Hilang Jabatan Jenderal Pemberi Surat Jalan Joker

Foto: Brigjen Prasetyo Utomo yang terkait dengan katebelece buronan Djoko Tjandra (Raja Adil Siregar/detikcom).

Jakarta, Acehportal.com - Brigjen Prasetijo Utomo diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri. Alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun 1991 ini menodai karier yang 29 tahun ditapakinya dengan membantu buronan kelas kakap kasus cessie Bank Bali, Djoko Tjandra bepergian di dalam negeri.

Prasetijo dinyatakan terbukti bersalah menerbitkan surat jalan 'joker' untuk Djoko Tjandra terbang ke Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar). Ironisnya, hal itu dilakukan Prasetijo saat Kejaksaan Agung (Kejagung) maupun institusi yang membesarkan Prasetijo, Polri, sudah bertekad memburu dan menangkap Djoko Tjandra.

"Saya sudah meminta agar info terkait surat jalan tersebut agar didalami Divisi Propam Polri dan usut tuntas siapa pun yang terlibat. Semenjak ada isu itu, kan kita sudah bentuk tim untuk telusuri," kata Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo kepada detikcom, saat mencuat kabar keterlibatan Prasetijo dalam pelarian Djoko Tjandra, Rabu (15/7/2020) pagi.

Fakta terkait surat jalan Djoko Tjandra itu awalnya diungkap Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI). Tapi saat itu MAKI tak menyebutkan institusi mana yang menerbitkan surat jalan 'joker' itu. Diistilahkan joker karena surat jalan yang dikeluarkan Bareskrim tersebut dapat mengatasi kendala perjalanan terkait perizinan, sesakti kartu joker dalam permainan kartu Remi.

Rabu pagi, Indonesia Police Watch (IPW) merilis informasi yang jauh lebih detail soal surat jalan itu untuk Djoko Tjandra itu. Ketua Presidium ICW, Neta S Pane menyebut surat jalan itu diterbitkan Bareskrim Polri dengan tanda tangan Prasetijo.

"Kalau memang terbukti saya akan lakukan tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang terlibat. Ini untuk menjaga marwah institusi sekaligus peringatan keras bagi seluruh anggota yang lain untuk tidak melakukan pelanggaran yang dapat merugikan dan merusak nama baik institusi. Kita sedang berbenah untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih profesional dan membentuk penegak hukum yang bersih, dan dipercaya masyarakat. Terhadap komitmen tersebut, bagi anggota yang tidak bisa mengikuti, silakan untuk mundur dari Bareskrim," tegas Sigit.

Sigit juga menegaskan akan menindak tegas oknum karena dinilai tidak menunjukkan komitmennya kepada institusi. Sigit mengaku tak memberi toleransi pada anggotanya yang merusak marwah Polri.

"Terkait adanya info itu kita sedang menelusuri keterlibatan oknum-oknum, baik yang di Bareskrim maupun tempat lain. Kita segera akan lakukan tindakan tegas dan ini juga menunjukkan komitmen kita terhadap institusi Polri, kita juga nggak toleran terhadap anggota-anggota atau oknum yang bisa merusak marwah institusi. Dan ini juga peringatan kalau betul ada anggota yang terlibat kita akan segera tindakan tegas," imbuhnya.

Perkataan Sigit ternyata bukan hanya 'gertak sambal' semata. Pada Rabu siang, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan Brigjen Prasetijo telah diperiksa. Argo tak membantah soal apa yang diperbuat teman satu angkatannya di Akpol.

"Mengenai surat jalan Djoko Tandra, surat jalan tersebut yang ditandatangani oleh salah satu biro di Bareskrim Polri. Jadi, dalam pemberian atau pembuatan surat jalan tersebut, bahwa kabiro tersebut adalah inisiatif sendiri. Tidak atas izin pimpinan," tutur Argo dalam konferensi pers.

Argo juga menyampaikan sikap Kapolri Jenderal Idham Azis yang memerintahkan pencopotan atas Prasetijo jika terbukti bersalah. "Jika terbukti bersalah, akan dicopot!" ucap Argo.

Argo menerangkan hal lain terkait Djoko Tjandra, di mana sebenarnya Divisi Propam Polri sedang mengecek personel di Divisi Hubungan Internasional (Div Hubinter) karena red notice sang buron sempat terhapus dalam jangka waktu bertahun-tahun dari Interpol.

