IJTI Aceh Kecam Tindakan Arogansi Oknum yang Mengku Anggota Polda Aceh

Fadel Batubara, wartawan televisi sekaligus anggota IJTI Aceh yang menerima perlakuan arogan dari seseorang yang mengaku dari Polda Aceh. (Ist)

Banda Aceh, Acehportal.com - Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengurus Daerah Aceh mengecam tindakan arogansi yang dilakukan oleh salah seorang oknum yang mengaku dari Mapolda Aceh.

Pasalnya, kejadian ini bermula pada Jumat (19/2/2021) dalam acara launching buku Karyanya Winta Widada yakni istri dari Kapolda Aceh, Irjen Pol Wahyu Widada di Museum Tsunami Aceh, Banda Aceh.

"Saya menegur dia karena mic kameranya masuk ke dalam frame kamera saya, tapi pelaku yang arogan malah menepuk kamera saya," kata Fadel Batubara, korban dari tindakan arogansi.

Penasaran akan hal itu, Fadel pun memanggil pelaku usai wawancara untuk menanyai pekerjaannya. Namun pelaku justru memaki dan mengaku dari Polda Aceh.

"Dia pegang kerah baju saya dan bilang dari Polda Aceh, kemudian AKP Sandi melerai kami," terang Fadel.

Saksi yang berada di lokasi, Taufan mengatakan, kejadian arogansi tersebut terjadi saat proses wawancara. Terdengar cek cok antara keduanya, sehingga sempat mengganggu proses wawancara.

"Ketika wawancara terdengar mereka saling bisik, hingga kamera saya ikut goyang juga dan pelaku itu dari awal memang suka masuk dalam frem kamera, kerap mendahului. Selesai wawancara mereka malah sempat bersitegang juga, sehingga di langsung dilerai kawan-kawan," katanya.

Karena kejadian tersebut, Ketua IJTI Pengda Aceh, Munir Noer mengatakan, kecamannya terhadap pelaku arogansi yang mengaku dari Kepolisian Daerah (Polda) Aceh, dimana seharusnya polisi dan wartawan dapat bermitra dengan baik, akan tetapi malah bersikap sebaliknya.

"Saya mengecam kejadian ini, pelaku harus meminta maaf kepada korban secara institusi kepolisian, kita tidak akan berhenti sampai disini," kata Munir Noer.

Munir menjelaskan, wartawan memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang layak diketahui oleh publik, tentunya dengan kode etik jurnalistik. Jadi bila ada yang menghalangi, maka wartawan juga tidak akan tinggal diam.

"Kita tidak tutup mata dan tidak diam dengan kejadian ini, pelaku harus meminta maaf kepada korban dan polisi juga harus memastikan kepada anggotanya agar kejadian serupa tidak berulang," jelas Munir Noer, Ketua IJTI Pengda Aceh.

Untuk diketahui, dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 dijelaskan bagi siapa saja yang melakukan kekerasan dan menghalangi wartawan dalam melaksanakan tugas peliputannya, maka pelaku dapat dikenakan hukuman selama dua tahun penjara dan dikenakan denda paling banyak sebesar Rp 500 juta rupiah.

Dalam Pasal 4 Undang-undang Pers menjamin kemerdekaan pers dan pers nasional memiliki hak mencari, memperoleh dan menyebar luaskan gagasan dan informasi.

Penulis:Redaksi/Rilis
Editor:Hafiz
Rubrik:Headline

Komentar

Loading...