BNN Bakar Puluhan Ribu Batang Ganja Siap Panen di Aceh Utara

Lhokseumawe, Acehportal.com - Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali memusnahkan ladang ganja di Tanah Rencong, Selasa (24/11/2020). Kali ini, pemusnahan dilakukan di areal yang berada di kawasan Gampong Teupin Rusep, Kecamatan Sawang, Aceh Utara.

Lokasi ladang berada di ketinggian 202 meter di atas permukaan laut (Mdpl), dimana areal seluas empat hektar itu ditanami sekitar 30 ribu batang ganja dengan ukuran tanaman bervariatif, mulai dari 10 hingga 200 sentimeter (termasuk bibit dalam polybag).

Direktur Narkotika Deputi Pemberantasan BNN, Aldrin MP Hutabarat mengungkapkan, dalam operasi kali ini pihaknya membentuk tim gabungan dari BNN, TNI-Polri serta instansi lainnya seperti Dinas Pertanian dan Kejaksaan Negeri dengan jumlah personel seratusan lebih.

Aldrin mengatakan, penemuan ladang ganja ini berawal dari informasi masyarakat tentang adanya penanaman ganja yang kemudian diselidiki oleh BNN bersama personel Polsek Sawang pada 18 November kemarin.

"Dari hasil penyelidikan ternyata benar ada dua lokasi penanaman ganja yang dilakukan secara tumpang sari dengan tanaman pinang, atas penemuan itulah maka pada hari ini tim melaksanakan pemusnahan ladang ganja," ujarnya.

Pihaknya menduga, lokasi ini telah lama ditanami ganja secara berjenjang. Hal ini dilihat dari ukuran tanaman yang bervariasi mulai dari bibit hingga tanaman yang siap panen. Bahkan, ada tanaman yang baru ditanam sekitar tiga minggu hingga dua bulan.

"Secara umum, kami belum dapat mengetahui pasti sejak kapan adanya ladang ganja di kawasan ini atau sejak kapan masyarakat sekitar mulai menanam. Kami menduga penanaman ganja pada kawasan ini telah dilakukan sejak lama," katanya.

"Khusus di lokasi ini, kami menduga penanaman dilakukan secara berjenjang, dapat kita ketahui bersama dengan melihat ukuran tanaman yang ditemukan, masih terdapat bibit-bibit tanaman namun juga sudah terdapat tanaman yang berukuran besar," ungkapnya.

Meski belum menemukan pelaku penanaman ganja di lahan ini, namun petugas terus melakukan penyelidikan lanjut. Mengenai status lahan, berdasarkan peta tutupan lahan pada skala 1:250.000 diketahui kawasan ini merupakan Area Penggunaan Lain (APL).

"Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian atau Lembaga Negara terkait guna mendapatkan informasi yang lebih detail dan memindak lanjuti penemuan ladang ganja ini," kata Jenderal Bintang Satu tersebut.

Penanaman ganja ini adalah kegiatan yang melawan hukum (ilegal). Oleh karenanya, BNN sebagai representatif pemerintah Republik Indonesia dalam penanganan kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika akan terus bekerja keras dalam melakukan deteksi dini terhadap adanya penanaman ganja yang dilakukan secara ilegal.

"Secara umum, indikasi awal terhadap motif dari penanaman ini adalah ekonomi, diduga penanam melakukan penanaman untuk mengambil keuntungan dari hasil penjualan ganja kering," paparnya.

"Jika dikemudian hari telah diketahui atau ditangkap tersangkanya akan dipersangkakan Pasal 111 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk saat ini, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dalam mengungkap siapa pelaku penanaman," jelas Direktur.

Untuk diketahui, sejak tahun 2020 ini, BNN telah memusnahkan 10 titik ladang ganja yang berada di wilayah Aceh Besar, Aceh Utara dan Mandailing Natal, Sumatera Utara.

Dari lokasi itu, setidaknya sekitar 30,5 hektar ladang ganja telah dimusnahkan yang jumlahnya terdiri dari sekitar 213 ribu batang tanaman seberat kurang lebih 79,28 ton.

Kedepan, BNN dalam menindaklanjuti kegiatan pemusnahan ini akan melakukan kegiatan pemberdayaan alternatif oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI.

Sebagai program pencegahan, Deputi Bidang Pencegahan BNN RI akan melaksanakan kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat dan advokasi kepada Pemerintah Daerah untuk turut serta dalam membentuk program kerja atau kegiatan-kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakatnya agar tidak melakukan penanaman ganja sebagai mata pencaharian.

"BNN memiliki program alternative development yakni Grand Design Alternative Development (GDAD) yakni menggantikan tanaman ganja menggunakan tanaman komoditi alternatif yg mempunyai ekonomi tinggi dan mudah akses pasarnya," ungkapnya lagi.

Melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2020, pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban melaksanakan rencana aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

"Khusus pengelolaan potensi kawasan rawan narkoba dalam hal ini adalah wilayah kultivasi ganja, bisa melaksanakan program alternative development dan berkoordinasi dengan BNNK setempat, BNNP Aceh ataupun BNN Pusat. Alternatif lainnya adalah dengan melakukan Kerjasama Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Wilayah Aceh," tutup Aldrin.

Penulis:Redaksi
Editor:Hafiz
Rubrik:Daerah

Komentar

Loading...