Terkait Dugaan Pemukulan oleh Bupati Aceh Barat Cs

Tgk Janggot Beri Keterangan Tambahan di Polda Aceh

Zahidin alias Tgk Janggot (tengah) bersama kuasa hukumnya saat kembali ke Mapolda Aceh. (Ist)

Banda Aceh, Acehportal.com - Zahidin alias Tgk Janggot yang menjadi korban pemukulan  dan pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh Bupati Aceh Barat, Ramli MS Cs hari ini kembali datang ke Polda Aceh, Kamis (10/9/2020).

Kedatangannya ke Polda Aceh adalah untuk memberikan keterangan tambahan terhadap kasus tersebut kepada penyidik, dalam hal ini adalah personel Dit Reskrimum Polda Aceh.

Dalam Pemeriksaan tambahan berdasarkan Surat Panggilan Nomor: Sp. Gil/ 669/IX/Res.1.6/Aubdit I Resum, penyidik Polda Aceh melalukan pendalaman terkait barang bukti handphone yang merekam kejadian  pemukulan dan pengeroyokan itu.

Dimana, Zahidin alias Tgk Janggot menjelaskan, handphone dalam BAP tambahan menjelaskan handphone itu telah diserahkan kepada tim kuasa hukumnya yang sebelumnya.

"Tgk Janggot sekitar Juni 2020 telah mengkonfirmasi kepada tim kuasa hukum sebelumnya telah mengakui handphone itu benar ada pada salah seorang penerima kuasa dan telah diserahkan ke Polda Aceh yang dititipkan di pos penjagaan Polda Aceh," kata Kuasa Hukum Zahidin sekaligus Jubir Kantor Hukum ARZ & Rekan, Zulkifli.

Namun pada bulan yang sama, Zahidin alias Tgk Janggot telah mencabut kuasa dari tim kuasa hukum itu dan pada 5 Juni 2020, Zahidin memberikan kuasa khusus kepada Kantor Hukum ARZ & Rekan untuk mendampingi beliau terkait dengan laporannya.

"Terkait dengan hal itu, kami Kuasa Hukum Zahidin alias Tgk Janggot mengingatkan kepada saudara IB (pengacara Tgk Janggot sebelumnya) untuk Segera menyerahkan handphone itu, baik kepada kami atau kepada penyidik Polda Aceh," katanya.

"Jika itu tidak dilakukan, maka kami Kuasa Hukum Tgk Janggot akan melakukan upaya hukum terhadap tindakan saudara IB yang sebelumnya mewakili tim kuasa hukum dari LBH Kontra," ungkapnya tegas.

Tim hukum ARZ menilai, atas tindakan IB yang saat ini tidak menjelaskan posisi dimana handphone tersebut patut diduga telah melanggar berdasarkan Pasal 233 KUHP dengan ancaman pidana empat tahun.

Penulis:Redaksi
Editor:Hafiz
Rubrik:Headline

Komentar

Loading...