Ketua DPRA Terima Dokumen Interpelasi Plt Gubernur Aceh

FB_arief sang pemimpi

Banda Aceh, Acehportal.com - Inisiator bersama pimpinan Fraksi di DPRA secara resmi menyerahkan dokumen penggunaan hak interpelasi terhadap Plt Gubernur Aceh kepada Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, Rabu (9/9/2020) menjelang magrib.

Perwakilan inisiator hak interpelasi diantaranya Irfanusir, Iskandar Usman Al-Farlaky II, Fahlevi Kirani, dan Tarmizi, menyerahkan dokumen usulan hak interpelasi DPRA terhadap Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Dokumen tersebut diterima oleh Ketua DPRA Dahlan Djamaluddin, dan Wakil Ketua Safaruddin. Acara penyerahan berlangsung di ruang Serbaguna DPR Aceh.

Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin menjelaskan, setelah menerima dokumen penggunaan hak interpelasi terhadap Plt Gubernur Aceh selanjutkan akan dijadwalkan untuk dibawa ke Badan Musyawarah dan kemudian di bawa ke dalam sidang paripurna yang akan menghadirkan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah ke dalam rapat paripurna DPRA.

Menurut salah seorang inisiator Interpelasi Iskandar Al Farlaky, dokumen interpelasi plt Gubernur Aceh sudah ditandatangani 55 orang dari jumlah keseluruhan 81 anggota DPRA. Minus Fraksi Demokrat, PPP, dan PKB yang tidak menandatangani dokumen tersebut.

Menurut Iskandar, alasan DPRA menggunakan hak interpelasi adalah untuk mempertanyakan terkait sejumlah kebijakan strategis yang berdampak terhadap masyarakat nantinya akan ditanyakan langsung kepada Plt Gubernur pada sidang paripurna.

Penggunaan hak interpelasi oleh DPRA, merupakan yang ke dua kalinya digunakan DPRA. Yang pertama digunakan terhadap Gubernur Aceh masa kepemimpinan Irwandi Yusuf pada tahun 2018 silam.

Menurut Iskandar, hak interpelasi yang ke dua ini, adalah langkah awal untuk menuju ke langkah selanjutnya.
"Salah satunya terkait kebijakan penggunaan dana penananganan Cofid 19." ujar Iskandar.

Hak DPRD
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD dibekali 3 (tiga) hak, yakni:

Hak Interpelasi: hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hak Angket: hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dan hak menyatakan pendapat.

Penulis:Rol/Redaksi
Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...