Tim Kuasa Hukum Tgk Jenggot Masih Tunggu Surat Balasan Polisi Terkait Dugaan Pemukulan yang Dilakukan Bupati Aceh Barat

Juru Bicara Kantor Hukum ARZ dan Rekan, Zulkifli yang juga sebagai kuasa hukum Zahidin alias Tgk Janggot. (Ist)

Banda Aceh, Acehportal.com - Sudah beberapa bulan kasus pemukulan yang diduga dilakukan oleh Bupati Aceh Barat, RMS terhadap Zahidin alias Tgk Jenggot masih belum diketahui kelanjutannya.

Terakhir, pihak kepolisian telah menyurati Presiden Republik Indonesia atau pihak pemerintah pusat untuk meminta izin melakukan pemeriksaan terhadap R MS.

Menurut aturan sesuai Undang-Undang, penyidik berwenang melakukan pemeriksaan terhadap kepala daerah itu, jika dalam waktu 60 hari pemerintah pusat juga tidak memberikan jawaban atau tidak menanggapi izin yang diminta.

Terkait kasus tersebut, hingga kini tim kuasa hukum Zahidin alias Tgk Jenggot masih menunggu balasan surat yang dikirimkan beberapa waktu lalu tentang permintaan perkembangan hasil penyidikan.

Hal ini dikatakan Juru Bicara Kantor Hukum ARZ & Rekan, Zulkifli yang diamanahkan menjadi kuasa hukum Tgk Jenggot, Rabu (15/7/2020) melalui telepon seluler.

"terkait permasalahan Tgk Janggot, saya dan kawan-kawan masih menunggu balasan surat yang kami kirimkan beberapa waktu lalu, dimana dalam surat kami itu meminta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, sampai detik ini belum dibalas oleh Polda Aceh," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh tim kuasa hukum ini dari penyidik di Mabes Polri, pihak kepolisian telah melakukan gelar perkara di Mabes Polri terhadap kasus itu. Dimana, dari informasi terakhir yang diterima berkasnya telah berada di ruang kerja Wakapolri.

"Menurut kami selaku Kuasa Hukum Zahidin, dimana berdasarkan ketentuan UUP Pasal 55 sangat jelas menyatakan izin untuk pemeriksaan RMS, Polda Aceh tidak perlu menggelar di Mabes Polri. Sebab bila hal itu dilakukan, maka proses Penyidikan Sentralisasi dimana seharusnya Polda Aceh langsung mengirim surat ke Presiden disebabkan proses Penyidikan Desentralisasi atau pihak Polda Aceh bisa melakukan dengan sendirinya," ungkapnya.

Bila merujuk pada UUPA dengan jelas menyatakan, lanjutnya, sejak dimulainya penyidikan dan penyelidikan yang Joncto Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dimana izin tersebut sudah harus diperoleh semenjak ditarik laporan dari Polres Aceh Barat ke Polda Aceh.

Tim Kuasa Hukum Zahidin pun berharap agar kepolisian segera memanggil R MS untuk didengarkan keterangannya sebagai Terlapor. Terlebih lagi, pihak Polda Aceh telah memeriksa 10 saksi dan sudah mengambil hasil visum.

"Dimana berdasarkan KUHAP Pasal 184 hal itu sudah memenuhi dua alat bukti, dimana berdasarkan hak tersebut wajib sesegara mungkin setelah diperiksa Terlapor untuk ditetapakan sebagai Tersangka demi tegaknya hukum yang berkeadilan," jelasnya.

Penulis:Redaksi
Editor:Hafiz
Rubrik:Hukum

Komentar

Loading...