Pemerintah Diminta Serius Hentikan Penambangan Ilegal di Kawasan Hutan Lindung Aceh Barat

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)

Banda Aceh, Acehportal.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh mendesak Pemerintah Aceh dan Pemerintah Aceh Barat untuk melakukan pengawasan terhadap praktek pertambangan emas ilegal di kawasan Kuala Anoe, Kecamatan Sungai Mas, Aceh Barat.

Lokasi pertambangan ilegal itu berada dalam kawasan hutan lindung dan merusakkan bantaran sungai Woyla-Seunagan. Praktik dari penambangan emas ilegal di Aceh Barat.

Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Muhammad Nur mengatakan, Kecamatan Sungai Mas berada pada DAS Woyla yang merupakan bagian dari Wilayah Sungai (WS) Woyla-Bateue.

"Kawasan Krueng Woyla melintasi Gampong Tutut dan Lancong memiliki potensi sumber emas," katanya, Rabu (9/9/2020).

Dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Qanun Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang RT RW Aceh Barat disebutkan, kawasan Krueng Woyla-Seunagan merupakan kawasan  lindung wilayah sungai, sebagai kawasan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya alam dan pengendalian daya rusak air.

"Meskipun telah ditetapkan sebagai kawasan lindung, fakta di lapangan telah terjadi pertambangan emas ilegal di kawasan tersebut. Aktivitas pertambangan ilegal merupakan pelanggaran Pasal 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," ungkapnya.

Aktifitas pertambangan ilegal, sambung dia, juga melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Semua praktek pertambangan harus memiliki izin dan harus sesuai dengan kebijakaan rencana tata ruang daerah serta perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Dalam hal ini, meskipun dari pihak Pemerintah Aceh Barat sudah melakukan imbauan atau larangan terkait dengan pertambangan ilegal, pada kenyataannya aktivitas pertambangan masih terjadi dan  memasuki alat berat dalam kawasan hutan lindung.

"Akan tetapi hingga saat ini tidak ada penindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh supaya kegiatan pertambangan ilegal tidak lagi terjadi dalam kawasan hutan lindung," jelas M Nur.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 17 (1) disebutkan bahwa setiap orang dilarang, huruf a), membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri.

Penulis:Redaksi/Rilis
Editor:Hafiz
Rubrik:Daerah

Komentar

Loading...