WALHI Minta Penegak Hukum dan DLHK Aceh Hentikan Pertambangan oleh KSU Tiega Manggis

Aktivitas yang dilakukan oleh KSU Tiega Manggis yang berlokasi di Gampong Manggamat, Kecamatan Kluet Utara, Aceh Selatan. (Ist)

Banda Aceh, Acehportal.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh meminta kepada aparat penegak hukum dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)  Aceh untuk menghentikan aktivitas yang dilakukan oleh KSU Tiega Manggis yang berlokasi di Gampong Manggamat, Kecamatan Kluet Utara, Aceh Selatan.

KSU tersebut diketahui sedang melakukan aktivitas di lapangan, baik pembersihan lahan maupun pembuatan kolam. Hal ini menunjukan bahwa kegiatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Muhammad Nur mengatakan, karena lokasi pertambangan yang dilakukan KSU Tiega Manggis berada dalam kawasan hutan lindung, maka berkewajiban memiliki Izin Pinjam Kawasan hutan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) tentang penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang dilakukan berdasarkan IPPKH, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.7/Menlhk/Setjen/kum.1/2/2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/setjen/kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

"UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan, Pasal 17 (1) Setiap orang dilarang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri, melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri.

"Pasal 89 ayat (2) Korporasi disebutkan dilarang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau dilarang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 20 miliar dan paling banyak Rp 50 miliar," ungkapnya.

Menurut WALHI, kegiatan itu menimbulkan kerugian negara karena KSU Tiega Manggis baru membayar sebagian kewajiban PNBP dan hanya menyampaikan surat komitmen pelunasan PNBP.

Selain itu, KSU Tiega Manggis tersebut tidak melaksakan kewajiban yaitu melaporkan atau menyampai Rapat Anggota Tahunan (RAT) kepada Pemerintah Aceh Selatan dan Pemerintah Aceh.

WALHI juga meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh untuk tidak memproses Adendum Amdal yang akan diajukan oleh KSU Tiega Manggis, Aceh Selatan karena proses penyusunan Adendum amdal belum dilakukan akan tetapi kegiatan dilapangan sudah dikerjakan.

"Kita juga meminta kepada Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) untuk mencabut/membatalkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 540/DPMPTSP/240/IPPKH/2019 tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1687/IUP-OP1./2020 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditi Bijih Besi DMP KSU Tiega Manggis di Kecamatan Kluet Tengah, Aceh Selatan seluas 200 hektar," jelasnya.

Penulis:Redaksi/Rilis
Editor:Hafiz
Rubrik:Umum

Komentar

Loading...