Pengacara Tgk Janggot Pertanyakan Keseriusan Polda Aceh Tuntaskan Laporan Atas Bupati Aceh Barat

Kuasa Hukum Tgk Janggot sekaligus Juru Bicara Kantor Hukum ARZ dan Rekan, Zulkifli. (Ist)

Banda Aceh, Acehportal.com - Terkait dengan kasus yang dilaporkan oleh Zahidin alias Tgk Janggot terhadap Bupati Aceh Barat, Ramli MS dalam perkara penganiayaan dan pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh Ramli MS dan kawan-kawan, Kuasa Hukum Tgk Janggot telah menyurati Polda Aceh dengan Surat Nomor: 11/ARZ/VI/2020, perihal Permohonan Perkembangan Perkara, atas Laporan Polisi Nomor: LP/29/II/2020/SPKT, tanggal 18 Februari 2020 & Permohonan agar segera di Periksa Terlapor a.n Ramli MS (Bupati Aceh Barat).

Kuasa Hukum Tgk Janggot sekaligus Juru Bicara Kantor Hukum ARZ dan Rekan, Zulkifli mengatakan, sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020 tercatat, pihaknu sama sekali tidak menerima apapun penjelasan terhadap perkembangan perkara dalam bentuk surat terhadap permohonan yang kita sampaikan.

"Maka atas pertimbangan tersebut kami dari Kantor Hukum ARZ dan Rekan dengan ini melayangkan kembali surat kedua dengan Nomor: 01 / ARZ / VIII / 2020," ujarnya Selasa (25/8/2020).

Dimana, berdasarkan Pasal 10 Juncto 11 ayat, a,b dan c Perkap 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, kesemuanya telah terpenuhi kesemua hal yang tertuang dalam peraturan tersebut.

"Namun sampai dengan Surat Permohonan kami, tidak memberikan atau membalas surat dari kami, dimana kami menduga ada sesuatu hal yang janggal dalam penanganan perkara tersebut baik yang ditangani oleh penyidik maupun atasannya," ungkap dia.

"Merujuk berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 73 /PUU-IX/2011, diucapkan tanggal 26 September 2011 Jo Pasal 55  ayat 1 sampai dengan ayat 3 bagian kelima Penyelidikan dan Penyidikan UU RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Jo Pasal 1 angka 2 Juncto Pasal 1 angka 5 UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo Pasal 3 Ayat 2 UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Jo Pasal 16 Ayat (2) huruf e UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo Pasal 12 huruf c Perkap No. 16 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo Peraturan Pasal 11 Perkap Nomor 21 Tahun 2011 tentang sistem Informasi Penyidikan Jo Pasal 10 Juncto 11 ayat, a,b dan c Perkap 6 Tahun 2019, tentang Penyidikan Tindak Pidana, tidak ada alasan sehingga laporan klien kami tidak dilanjutkan ke tahap Penyidikan oleh Penyidik, dimana kami menduga ada permainan Penyidik terkait dengan laporan klien Kami, dimana SP2HP (Surat Pemberitahuan Hasil Perkembangan Perkara)  maupun SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) tidak pernah di berikan kepada kami maupun klien kami," bebernya.

Merujuk pada dasar hukum diatas, Kuasa Hukum Zahidin alias Tgk Janggot meminta agar Kapolda Aceh segera dapat melakukan pemeriksaan terhadap Penyidik dan Terlapor yaitu Ramli MS (Bupati Aceh Barat).

Dimana, terhitung sejak dilaporkan di Polres Aceh Barat sampai ditariknya laporan, belum ada tanda-tanda kejelasan akan dipanggilnya Terlapor (Ramli MS) yang saat ini telah melewati batas waktu 60 hari sebagaimana ketentuan hukum terkait dengan tata cara pemanggilan kepala daerah.

"Apabila tidak ditindaklanjuti laporan klien kami, maka kami selaku Kuasa Hukum Zahidin akan melakukan upaya hukum atas laporan klien kami yang belum ada tanda-tanda kemajuan dalam proses penanganannya," tegasnya.

Penulis:Redaksi/Rilis
Editor:Hafiz
Rubrik:Hukum

Komentar

Loading...