Pembagunan 12 Ruas Jalan di Aceh, Walhi: Akan Mempercepat Kerusakan Hutan

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh melepasliarkan dua orangutan Sumatera bernama Elaine dan Keupuk Rere di kawasan Cagar Alam Hutan Pinus Jantho Aceh Besar

Banda Aceh, Acehportal.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh menilai Pemerintah Aceh terlalu memaksa kehendak untuk membangun 12 ruas jalan Provinsi dalam kawasan hutan.

Pembangunan ruas jalan tersebut bisa mengakibatkan rusaknya kawasan hutan secara permanen dan akan dampak terhadap bencana alam.

"Ketika hutan sudah mulai dirusak, tentu akan meningkat bencana banjir dan lonsor di berbagai daerah dilokasi pembangunan jalan itu,"ungkap Direktur Eksekutif Walhi Aceh, M Nur di Banda Aceh, Rabu (26/8/2020).

Menurut dia, lokasi pembangunan jalan Peureulak – Lokop masuk dalam kawasan koridor Gajah, dimana jalan yang dibangun akan melahirkan konflik gajah dengan masyarakat.

"Karena selama ini, ketika konflik masyarakat dengan gajah tidak tidak ada upaya permanen yang dilakukan oleh pemerintah".

Selain itu juga, kata dia, pembangunan jalan perbatasan Aceh timur dan Pining juga rawan terhadap longsor dan banjir bandang, seharusnya Pemerintah Aceh memperhatikan kondisi lokasi ketika mengusulkan pembangunan di daerah rawan bencana.

"Pembangunan dalam kawasan hutan menunjukan bahwa Pemerintah Aceh tidak serius dalam menjaga hutan,"ungkap M Nur.

Ia juga menyatakan, bahwa hutan menjadi sumber utama untuk kehidupan masyarakat dalam kawasan hutan terutama masyarakat daerah dataran tinggi Gayo.

Salah satu sumber kehidupan masyarakat dalam kawasan hutan adalah air, selama ini masyarakat sudah menjaga tutupan hutan sebagai upaya menjaga sumber air sebagai sumber kehidupan jangka panjang.

Berdasarkan data deforestasi 6 tahun terakhir (periode 2013-2019), sebut dia, maka kabupaten yang dilalui oleh ruas jalan itu merupakan penyumbang 66,17 persen deforestasi di Aceh atau total 97.087,37 hektar dari total deforestasi Aceh pada periode yang sama sebesar 146.727,79 hektar.

Sementara, tujuh kabupaten itu adalah Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Tengah, Aceh Jaya dan Aceh Selatan.

Di luar perdebatan terkait soal unclear administration dan inprosedural proyek multiyears Rp 2,7 triliun, proyek ini juga berpotensi berdampak lingkungan dengan cakupan luas, konon lagi jika ditambah variabel analisis lingkungan lainnya.

Pembangunan 12 ruas jalan tersebut, tambah M Nur, sebenarnya sudah bisa dihentikan karena DPRA sudah menolak dan membatalkan MoU, jika Pemerintah Aceh tetap melakukan pembangunan 12 ruas jalan tersebut.

"Untuk itu, Walhi akan melakukan upaya hukum sebagai fungsi control masyarakat terhadap proyek infrastruktur dalam kawasan hutan yang mengakibatkan deforestasi dan kerusakan lingkungan," pungkasnya.

Penulis:Redaksi/Rilis
Editor:Hafiz
Rubrik:Umum

Komentar

Loading...