Telan Anggaran 6 Miliar Lebih, Pembangunan Fisik dan Alat Mobile Di RSUJ dan NAPZA Terkesan Cilet-cilet

Koodinator GeRAK Aceh Barat, Edy Syahputra saat melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan pagar RSUJ di Gampong Beureugang, Kecamatan Kaway XVI, Aceh Barat, Kamis (23/7/2020). (Ist)

Meulaboh, Acehportal.com - Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syahputra menyoroti sejumlah proyek pembangunan fisik dan alat mobile di Rumah Sakit Umum Jiwa (RSUJ) dan juga Rumah Sakit Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) yang berada di Gampong Beuregang, Kecamatan Kaway XVI, Aceh Barat.

Hasil temuan ini berawal dari sidak tim Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat dan juga laporan masyarakat.

Sejumlah pekerjaan konstruksi yang berada di Gampong Beuregang tersebut, seperti pembangunan Mess RSUJ, pembangunan pagar RSUJ dan pembangunan pagar Rumah Sakit NAPZA yang bersumber dari dana APBK Aceh Barat tahun 2019 lalu terkesan "Cilet-cilet" pembangunannya.

"Apa yang kami sampaikan adalah dasarnya laporan dari masyarakat dan juga hasil pemantauan di lapangan. Hasil verifikasi atas laporan itu, kami menemukan sejumlah pekerjaan konstruksi tersebut, kini rusak, retak dan juga kemudian dinding pagar yang dibangun sudah ambruk atau roboh, bahkan catnya sudah mulai terkelupas," kata Edy, Kamis (23/7/2020).

Selain itu, pagar besi (pintu utama) yang dibangun untuk RS NAPZA sudah mulai patah. Begitu juga dengan pembangunan pagar besi RSUJ yang sudah mulai copot dan bahkan kawat yang dipasang di atas pagar sudah mulai berkarat.

"Berat dugaan kami barang untuk kawat berduri (RSUJ), pintu besi utama pagar (RS NAPZA) tidak sesuai dengan syarat spesifikasi kontrak," ungkapnya.

Yang mencengangkan bahkan, juga terlihat dalam program pengadaan mobiler RSUJ yang juga masih di lokasi yang sama. Dari dokumentasi yang didapatkan oleh GeRAK Aceh Barat dan juga berdasarkan laporan di lapangan, pengadaan mobiler tersebut bahkan sudah ada yang berkaratan dan bahkan kaki kursinya sudah bergoyang.

Adapun total pagu anggaran untuk ke empat item pekerjaan di tahun 2019 tersebut yaitu berjumlah Rp 6 miliar lebih yang berada di bawah satuan kerja Dinas Kesehatan Aceh Barat.

Rinciannya yaitu, untuk pagu anggaran Pengadaan Mobiler RSUJ yaitu Rp 1 miliar 975 juta. Kemudian untuk Pembangunan RS NAPZA dengan pagu anggaran Rp 970 juta dengan sumber dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota.

Kemudian, untuk pembangunan pagar RSUJ dengan pagu anggaran Rp 1 miliar 450 juta dan untuk pembangunan Mess RSUJ dengan pagu anggaran yaitu Rp 1 miliar 700 juta.

"Tentunya kita berharap, anggaran yang sudah dipakai tersebut kiranya pembangunan yang menggunakan anggaran publik benar-benar harus termanfaatkan dengan baik, dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak sebagaimana disyaratkan dalam dokumen kontrak (spesifikasi kontrak)," jelasnya.

"Bahkan, kita menemukan gedung itu telah menjadi kandang hewan ternak (kerbau). Seperti di gedung BNK (RS NAPZA) Aceh Barat yang sudah dipenuhi dengan lumpur dan juga kotoran hewan ternak. Selain itu kami menduga, konstruksi pekerjaan bangunan itu mengalami penurunan dan kemudian berdampak kepada dinding atau tiang-tiangnya yang mengalami keretakan," papar Edy.

Seharusnya, sambung dia, dinas “peka” dan peduli terhadap gedung yang sudah menelan biaya mencapai miliaran rupiah dan bersumber dari dana Otsus Aceh Barat.

"Kita juga mendesak agar pemerintah melalui dinas terkait tidak membiarkan gedung tersebut terbengkalai dan seperti menjadi kawasan tempat hewan ternak “bermain-main” dengan lumpur. Kita berharap, dinas segera memfungsikan bangunan tersebut, jangan dibiarkan gedung itu menjadi sia-sia pembangunannya dan kemudian tidak jelas kemanfaatannya," katanya.

GeRAK Aceh Barat juga mendorong pihak Eksekutif-Legislatif dalam proses perencanaan dan kemudian mengalokasikan anggaran benar-benar “peka” dengan skala kebutuhan prioritas di Aceh Barat saat ini.

Terkhusus untuk bangunan yang mengalami sejumlah keretakan, pihaknya berharap ada langkah atau keputusan yang kongkrit atau mendesak guna menyelamatkan aset daerah tersebut. Anggaran yang mencapai miliaran tersebut harus dapat diselamatkan oleh dinas.

"Tentunya atas sejumlah keratakan terhadap bangunan itu, kami berpikir ini menjadi ranah pihak penegak hukum untuk mendalami atau menyelidiki pembangunan tersebut. Langkah lainnya adalah dilakukan audit (BPK) atas pembangunan yang telah menelan anggaran miliaran rupiah milik publik Aceh Barat," tutup dia.

Penulis:Dani
Editor:Hafiz
Rubrik:Daerah

Komentar

Loading...