Sampai Kapan Pemimpin Aceh dan Wakil Rakyat Saling Berseteru !

Ilustrasi

Sampai Kapan Pemimpin Aceh dan Wakil Rakyat Saling Berseteru !

Banda Aceh, Acehportal.com - Sungguh miris melihat tingkah laku pemimpin Aceh saat ini, bukannya bersatu padu secara bersama sama membangun Aceh dimasa-masa sulit sekarang ini akibat wabah virus Corona yang belum mereda.

Perekonomian di Aceh kian terpuruk akibat sejumlah program pembangunan Aceh yang tidak berjalan dengan sempurna, dan kini rakyat Aceh malah dipertontonkan dengan sikap pemimpin Aceh dan wakil rakyat yang terus mempertahankan ego masing masing tanpa ada solusi dan titik temu.

Bahkan kini perjalanan masa anggaran 2020 sudah hampir memasuki akhir tahun, dan anggaran untuk perubahan juga tidak dilaksanakan, selain itu pembahasan anggaran untuk tahun 2021 juga belum berjalan dengan baik, karena hubungan antara legeslatif- eksekutif yang sering tidak harmonis.

Akibatnya rakyat Aceh yang selalu harus menanggung kerugiannya, karena tidak merasakan apapun dari manfaat dana yang sangat besar dikelola oleh Provinsi Aceh.

Pertanyaan rakyat saat ini, sampai kapan pemimpin Aceh dan wakil rakyat d DPRA saling berseteru!

Kemarin, Selasa (1/8/2020) Pada rapat Paripurna lanjutan masa persidangan DPRA Tahun 2020 dengan agenda Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2019. DPRA menghardik Plt Gubernur Aceh karena tidak hadir dalam paripurna ke dua tersebut.

Anggota DPRA berang dalam sidang paripurna tersebut karena merasa tidak dihargai oleh Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah sebab sudah kesekian kalinya Plt Gubernur tidak menghadiri undangan paripurna DPRA maupun pembahasan anggaran 2021.

Dari penyampaian pimpinan Fraksi DPRA, akhirnya Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin mengambil kesimpulan menutup dan tidak melanjutkan lagi masa persidangan DPRA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2019.

"Tidak perlu ambil voting lagi untuk memutuskan ini, karena Pemerintah Aceh jelas tidak memiliki etikad baik untuk membangun komunikasi dan harmonisasi hubungan sebagaimana dimandatkan undang-undang." tegas Ketua DPRA dalam forum paripurna.

Sementara itu anggota DPRA Iskandar Alfarlaky, meminta kepada pimpinan DPRA di dalam forum untuk melakukan hak interpelasi DPRA "Silahkan anggota dewan menandatangani dokumen hak interpelasi DPRA jangan seolah - olah DPRA tidak berbuat apa-apa." terang Iskandar.

Hubungan tidak harmonis ini antara lembaga DPRA dengan Plt Gubernur sejak DPRA memparipurnakan pembatalan proyek multiyears senilai Rp.2,7 triliun pada bulan lalu.

Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar), Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Ali Basrah sepakat untuk menutup masa persidangan DPRA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2019 karena waktunya sudah mencapai batas akhir dengan waktu yang sudah ditentukan oleh aturan dan ketentuan. Pemerintah Aceh  tidak konsisten dengan jadwal yang sudah ditentukan jauh jauh hari untuk agenda penting seperti ini dan lebih mengutamakan agenda lain seperti bagi bagi masker.

Karo Humas: Pemerintah Aceh Sangat Hargai DPRA

Ketidakhadiran Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, pada rapat paripurna DPRA yang digelar Senin (31/8/2020) kemarin bukan suatu yang disengaja, apalagi dengan maksud melecehkan lembaga DPRA. Sebaliknya, ketidakhadiran Plt. Gubernur murni akibat ada agenda kerja lain yang harus diikuti pada waktu yang bersamaan dan jauh hari sudah kita siapkan.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto, menyikapi interupsi salah satu anggota DPRA yang menilai ketidakhadiran Plt. Gubernur sebagai pelecehan terhadap lembaga DPRA.

"Plt. Gubernur Aceh, Bapak Nova Iriansyah, selalu memposisikan DPRA sebagai lembaga perwakilan rakyat dan mitra kerja yang sangat beliau hargai," ujar Iswanto di Banda Aceh, Selasa (1/9/2020).

Iswanto menjelaskan, ketidakhadiran Plt. Gubernur Aceh juga tidak menyalahi hukum lantaran telah mengutus perwakilan resmi untuk menghadiri rapat paripurna tersebut.

"Berdasarkan peraturan perundang-undangan, apabila berhalangan hadir dapat diwakili oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk, kecuali wajib hadir pada pengambilan keputusan rancangan qanun sesuai pasal 93 ayat 4 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Pasal 138 ayat 5 peraturan DPR Aceh nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPR Aceh," kata Iswanto.

Lebih lanjut, Iswanto menjelaskan bahwa Plt Gubernur Aceh pada Senin kemarin memiliki sejumlah agenda kerja yang telah ditetapkan sejak jauh hari sebelumnya.

Di antaranya adalah melantik manajemen baru Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) untuk periode kerja tahun 2020-2025.

"Pelantikan manajemen BPKS memang sudah sangat urgent dalam upaya mempercepat perputaran roda ekonomi BPKS untuk mengejar realisasi anggaran tahun 2020 yang masih 30 persen," ujar Iswanto.

Iswanto juga menjelaskan, pelantikan tersebut dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat di mana tidak ada tamu yang diundang, sangat dibatasi serta diwajibkan mengenakan masker, face field, hingga sarung tangan.

Selain itu, mereka yang dilantik juga tidak diperbolehkan membawa keluarga, termasuk istri, ke lokasi pelantikan.

Sementara hari ini, Selasa (1/9/2020), Plt. Gubernur juga memiliki jadwal mengikuti rapat vidcom dengan Presiden Joko Widodo pada pukul 10 pagi terkait penanganan covid-19.

Bahkan, lanjut Iswanto, Pemerintah Aceh sudah memiliki jadwal penuh sejak 1 sampai 4 September 2020 dalam rangka menyukseskan Gebrak Masker Aceh (GEMA), yaitu program kampanye pemakaian masker ke seluruh gampong di Aceh.

"Semua ini memang sudah diagendakan jauh hari sebelumnya," ujar Iswanto.

Untuk itu, lanjut Iswanto, Pemerintah Aceh juga telah menyurati DPRA agar dapat menjadwalkan kembali rapat paripurna pada kesempatan berikutnya sesuai perundang-undangan. *

Penulis:Rol/Redaksi
Rubrik:Headline

Komentar

Loading...