Tidak Patuh Kebijakan GAR, PT DPL Dikeluarkan dari Rantai Pasok

Ilustrasi

Banda Aceh, Acehportal.com - Perusahaan minyak sawit Golden Agri-Resources Ltd (GAR) mengambil keputusan untuk mengeluarkan PT Dua Perkasa Lestari (DPL) dari rantai pasok mereka pada tanggal 6 Oktober 2020 kemarin.

Selain itu, GAR menyatakan PT DPL sebagai perusahaan non-compliant (tidak patuh) terhadap kebijakan GAR setelah sebelumnya GAR mengundang Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh dalam diskusi pembahasan kasus perampasan lahan masyarakat di dalam konsesi PT DPL pada tanggal 9 September 2020 untuk mengklarifikasi temuan kasus perampasan lahan oleh PT DPL yang berada di Aceh Barat Daya.

“Keputusan ini menunjukkan bahwa PT DPL memang sarat dengan masalah dan ini harus dijadikan sebagai pintu masuk baru bagi pemerintah terutama Pemerintah Kabupaten Abdya untuk melakukan evaluasi terhadap PT DPL dan segera menyelesaikan konflik lahan dengan masyarakat. Kami telah berikan semua bukti-bukti perampasan lahan yang dibutuhkan,” ungkap Direktur LBH Aceh, Syahrul dalam rilisnya Rabu (11/11/2020).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat untuk merebut kembali lahannya, baik pada tingkat kabupaten, provinsi bahkan membawa kasus ini ke pemerintah nasional. Namun, penyelesaian konflik lahan ini tak kunjung selesai.

Sejak tahun 2015, LBH Banda Aceh telah melakukan advokasi masyarakat korban perampasan lahan akibat terbitnya HGU PT DPL yang berada di Babahrot, Aceh Barat Daya pada tahun 2008/2009.

Hasil investigasi dan analisis LBH Banda Aceh menemukan, jika dirunut berdasarkan sejarah penguasaan lahan, maka masyarakat telah terlebih dahulu menguasai lahan tersebut.

"Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya tanaman tua seperti mangga, rambutan, kuini dan jengkol yang ditanam warga dengan umur tanam lebih dari 15 tahun," ungkapnya. Ini menjadi bukti masyarakat mulai menanam di lahan itu sejak tahun 1992, kemudian pada tahun 1996 hingga 1998 konflik senjata di Aceh yang semakin parah membuat masyarakat memutuskan meninggalkan lahan," jelasnya.

Setelah masa perdamaian, masyarakat kembali turun lahan tersebut pada tahun 2005-2006. Apalagi, upaya masyarakat mengelola lahan kembali pasca damai didukung oleh kebijakan bantuan modal bibit oleh Pemkab Abdya pada waktu itu.

Setelah lahan dibersihkan oleh masyarakat bahkan sebagian masyarakat sudah melakukan penanaman, pada tahun 2008-2009 terbitlah HGU di atas lahan tersebut bahkan tanpa sepengetahuan masyarakat.

"Ini merupakan kejanggalan dan pelanggaran prosedur rantai perizinan yang tidak dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan, bisa dipastikan tidak akan terbit HGU tersebut kecuali melalui ganti rugi atau ada perjanjian lain dengan masyarakat," katanya.

Akibatnya, lanjut Syahrul, sekitar 1000 petani kehilangan tanah garapannya dan dipaksa keluar hingga menggunakan alat negara atau aparat untuk mengancam masyarakat. Setidaknya masing-masing petani kehilangan dua hektar wilayah kelolanya.

Meskipun demikian, masyarakat terus berjuang untuk mempertahankan hak atas tanah yang telah dikuasainya sejak lama dan seharusnya negara hadir untuk menjamin pengelolaan tanah untuk masyarakat, bukan malah memberi lahan dalam skala besar untuk dikuasai secara individu.

"Seharusnya lahan tersebut dikuasai dan dikelola oleh masyarakat, sehingga ada 1000 orang warga masyarakat yang bisa memiliki sumber ekonomi sendiri sebagai petani," tegas dia.

Pada Agustus 2020 lalu, masyarakat bersama dengan LBH Banda Aceh dengan difasilitasi oleh Rainforest Action Network mengangkat kembali kasus ini melalui komplain pasar dan mendorong pemutusan rantai pasok oleh GAR sebagai perusahaan yang masih menerima pasokan dari PT DPL.

Langkah ini diambil karena PT DPL terbukti tidak patuh terhadap kebijakan dan komitmen nol deforestasi, nol pembangunan di lahan gambut dan nol eksploitasi yang telah ditetapkan oleh GAR.

"Dari temuan tersebut terbukti PT DPL tidak patuh terhadap kebijakan dan komitmen tentang keberlanjutan lingkungan hidup dan melanggar komitmen untuk tidak mengakibatkan konflik sosial yang dalam hal kasus ini berakibat pada penyerobotan lahan masyarakat," tutupnya.

Penulis:Redaksi/Rilis
Editor:Hafiz
Rubrik:News

Komentar

Loading...