Wakil Ketua I DPRK Aceh Barat: Pemerintah Daerah untuk Lebih Berhati-hati dalam Keluarkan Statement Terkait Pencabutan Izin HGU PT PAAL

Wakil Ketua I DPRK Aceh Barat, Ramli SE.

Meulaboh, Acehportal.com - Wakil Ketua I DPRK Aceh Barat mendesak pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk duduk bersama dengan PT PAAL, guna melakukan evaluasi terkait HGU Plasma dimana informasi yang ditemukan bahwa program plasma tersebut sudah ada semenjak tahun 2016-2017

"Sebagaimana diketahui, HGU dengan Nomor: 43 Tahun 2011 tertanggal 06 Oktober 2011 bahwasannya kecamatan yang masuk dalam HGU adalah Samatiga, Woyla Barat dan Woyla," kata Wakil Ketua I DPRK Aceh Barat, Ramli SE kepada media ini, Sabtu (10/10/2020).

Adapun desanya yaitu Suak Pante Breuh, Blang Cot Mameh, Blang Cot Rubek, Ie Itam Tunong, dan Aron Baroh yang diberikan kepada Perusahaan Kelapa Sawit PT Prima Agro Aceh Lestari (PAAL) oleh pihak Pemerintah Daerah masa Bupati Aceh Barat, yaitu Saudara Ramli MS.

Ia menjelaskan, hasil evaluasi pemerintah tahun 2016-2017 diketahui pihak perusahaan PT PAAL telah menyediakan lahan plasma ± 500 hektar dan kita meminta agar pihak pemerintah untuk tidak asal mengeluarkan statement untuk mencabut izin, dimana diketahui ada mekanisme atau tahapan dalam proses percabutan izin lahan HGU.

Sebagaimana diketahui bahwa PT SIR yang telah mempunyai lahan HGU dan diduga telah menelantarkan semak belukar dan dana CSR tidak jelas, plasma tidak jelas, tenaga kerja tidak jelas dan bahkan pihak masyarakat telah melakukan upaya gugatan PTUN

Kemudian lanjut Dewan, diketahui bahwa pemerintah saat ini mengeluarkan rekomendasi perpanjangan izin terhadap PT SIR, sebagaimana diketahui bahwa diduga izin PT SIR telah jatuh tempo pada tahun 2022. Dan ironisnya, pihak Bupati Aceh Barat mengeluarkan izin rekomendasi perpanjangan

Kemudian dari tahun 2009-2010 sudah menentang keberadaan izin PT PAAL, bahwa kami dari awal DPRK Aceh Barat telah menentang izin HGU PT PAAL untuk tidak dikeluarkan izin oleh Bupati Aceh Barat (Ramli MS) yang dimana kami duga akan menimbulkan potensi konflik, baik sosial dan hukum.

Kami mendukung keberadaan izin HGU PT PAAL saat ini, dimana diketahui ada beberapa statement yang dikeluarkan oleh masyarakat terkait keberadaan PT PAAL yang telah menikmati hasil, seperti tertampungnya tenaga kerja di perusahaan dan plasma yang sedang diproses pemberiannya kepada masyarakat sekitar,'ujar Ramli

Dukungan ini diberikan karena pihak Bupati Aceh Barat telah mengeluarkan izin HGU kepada perusahaan, dan tidak mungkin kami tidak mendukung atas hal tersebut. Terkecuali ada penelantaran kebun atau pihak perusahaan telah melanggar ketentuan perundang-undangan.

Bahwa pencabutan izin HGU mengacu kepada Pasal 34 Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 17 ayat (1) dan PP Nomor 40/1996 bahwa HGU itu ada beberapa syarat diantaranya, yaitu berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya;

Kami meminta agar pihak Pemerintah Daerah (Bupati) untuk lebih berhati-hati dalam mengeluarkan statement terkait percabutan izin HGU PT PAAL, acuannya telah jelas sebagaimana disebutkan dalam berbagai aturan, baik UU dan Permen.

Bila tidak, maka kemudian malah menimbulkan potensi kerugian bagi daerah.
Apalagi Bupati Aceh Barat yang pada hari ini 10 Oktober 2020 sudah tiga tahun memimpin Aceh Barat. Sudah seharusnya Bupati menyampaikan hal-hal yang bersifat membangun daerah.

jangan karena ucapannya soal mencabut HGU PT.PAAL akan menyebabkan kekhawatiraan bagi investor-investor lain untuk masuk ke Aceh Barat. Hal ini sangat merugikan daerah kita yang saat ini sedang membutuhkan terbukanya peluang kerja bagi putra daerah Aceh Barat.

"Hal ini juga sangat bertentangan dengan janji-janji Bupati Aceh Barat di awal masa pemerintahannya tiga tahun lalu yang akan mendatangkan investor ke Aceh Barat sebanyak-banyaknya, baik investor dalam negeri maupun investor asing dari luar negeri,"bebernya

Sungguh ironis apa yang terjadi saat ini malah sebaliknya investor yang sudah adapun ingin di depaknya dari Aceh Barat.
Bahwa kami menduga ada kepentingan beberapa orang dalam persoalan penguasaan lahan izin HGU PT PAAL.

Dimana kami menduga dalam lahan HGU tersebut ada kebun milik perorangan, selain itu kami menduga ada dana aspirasi yang dianggarkan dalam lokasi HGU dan diduga masuk dalam kebun PT PAAL.

Selain itu kami juga mendesak agar pihak Legislatif melakukan Pansus terkait dugaan konfilk sengketa lahan kebun antara PT PAAL dan masyarakat sekitarnya,"tutup Ramli.

Penulis:Dani
Editor:Hafiz
Rubrik:Daerah

Komentar

Loading...