Seperti Tak Berguna Kenaikan Status RSUD CND Meulaboh, Kualitas Pelayanan Buruk

Beredar sebuah video di media medsos yang memperlihatkan seorang pria yang diduga kelurga pasien mengamuk terhadap petugas medis karena kurangnya pelayanan terhadap pasien.

Meulaboh, Acehportal.com - Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syah Putra, menyoroti kejadian beredarnya atas peristiwa video di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien (BLUD RSUD CND) Meulaboh.

Dalam video tersebut terlihat keluarga pasien yang mengamuk terhadap sejumlah petugas medis di ruang yang kami duga ruang Covid19. Dari video, terlihat mengamuknya keluarga pasien diduga karena pelayanan medis yang diberikan oleh petugas terkesan lambat untuk menangani pasien yang sudah mulai atau terlihat sekarat.

Dalam rekaman video ini terlihat ada kursi beserta kotak yang dilemparkan kearah petugas medis yang terlihat masih berupaya memakai alat pelindung diri (APD) Covid19, selain itu juga ada kalimat sumpah serapah yang dialamatkan kepada petugas medis tersebut.

Selain itu juga disebutkan dalam media massa bahwa keluarga salah seorang pasien mengamuk di RSUD CND Meulaboh. Pasien yang diduga corona meninggal dunia di ruang Penyakit Infeksi Emeeging dan Reemerging (Pinere) RSUD CND Meulaboh, Rabu, (26/8/2020) malam sekira pukul 22.00 WIB.

Salah seorang keluarga pasien, Irma (27), mengaku kecewa atas pelayanan pihak rumah sakit tersebut yang dinilai buruk karena tidak mendapat penanganan serius.

"Kami kecewa dengan pelayanan ini. Tidak di apa-apakan sudah dibilang memiliki gejala corona terhadap ayah saya. Ayah saya sampai meninggal dunia tidak di apa-apakan," kata Irma.

Irma mengungkapkan kalau dari sejak masuk rumah sakit Rabu (26/8), sekitar pukul 02.00 WIB hingga meninggal dunia, pasien tidak dilakukan rapid test, ronsen, serta swab. Tapi pihak rumah sakit sudah menyebutkan kalau ayahnya itu ada gejala terpapar Corona Virus Disease (Covid-19).

"Harusnya sebelum disebut memiliki gejala corona pasien di rapid test terlebih dulu untuk dilihat apakah reaktif atau negatif," ungkapnya.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit DAN Kewajiban Pasien pada Pasal 5 ayat (1) Informasi yang berkaitan dengan pelayanan medis kepada Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi: a. pemberi pelayanan; b. diagnosis dan tata cara tindakan medis; c. tujuan tindakan medis; d. alternatif tindakan.

Benar-benar aneh dan membingungkan, dimana pasien tidak dilakukan rapid test, ronsen, serta swab dan malah kemudian di vonis memiliki gejala terpapar Covid19. Pihaknya menduga jelas ada pengabaian tindakan kesehatan terhadap pasien tersebut, dan itu jelas tertera dalam aturan.

Kami melihat adegan ini sangat konyol dan kami menduga petugas medis atau lalai dalam memberikan layanan prima terhadap pasien yang membutuhkan pertolongan, bahkan dalam video tersebut terlihat keluarga pasien semakin marah dikarenakan salah satu keluarganya telah meninggal dunia.

Kami mengutuki atas kejadian ini, dimana kami menduga ada pengabaian terhadap pelayanan medis yang diberikan kepada pasien, dan atas hal tersebut kami mendesak manajemen untuk segera melakukan klarifikasi secara jelas dan terbuka ke publik.

Selain itu kami menduga ada pihak yang tidak jujur dalam upaya penyelamatan terhadap pelayanan publik tersebut, padahal sebagaimana diketahui bahwa status RSUD CND Meulaboh baru saja naik tingkat Kembali menjadi status B.

Padahal apa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit DAN Kewajiban Pasien, Pasal 2 ayat (1) Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban: a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat; b. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit; dan c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;

Kita juga mendesak agar Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat segera memanggil pihak keluarga pasien dan juga manajemen RSUD CND Meulaboh guna dimintai pertanggungjawabannya, mengingat DPRK sendiri sudah memberikan beberapa rekomendasi perbaikan, baik kualitas dan mutu pelayanan terhadap rumah sakit tersebut.

Desakan lainnya adalah mendesak Bupati untuk memberikan warning atas kejadian tersebut, dan sepertinya kami menduga manajemen RSUD CND Meulaboh. Seperti tidak belajar atas berbagai kejadian masa lalu yang sebagaimana diketahui juga menyebabkan adanya pasien yang meninggal dunia.

Hal ini mengingat dan menimbang bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa “Rumah Sakit yang didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah merupakan unit pelaksana teknis dari instansi Pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan ataupun instansi Pemerintah lainnya.

Kami meminta agar Eksekutif (pimpinan daerah) untuk serius menangani persoalan ini dan benar-benar peka dengan fenomena di rumah sakit itu, “Beuk Peut Mata.” Begitu juga Legislatif (DPRK) sebagai lembaga pengawas yang sudah diberikan mandat oleh Undang-undang, jangan hanya ongkang-ongkang kaki saja dalam rapat dan di kursi empuk," ujar Edy menegaskan.

Penulis:Dani
Editor:Hafiz
Rubrik:Daerah

Komentar

Loading...