GeRAK: PUPR Aceh Barat Jangan Alergi dan Asbun Terkait Temuan Sejumlah Proyek Tahun 2019 yang Bermasalah

Baru saja rampung, talud jalan di Gampong Suak Raya, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat masih mengalami kerusakan, Senin (31/8/2020). (Dani/Acehportal.com)

Meulaboh, Acehportal.com - Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syahputra membantah atas statmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Barat yang menyatakan bahwa proyek-proyek rusak tahun 2019 di Aceh Barat sudah diperbaiki.

Pihaknya juga mengingatkan agar pihak dinas untuk tidak alergi atas apa yang menjadi temuan di lapangan terkait dengan berbagai kegiatan proyek tahun anggaran 2019 yang sumber dananya baik dari APBK murni maupun dari Otsus Kabupaten/Kota.

"Apa yang kita sampaikan adalah fakta dan itu bukti dan bukan rekayasa, itu temuan di lapangan berawal dari laporan warga dan juga hasil monitoring tim panitia khusus Pansus DPRK Aceh Barat," kata Edy kepada Acehportal.com Senin (31/8/2020).

Ia menjelaskan, alasan pihaknya menindaklanjuti laporan warga tersebut, mengingat dan menimbang anggaran yang digunakan tersebut adalah anggaran milik rakyat dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan rakyat dan bukan untuk pribadi atau kelompok golongan tertentu. Semuanya itu, kata dia, ada mekanisme pertanggungjawabannya dan tidak asal jadi untuk dikerjakan.

"Kemudian, faktanya proyek tersebut berkualitas kami duga buruk dan atas hal tersebut kita meminta agar para satuan kerja yang berada di masing-masing dinas terkait untuk lebih bekerja ekstra di tahun anggaran berikutnya, terutama dalam melakukan proses pemantauan terhadap mutu atau kualitas pekerjaan tersebut," kata dia.

Selain itu, pihaknya juga mendesak agar perusahaan yang terindikasi melakukan proses pekerjaan proyek tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana disyaratkan dalam dokumen kontrak untuk dilakukan black list atau daftar hitam terhadap perusahaan tersebut.

Sanksi daftar hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan atau enyedia berupa larangan mengikuti pengadaan barang atau jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.

Menurutnya, hal ini mengacu kepada aturan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditetapkan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selain itu, pihaknya juga ingin memberikan klarifikasi atas pernyataan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Barat yang mengaku telah memperbaiki semua kerusakan terhadap kegiatan tahun 2019.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR Aceh Barat, Kurdi sebagaimana disebutkan di sebuah media tertanggal 26 Agustus 2020 yang mengatakan untuk kerusakan badan jalan yang terjadi di ruas Jalan Suak Raya dengan pagu anggaran Rp 1,8 miliar yang dilaksanakan CV Segitiga Jaya Utama telah diperbaiki bulan lalu.

"Terkait dengan hal itu hingga saat ini, proyek pekerjaan peningkatan Jalan Suak Raya dengan nilai anggaran Rp 1 miliar 891 juta dikerjakan oleh CV Segitiga Jaya Utama hingga saat ini masih mengalami penurunan sepanjang kurang lebih 15 meter dan kiri kanan talud jalan itu juga masih mengalami keretakan dan sama sekali tidak ada upaya perbaikan ulang," jelasnya.

Selain jalan yang memang terlihat mengalami penurunan yang diduga akibat badan jalan mengalami keretakan dan berimbas kepada kualitas jalan itu sendiri, itu faktanya.

Dalam dokumen terbaru yang didapatkan pada hari ini, terlihat kiri kanan talud tersebut retak dan salah satunya mengalami pergeseran.

"Artinya, apa yang disampaikan melalui media bahwa sudah ada perbaikan terhadap jalan yang dimaksud, kami menduga asal bunyi atau asbun dan kami menilai Dinas PUPR alergi terkait dengan apa yang kami sebutkan," paparnya.

"Untuk itu, dinas harus sadar diri, mengingat dan menimbang pembangunan yang memakai uang negara itu diperuntukan kegunaannya untuk rakyat dan secara khusus saya mengajak Kepala Dinas PUPR Aceh Barat untuk turun bersama-sama ke lapangan melihat langsung apa yang kami sebutkan tersebut," ketusnya.

Yang kedua, pihaknya juga ingin meluruskan potensi kerugian negara atas proyek Peningkatan Jalan Batas Pidie-Meulaboh dengan satuan kerja berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dengan nilai anggaran Rp 14 miliar 780 juta yang dikerjakan oleh PT Gramita Eka Saroja.

Semenjak Febuari 2020 kita sudah menyoroti proyek jalan itu dan juga mendesak aparat penegak hukum untuk menanganinya. Padahal diketahui, proyek peningkatan Jalan Batas Pidie-Meulaboh tersebut baru saja selesai dikerjakan akhir 2019 lalu dan kemudian diketahui sudah terkelupas dan berlubang kembali. Begitu juga dengan drainase yang sudah hancur.

"Artinya, proyek peningkatan jalan batas Pidie-Meulaboh itu patut kami duga gagal dalam proses pengerjaannya yang disebabkan minimnya pengawasan di lapangan dan tidak sesuai dengan syarat spesifikasi yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak. Bahkan, di satu titik, tepatnya di jalan lintas di Gampong Lancong, aspalnya bisa dicongkel dengan tangan," katanya," beber Edy.

"Patut kami ingatkan kembali, pada tanggal 15 Juli 2020, kita bersama dengan Pansus DPRK Aceh Barat kembali turun ke lapangan dan melihat kondisi jalan tersebut yang parah kerusakannya dan di salah satu titik sudah mengalami kelongsoran bodi jalan dan menyebabkan keretakan memanjang, itu faktanya," jelasnya lagi.

Sebagaimana diketahui, kemudian Dinas PUPR Aceh mulai memperbaiki kerusakan badan jalan Meulaboh-Pidie, tepatnya di kawasan Gampong Lancong, Kecamatan Sungai Mas yang sebelumnya amblas.

GeRAK Aceh Barat juga mengingatkan agar penanganan darurat yang dikerjakan oleh dinas tidak menghilangkan tanggungjawab pelaksana sebelumnya.

Jalan lintas yang amblas akibat longsor itu terjadi pada 29 Juli 2020. Ada rentang waktu yang terjadi sebelum longsoran tersebut, dimana dari Febuari 2020 kita sudah menyoroti kejadian ini.

"Atas hal itu, kami mengingatkan jauh hari sebelum terjadinya longsoran atas jalan tersebut, proyek Peningkatan Jalan Batas Pidie-Meulaboh kami duga syarat dengan masalah dan atas hal itu, kami mengingatkan dinas setempat untuk tidak mencampur adukan proyek asal jadi dengan kejadian bencana dan dengan sendirinya kami menduga ada upaya mengamankan proyek ini untuk tidak diminta pertanggungjawabannya terhadap rekanan proyek," paparnya.

"Ini uang negara, bukan uang segelintir orang atau kelompok, mekanisme pertanggungjawabannya juga sudah dituangkan dalam aturan dan bukan selembar kertas," tegas Edy.

Penulis:Dani
Editor:Hafiz
Rubrik:Daerah

Komentar

Loading...