Kinerja APBN di Aceh Hingga Triwulan III Tahun Anggaran 2020

Kakanwil DJPb Aceh, Syafriadi (tengah) dalam kegiatan Media Meeting di Kantor Wilayah DJPb Banda Aceh, Senin (5/10/2020) sore. (Acehportal.com)

Banda Aceh, Acehportal.com - Dampak pandemi Covid-19 diproyeksikan masih memberikan tekanan pada pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat global maupun nasional. Proyeksi pertumbuhan ekonomi kedepan akan dipengaruhi oleh eskalasi Covid-19, ketersediaan vaksin, efektivitas stimulus hingga tensi geopolitik internasional.

Di level nasional, perkembangan Covid-19  yang masih meningkat juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kementerian Keuangan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun ini berkisar -1, 7 hingga -0, 6 persen. Sementara untuk triwulan III 2020 outlook pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada pada kisaran -2,9 hingga -1,0 persen.

Hal ini diungkapkan Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Aceh, Syafriadi dalam kegiatan Media Meeting di Kantor Wilayah DJPb Banda Aceh, Senin (5/10/2020) sore.

Menurutnya, pada triwulan III tekanan ekonomi diperkirakan berkurang. Hal ini seiring dengan membaiknya konsumsi rumah tangga, investasi yang sedikit lebih baik dan utamanya konsumsi pemerintah di kuartal ketiga yang baik tajam seiring percepatan realisasi belanja pemerintah.

Belanja pemerintah menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi termasuk di daerah. Hingga akhir triwulan III, realisasi belanja kementerian negara atau lembaga di Aceh mencapai Rp 8,90 triliun dari pagu Rp 13,05 triliun (68,25 persen).

Sedangkan realisasi beberapa komponen belanja transfer ke daerah dan dana desa menunjukkan kinerja baik. Realisasi dana desa hingga akhir kuartal III mencapai 82,06 persen atau tersalurkan sebesar Rp 4,08 triliun dari total pagu dana desa di Aceh sebesar Rp 4,98 triliun.

"Sementara, penyaluran DAK fisik dan cadangan DAK fisik per 30 September telah mencapai 92,17 persen atau sebesar Rp 1,8 triliun dari total pagu sebesar Rp 1,95 triliun," ujarnya.

Dari sisi penerimaan hibah, Kanwil DJPb Aceh juga terus mendorong ketaatan pencatatan administrasi hibah. Hingga triwulan III, penerimaan hibah yang diterima kementerian negara atau lembaga dari pemerintah daerah, badan atau per orangan yang diproses melalui Kanwil DJPb Aceh sebesar Rp 51,3 miliar yang terdiri dari hibah dalam bentuk barang sebesar Rp 38,7 miliar dan hibah bentuk uang sebesar Rp 12,58 miliar. Penerimaan hibah dapat bertambah karena masih ada yang dalam proses pencatatan register.

"Kami terus berupaya mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan, percepatan pencairan dana APBN dan percepatan penyalurannya untuk melindungi masyarakat dan mengakselerasi pemulihan perekonomian," ungkapnya.

Namun, upaya harus tetap memperhatikan aspek tata kelola keuangan yang baik (good governance. Dalam mendorong upaya percepatan itu Kemenkeu telah mengambil beberapa kebijakan pelaksanaan anggaran diantaranya yakni relaksasi revisi Dipa, refocussing anggaran, perpanjangan jam layanan penerimaan SPM sampai dengan pukul 17.00 dan pembayaran menggunakan TUP.

"Pemerintah saat ini harus melakukan Reformasi birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi birokrasi yang telah dilakukan oleh pemerintah, suatu instansi pemerintah dapat membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)," jelasnya.

Diharapkan, melalui pembangunan Zona Integritas ini, unit kerja yang telah mendapat predikat WBK/WBBM dapat menjadi contoh dalam pemberantasan korupsi dan pelayanan berkualitas bagi unit kerja lain.

Saat ini, Kanwil DJPb Aceh serta seluruh KPPN di Aceh pun sedang dalam tahapan untuk dilakukan penilaian pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM oleh Kemenpan-RB. Ini adalah bukti nyata Kanwil DJPb Aceh dan seluruh KPPN di Aceh memiliki komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi serta melaksanakan pelayanan yang berkualitas.

"Untuk itu diperlukan peran aktif masyarakat atau pemangku kepentingan untuk senantiasa melaksanakan pemantauan, penilaian dan memberikan masukan guna perbaikannya dalam hal mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi," katanya lagi.

"Terkait hal itu perlu dukungan dari seluruh intansi pemerintah serta masyarakat Aceh agar upaya yang dilakukan Kanwil DJPb Aceh dan seluruh KPPN di Aceh dalam melaksanakan pembangunan ZI sebagai bagian dari Reformasi birokrasi yang berkelanjutan dan dapat menbawa manfaat bagi pembangunan Aceh," tambah Syafriadi.

Dalam kesempatan ini, Kakanwil DJPb Aceh juga mengucapkan selamat kepada Pemerintah Aceh dan jajarannya di seluruh Aceh yang telah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2019 dengan Capaian Standar Tertinggi (WTP) dari BPK, secara khusus kepada Pemko Banda Aceh dan Pemkab Bagan Raya yang telah mencapai Opini WTP sebanyak 12 kali berturut-turut.

Penulis:Redaksi
Editor:Hafiz
Rubrik:Ekonomi

Komentar

Loading...