Sinyal Islah dari DPRA untuk Plt Gubernur

Paripurna DPRA agenda usulan penggunaan Hak Angket

Banda Aceh, Acehportal.com -
Hasrat DPRA untuk menggunakan Hak angket sepertinya sudah mulai meredup, pasalnya jadwal paripurna dengan agenda usulan penggunaan Hak Angket, pada Selasa (27/10/2020) pukul 16.00 wib minim dihadiri anggota DPRA.

Artinya jumlah Kuorum atau jumlah minimum anggota dewan yang harus hadir dalam rapat paripurna tidak mencukupi Kuorum sesuai Tata Tertib (Tatib) DPRA. Sehingga paripurna usulan penggunaan Hak Angket ditunda, dan rencananya akan dibahas lagi di dalam rapat Badan Musyawarah DPRA, keputusan ini diambil setelah mendengar persetujuan suara terbanyak.

Anggota dewan yang hadir dalam paripurna sore tadi, dari total 81 anggota DPRA, hanya 56 orang yang menghadiri paripurna persetujuan hak angket, sedangkan syarat kuorum yang harus terpenuhi sesuai tata tertib DPRA minimal dihadiri 3/4 atau sebanyak 61 anggota dewan.

"Sudah kita diskors beberapa saat untuk menunggu anggota DPRA lainnya, namun jumlah anggota dewan yang hadir masih belum memenuhi kuorum sehingga sesuai dengan ketentuan yang ada dalam tata tertib kita, maka paripurna hari ini kita tunda sampai dengan waktu yang ditetapkan dalam Badan Musyawarah (Banmus) nantinya," kata Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin dalam paripurna tersebut.

Perlu diketahui Hak angket adalah hak melakukan penyelidikan yang dimiliki DPR terhadap kebijakan pemerintah bersifat penting, strategis, dan berdampak luas kepada masyarakat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penggunaan Hak Angket ini diusulkan anggota DPRA setelah menolak seluruh jawaban Hak Interpelasi dari Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah beberapa hari lalu.

Berkas Hak Angket yang telah dibubuhi tanda tangan anggota DPRA diserahkan oleh Tim Inisiator Interpelasi pada Kamis (22/10/2-020) menjelang Magrib, kepada Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin di ruang kerjanya. Kemudian Dahlan dengan segera menyatakan akan secepatnya membuat jadwal paripurna usulan Hak Angket.

Akan tetapi hasrat itu tidak berjalan mulus, sinyal untuk usulan Hak Angket terhadap Nova Iriansyah sepertinya tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari sejumlah anggota DPRA lainnya seperti halnya penggunaan Hak Interpelasi.

Artinya sinyal atau tanda-tanda "islah" dari DPRA sudah mulai terlihat menjelang pelantikan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh definitif.

Dalam kajian hukum Islam, "islah" adalah memperbaiki, mendamaikan, dan menghilangkan sengketa. Berusaha menciptakan perdamaian; membawa keharmonisan.

Sinyal islah itu diperkuat setelah pernyataan Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem, Selaku Koordinator Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) dan juga Ketua DPP Partai Aceh yang mendukung sepenuhnya pelantikan Nova Iriansyah Sebagai Gubernur Aceh

“Kami Parpol yang tergabung dalam KAB mendukung sepenuhnya pelantikan Gubernur Aceh definitif yang rencananya dilaksanakan di dalam sidang Paripurna DPRA sesuai amanah UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.” Terang Hendri Yono menyambung pernyataan Mualem. Rabu (21/10/2020).

Meski Mualem mengaku tidak mencapuri urusan internal DPRA, namun (KAB) yang berada dari luar gedung DPRA menyarankan eksekutif supaya perlu meningkatkan komunikasi politik yang baik dengan legeslatif supaya bisa menjalin hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif sesuai porsi yang dimiliki karena hubungan mereka adalah kemitraan, apalagi sesuai aturan DPRA adalah unsur penyelenggara pemerintahan di Aceh.

Selama beberapa bulan terkahir hubungan antara DPRA dengan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah tampak tidak harmonis yang dampaknya berimbas langsung terhadap masyarakat Aceh.

Ditambah lagi dengan situasi wabah Covid -19 di Aceh yang angkanya semakin mengkhawatirkan dan juga sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat yang semakin terpuruk.

Akibat lainnya juga dirasakan masyarakat Aceh terhadap program peningkatan kesejahteraan dan pembangunan yang tidak berjalan dengan baik. APBA 2020 - Perubahan juga tidak dilaksanakan, dan sekarang pembahasan APBA 2021 juga tidak jelas pembahasannya. Saat ini masyarakat Aceh sangat rindu pemimpin dan wakilnya yang peduli terhadap jeritan rakyatnya, semoga mereka bisa mempertanggung jawabkan diakhirat nanti. *

Penulis:Redaksi
Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...