Ini Kata Kanwil Ditjen Perbendaharaan Terkait Kinerja APBN dan TKDD Aceh

Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Aceh, Safriadi bersama Kabid Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I dan II yakni Ieng dan Yusri serta Kepala PPN Banda Aceh, Herquin dalam kegiatan media meeting di Gedung Kanwil Ditjen Perbendaharaan Aceh, Senin (7/9/2020). (Hafiz Erzansyah/Acehportal.com)

Banda Aceh, Acehportal.com - Saat ini, dunia mengalami bencana pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Penyebaran virus yang berasal dari Wuhan, China tersebut  membawa risiko bagi kesehatan masyarakat, bahkan merenggut korban jiwa.

Selain itu, pandemi Corona atau Covid-19 juga secara nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi perekonomian. Salah satunya berupa penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang dirasakan sejak Triwulan I 2020 yang mencatat (2,97) dan di Triwulan II (-5,32).

Hal ini diungkapkan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Aceh, Safriadi kepada awak media dalam kegiatan media meeting di Gedung Kanwil Ditjen Perbendaharaan Aceh, Senin (7/9/2020).

"Terganggunya aktivitas ekonomi berimplikasi pada perubahan dalam postur APBN Tahun Anggaran 2020, baik sisi Pendapatan Negara, sisi Belanja Negara, maupun sisi Pembiayaan," ujar Kakanwil yang didampingi Kabid Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I dan II yakni Ieng dan Yusri serta Kepala PPN Banda Aceh, Herquin.

Ia menjelaskan, di sisi belanja, respon kebijakan keuangan negara dan fiskal dibutuhkan untuk menghadapi risiko pandemi Covid-19 antara lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas usaha.

"Dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19, dilakukan penyesuaian kebijakan Belanja Negara. Kebijakan tentang Belanja Negara antara lain berupa kebijakan penyesuaian dan refocusing belanja pada Kementerian Negara/Lembaga, perubahan prioritas penggunaan Dana Desa menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa," jelasnya.

Selain itu, Pemerintah juga menjalankan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN) yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

Total Belanja Negara yang disalurkan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota di Aceh mengalami penyesuaian. Di awal Tahun 2020, total Belanja Negara yang disalurkan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota di Aceh mencapai Rp 51,9 triliun.

Dimana, alokasi dana tersebut terdiri dari belanja pada Kementerian Negara/Lembaga (KL) sebesar Rp 14,74 triliun dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 37,16 triliun.

"Per September 2020, Belanja Negara yang disalurkan ke Aceh mengalami penyesuaian menjadi Rp 46,6 triliun yang terdiri dari belanja pada Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp 12,97 triliun dan alokasi TKDD sebesar Rp 33,66 triliun," katanya.

Belanja Negara menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Aceh, selaku representasi Kementerian Keuangan di daerah, berupaya untuk mendorong percepatan realisasi belanja negara yang ada di Aceh dengan tetap memperhatikan aspek tata kelola keuangan yang baik.

"Sampai dengan 3 September 2020, total realisasi Belanja negara di Aceh mencapai 72,6 persen. Realisasi belanja ini terdiri dari realisasi belanja Kementerian Negara/Lembaga sebesar 61,1 persen dan realisasi TKDD sebesar 77,0 persen," paparnya.

Berbagai upaya telah dan akan terus dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Aceh untuk mendukung optimalisasi dan percepatan pelaksanaan anggaran di daerah.

Langkah-langkah strategis dan upaya yang dilakukan antara lain berupa simplifikasi pencairan dana APBN, integrasi dan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi yang mendukung pengelolaan APBN, peningkatan layanan kepada stakeholders, serta tetap menjaga dan meningkatkan intensitas koordinasi dan sinergi dengan segala pemangku kepentingan.

"Percepatan pelaksanaan kegiatan, percepatan pencairan dana APBN dan percepatan penyaluran akan terus didorong untuk melindungi masyarakat dan mempercepat pemulihan perekonomian," tambahnya.

Penulis:Redaksi
Editor:Hafiz
Rubrik:Ekonomi

Komentar

Loading...