Paripurna DPRA

DPRA Sepakat Batalkan Kontrak Proyek Multiyears 2020-2022

Konfrensi pers Pimpinan DPRA dan Ketua Fraksi usai Paripurna pembentukan pansus dan pembatalan proyek multiyears 2020-2022

Banda Aceh, Acehportal.com - DPRA sepakat membatalkan kontrak proyek multiyears tahun jamak tahun 2020-2022 yakni terhadap pembangunan 12 proyek fisik dan pengawasan di sembilan Kabupaten di Aceh sejumlah Rp 2,65 triliun. Dalam Paripurna di gedung utama DPRA, Rabu (22/7/2020).

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin didampingi Wakil Ketua Dalimi dan Safaruddin. Serta dari Pemerintah Aceh dihadiri asisten Setda Aceh dan Forkopimda.

Meski sempat terjadinya aksi walk out (keluar ruangan) oleh Fraksi Partai Demokrat dan Wakil Ketua DPRA, rapat paripurna tetap berjalan lancar dan akhirnya terkait polemik 12  proyek Multiyears tahun 2020-2022 DPRA sepakat membatalkannya.

Ketua Fraksi Demokrat HT Ibrahim sebelum walk out menginterupsi, bahwa pembentukan Pansus DPRA tidak relevan lagi dibentuk, karena menurutnya masalah pembangunan gedung onkology RSUDZA, dan Bank Aceh Syariah tidak ada pelanggaran disana.

"Fraksi Demokrat berat hati dan menolak pembentukan pansus dan serta pembatalan proyek multiyears 2020-2022." tegas Ibrahim dalam paripurna.

Setelah melakukan interupsi, Ketua Fraksi Demokrat meminta izin keluar sidang kepada pimpinan DPRA, dan langsung meninggalkan ruang sidang (walk out) oleh Fraksi Partai Demokrat DPRA termasuk Wakil Ketua DPRA Dalimi dari Partai Demokrat. Selain Demokrat Fraksi PPP DPRA juga menolak voting pembatalan proyek multiyears 2020-2022 namun tidak walk out.

Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin usai rapat paripurna, kepada wartawan menjelaskan, setelah putusan bersama pembatalan proyek multiyears. DPRA segera menyurati Plt Gubernur Aceh untuk menyampaikan keputusan DPRA terkait pembatalan proyek multiyears tahun jamak 2020-2022.

"Kita persoalkan ketentuan mekanisme dan prosedur yang melahirkan proyek tersebut, ada mekanisme yang dilanggar, proyek tersebut adalah penumpang gelap tidak ada di dalam dokumen RKPA dan Kuappas serta dalam Musrembang." ujar Dahlan.

Lanjut Dahlan, dirinya ingin menata kelola pembangunan di Aceh sesuai prosedur dan ketentuan Undang-undang.

Wakil Ketua DPRA Safaruddin menyatakan, DPRA bukan tidak sepakat dengan pembangunan tersebut akan tetapi ada proses penganggaran yang keliru DPRA tidak ingin terjebak dan bermasalah dengan hukum ke depannya.

Sementara itu Ketua Fraksi Partai Golkar Ali Basrah menyatakan, setelah kita telaah dan pelajari tentang proyek tersebut ada aturan yang dilanggar dalam penganggaran proyek Multiyears ini.

"Kami sangat mengerti dan paham pembangunan jalan tembus sangat dibutuhkan, akan tetapi kita harus menghormati aturan dan hukum, ketika dilanggar maka kita harus berani menghentikan ini." terang politisi senior Golkar Aceh ini.

Penulis:Rol/Redaksi
Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...