian memang, katakanlah mungkin 800ribu kan, ataupun dua per tiga puluh persen masyarakat Aceh memang tidak punya pekerjaan tetap.

"Kemudian tidak punya penghasilan yang kira-kira sakit dua hari itu ndak bisa makan, kira-kira begitu. Untuk jadi cadangan stok kebutuhan hidup, kalau memang warga terjadi sakit. Kemudian rumah layak huni. Nah, ini kita butuh juga dorongan daripada Pemerintah, supaya Pemerintah memproritaskan Prenstase daripada kaum yang memang masyarakat Aceh yang masih mengalami beban kebutuhan yang tadi saya katakan," demikian terang H. Uma.

Penulis:Zulkarnain
Rubrik:Daerah

Komentar

Loading...