Ini 10 Alasan yang Mendasari DPR Aceh Menggunakan Hak Interpelasi Terhadap Plt Gubernur Aceh

Rapat Paripurna DPR Aceh Dalam Rangka Penyampaian Dan Persetujuan Penggunaan Hak Interpelasi Anggota DPR Aceh

Banda Aceh, Acehportal.com –  Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Kamis (10/9/2020) malam menggelar Rapat Paripurna DPR Aceh Dalam Rangka Penyampaian Dan Persetujuan Penggunaan Hak Interpelasi Anggota Dpr Aceh.

Hadir dari Pemerintah Aceh, Sekda Aceh Taqwallah, dan rapat dipimpin Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin bersama Wakil Ketua Safaruddin serta anggota DPRA. Sedangkan Wakil Ketua DPRA dari Demokrat Dalimi tidak tampak hadir dalam paripurna tersebut.

Dalam paripurna tersebut tim inisiator penggunaan hak interpelasi membacakan isi laporan interpelasi, diantaranya, alasan DPRA menggunakan hak interpelasi.

Alasan Interpelasi yang mendasari DPR Aceh menggunakan Hak Interpelasi terhadap kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Plt. Gubernur Aceh yang bernilai penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, antara lain :

  1. Dana Refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp 1,7 Triliun s.d 2,3 Triliun terkait penanganan pandemi Covid-19 tidak disampaikan rincian kegiatan dan besaran anggaran kepada DPR Aceh. Disamping itu pergeseran anggaran yang begitu besar tersebut tidak diikuti dengan Qanun Aceh Tentang Perubahan APBA Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diamanatkan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Laporan Interpelasi 3 tentang Pemerintahan Daerah, Jo Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jo Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
  2. Kebijakan Pemerintah Aceh (Plt Gubernur Aceh) tentang pemasangan stiker konsumsi pemakaian premium dan solar bersubsidi pada mobil sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 504/9186 Tahun 2020 tentang Stiker BBM bersubsidi telah membebani dan meresahkan masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan kebijakan gebrak masker tidak sepengetahuan DPR Aceh;
  3. Plt. Gubernur Aceh tidak menghadiri Sidang Paripurna DPR Aceh untuk Penyampaian Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019, sebagaimana diamanahkan pada Pasal 46 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Jo Pasal 65 Ayat (1), Pasal 320 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Proyek multi years tidak berdasarkan Persetujuan/Rekomendasi Komisi IV dan tanpa Paripurna DPRA dan bahkan telah dibatalkan melalui Rapat Paripurna DPRA, sebagaimana amanat Pasal 92 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Meskipun telah dibatalkan melalui Surat Keputusan DPRA Nomor 12/DPRA/2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang Pembatalan Pembangunan dan Pengawasan Beberapa Proyek Melalui Penganggaran Tahun Jamak (Multi Years) Tahun Anggaran 2020-2022, namun Pemerintah Aceh tetap menjalankan proses pelelangan proyek tersebut;
  5. Pengangkatan Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa An. Sayid Azhary oleh Plt. Gubernur Aceh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sebagimana Surat Edaran Kepala BKN Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Laporan Interpelasi 4 Pelaksana Tugas, melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan). Pengangkatan Plt di Pemerintah Aceh mengabaikan durasi waktu melaksanakan tugas dan perpanjangan tersebut;
  6. Pengangkatan Saidan Nafi sebagai Plt. Ketua MAA oleh Plt. Gubernur Aceh melanggar Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentang Majelis Adat Aceh sebagaimana Putusan PTUN Nomor 16/G/2019/PTUN tanggal 24 Agustus 2019, Jo Putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht);
  7. Pemerintah Aceh (Plt. Gubernur Aceh) tidak mengajukan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Perubahan (APBA-P) Tahun Anggaran 2020, padahal semua prosedur dan persyaratan sudah terpenuhi sesuai dengan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Plt Gubernur Aceh tidak patuh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghambat proses pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2021 yang seharusnya dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun permasalahan sebagai berikut : a. Pembahasan di Komisi III DPR Aceh tidak pernah dihadiri oeh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh; b. Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021 tidak pernah dihadiri oleh TAPA;
  9. Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh (Eksekutif) dan DPRA (Legislatif). Namun dalam kenyataannya agenda strategis yang dijalankan oleh DPRA, eksekutif mengabaikan dan tidak menghadiri seperti Rapat-Rapat Paripurna, rapat-rapat pembahasan anggaran, tidak berdasarkan Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa Pemerintahan Aceh diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh dan DPR Aceh. Jo Pasal 207 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Dasar 1945; Laporan Interpelasi 5
  10. Berkenaan hal tersebut di atas dari poin 1 sampai 9, bahwa Saudara Plt Gubernur Aceh patut diduga telah melanggar hukum dan juga telah melanggar sumpah jabatannya terutama kewajiban menjalankan pemerintah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala undang-undang serta peraturannya.
Penulis:Rol/redaksi
Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...