Komisi V DPRA Rapat Bahas Nasib Pekerja dengan Trade Union Care Center

Ketua Komisi V DPR Aceh M. Rizal Falevi Kirani dan Didampingi Oleh Anggota Komisi V DPR Aceh Tarmizi Atjeh, Muslim St, Purnaa Setia Budi, dan Sofyan Puteh Myan.

Banda Aceh, Acehportal.com - Komisi V DPR Aceh melaksanakan Rapat Audiensi dengan Trade Union Care Center (Pusat Peduli Serikat Pekerja) diruang rapat serbaguna DPR Aceh, Rapat dibuka oleh Ketua Komisi V DPR Aceh M. Rizal Falevi Kirani dan Didampingi Oleh Anggota Komisi V DPR Aceh Tarmizi Atjeh, Muslim St, Purnaa Setia Budi, dan Sofyan Puteh Myan.

Diakhir pertemuan Dir. Eksekutif  TUCC Habibie Inseun menyampaikan beberapa rekomendasi TUCC dan ABA kepada Pemerintah Aceh dan DPR Aceh serta Pemerintah Kabupaten/ Kota dan DPRK adalah sebagai berikut :

  1. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus memastikan tidak adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap pekerja/buruh di Aceh oleh

Perusahaan dimasa pandemi Covid-19.

  1. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota meningkatkan peran sarana hubungan industrial yakni Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit Ketenagakerjaan untuk menampung aspirasi dan mencari solusi persoalan yang dihadapi pekerja dan pengusaha guna terwujudnya hubungan industrial yang harmonis di Aceh.
  1. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan upaya stimulus ekonomi bagi dunia usaha dan perlindungan pekerja/buruh di Aceh dan memberikan bantuan sosial dan modal usaha bagi pekerja/buruh di Aceh yang terdampak langsung pandemi wabah Covid-19 baik pekerja yang dirumahkan maupun pekerja yang di PHK.
  1. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) melakukan pengawasan intensif terhadap instansi ketenagakerjaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta mastikan setiap kebijakan dan program pemerintah yang dijalankan selama pandemi Covid-19 dilakukan secara baik, tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap penanggulangan pandemi Covid-19 di Aceh.
  1. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) bersama Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota memperketat akses masuk diperbatasan Aceh dan memastikan setiap investasi dan perusahaan yang membuka usaha di Aceh khususnya perusahaan asing tidak membuat kebijakan dan keputusan yang merugikan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota serta Masyarakat dan Pekerja lokal di Aceh dengan tetap mengacu kepada Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan.

Komisi V DPR Aceh berjanji akan memperjuangkan aspirasi yg disampaikan oleh Pusat Peduli Serikat Pekerja. ***

Penulis:Hafiz
Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...