"Memang saat ini dari Div Propam Mabes Polri sedang melakukan pemeriksaan, pemeriksaan kepada personel yang mengawaki daripada pembuatan red notice yang ada di Hubinter ya di sana, tentunya sekarang ada pemeriksaan. Kemudian nanti siapa-siapa saja yang akan diperiksa yang ada kaitannya, kemudian nanti akan kita lihat, apakah ada kesalahan atau tidak di dalam prosedur yang dilakukan oleh anggota ini," ungkap Argo.

"Dari Div Propam saat ini sedang bekerja, sedang memeriksa, sedang mencari tahu alur daripada red notice tersebut. Disampaikan bahwa nanti ada pelanggaran daripada anggota akan diberikan sanksi, sekarang masih bekerja," sambung Argo.

Entah turut andil atau tidak dalam terhapusnya red notice Djoko Tjandra, namun faktanya Prasetijo pernah berdinas di Set NCB Interpol Indonesia di Divisi Hubinter Polri, dalam jabatan Kepala Bagian Komunikasi Internasional (Kabag Kominter). Untuk diketahui, pengurusan red notice berada di NCB Interpol.

Red notice adalah permintaan untuk menemukan dan menahan sementara seseorang yang dianggap terlibat dalam kasus kriminal, di mana status seseorang tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Kembali pada kasus surat jalan Djoko Tjandra, pada Rabu sore, Polri mengumumkan Prasetijo telah dicopot dari jabatannya. Prasetijo dimutasi ke Pelayanan Markas (Yanma) untuk kepentingan pemeriksaan internal terkait perbuatannya. Keputusan pencopotan Prasetijo tertuang dalam Surat Telegram Nomor: ST/1980/VII/KEP./2020 dan diteken As SDM Kapolri, Irjen Sutrisno Yudi Hermawan.

"Ya benar. Komitmen Kapolri, jika melanggar aturan segera dicopot," ujar Argo Yuwono saat detikcom mengkonfirmasi kabar pencopotan itu.

"Jadi setelah dinyatakan oleh propam untuk ke penyidikan, yang bersangkutan ada kesalahan sesuai dengan Peraturan Kapolri tahun 14/2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan kemudian juga ada PP 2/2003 tentang Disiplin Anggota Polri," tutur Argo dalam kesempatan berbeda, yakni konferensi pers.

Argo menuturkan terhitung sejak Prasetijo dicopot, mantan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan itu akan ditempatkan di tempat khusus selama 14 hari.

"Mulai hari ini juga BJP PU ditempatkan di tempat khusus selama 14 hari. Jadi ada tempat provos untuk penempatan khusus untu anggota dan sudah disiapkan mulai malam ini BJP PU ditempatkan di tempat khusus di provos Mabes Polri selama 14 hari," jelas Argo.

Surat telegram pencopotan Brigjen Prasetijo Utomo, pembuat surat jalan untuk buronan Djoko Tjandra Foto: Dok. Istimewa

Pengusutan asal muasal terbitnya surat jalan Djoko Tjandra tak hanya berhenti pada Prasetijo, Argo menambahkan, jika ada keterlibatan oknum lain, maka Polri akan mengambil sikap tegas yang sama.

"Kalau memang ada (keterlibatan anggota Polri lainnya-red) ya nanti kita akan proses sesuai komitmen Bapak Kapolri, kalau ada kita proses, kita periksa sama perlakuannya," sebut Argo.

"Kalau memang ada ya nanti kita akan proses sesuai komitmen Bapak Kapolri, kalau ada kita proses, kita periksa sama perlakuannya," ujar dia.

Argo kemudian mengaku Biro Provos Divisi Propam Polri masih mendalami motif Prasetijo membantu Djoko Tjandra. Disebutkan Argo, jabatan Prasetijo di Bareskrim tak ada kaitannya dengan kasus yang menjerat Djoko Tjandra.

"Tentunya masih kita dalami kembali ya. Ini kan tidak ada kaitannya dengan jabatannya. Kenapa yang bersangkutan bisa membantu, kita masih pendalaman dari provos sampai sekarang belum selesai," tambah Argo.

Sumber:Detik.com
Rubrik:Headline

Komentar

Loading...