WALHI Aceh: Penambangan Emas Ilegal Terkesan Dibiarkan

M Nur Walhi Aceh

Meulaboh, Acehportal.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh menilai adanya pembiaran terhadap aktivitas penambangan emas ilegal yang terjadi di Aceh Barat. Bukan hanya disana saja, bahkan juga di lima kabupaten lain yang ada di Aceh

‘’Kalau kita melihat sejauh ini kasus tambang emas ilegal di Aceh Barat seperti ada pembiaran karena ia berlangsung bertahun- tahun namun penangkapan juga dilakukan, akan tetapi penangkapan ini dilakukan seperti ada maksud tertentu,” kata Direktur WALHI Aceh, Muhammad Nur saat dikonfirmasi, Selasa (10/11/2020).

Sebab itu, WALHI Aceh terus mendesak pemerintah untuk mengambil sikap tegas terhadap  praktek penambangan emas illegal yang sudah berlangsung selama bertahun tahun. Sehingga, banyak lingkungan dan ekosistem di kawasan hutan ikut menerima dampak aktivitas tambang liar itu.

M Nur mengatakan, meskipun dari pihak penegak hukum atau pemerintah setempat sudah melakukan imbauan atau larangan aktivitas pertambangan emas ilegal, tetap saja pada kenyataanya kegiatan tersebut masih berlangsung lama.

Ia menduga, penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak tuntas. Sebab, tidak semua penambang emas ilegal diciduk oleh polisi, seolah ada main mata.

‘’Artinya kami menduga ada pola-pola atau pembagian hasil dari tambang itu yang tidak adil atau  tidak sanggup memenuhi biaya tak terduga, jadi yang jelas itu tidak bisa kita buktikan akan tetapi hal tersebut bisa kita lihat dari cara penangkapan yang dilakukan oleh pihak polisi. Maksudnya satu dua ditangkap seratus lainnya dilepas bisa karena pemain baru ditangkap kalau pemain lama dibiarkan,” urainya.

Pihaknya terus berupaya untuk melakukan advokasi terhadap aktivitas penambangan liar agar tidak berlanjut. Dikhawatirkan akan menjadi kerawanan dan memberi dampak negatif terhadap lingkungan sehingga mudah saja terjadinya bencana alam.

“Advokasi yang dilakukan terhadap penambangan ilegal, kita ingatkan bahwa telah terjadi kerusakan hutan dan lahan dalam jumlah yang cukup luas. Setelah itu kita adukan perkara ini ke penegak hukum untuk kemudian dihentikan ,” sebutnya.

WALHI berharap, pihak eksekutif dan legislative bisa membuat kebijakan baru agar masyarakat bisa mengelola hasil bumi di daerahnya dengan lebih bijak dan meminimkan dampak negatif.

“Sebenarnya kalau kami sederhana saja, kalau kami sebenarnya lebih baik hentikan seluruhnya dulu, tarik semua alat berat dari hutan, kemudian ajukan pengelolaan secara resmi kepada pemerintah, baik koperasi atau perusahaan, kalau daerah rawan bencana yang tidak boleh, nyawa tidak bisa dibayar dengan emas," papar Nur.

"Pertanyaannya, siapa yang punya darah untuk melakukan ini? Kita berharap Pemerintah Aceh bisa menaruh perhatian serius atau mau dibiarkan?,” tutupnya.

Penulis:Dani
Editor:Hafiz
Rubrik:Umum

Komentar

Loading...