GeRAK Aceh Barat: Setoran Uang Dari PT Prolog Terhadap PD Pakat Beusaree Diduga Ilegal dan Mengarah Kepada Pungli

Koordinator GeRAK Aceh Barat Edy Syahputra

Meulaboh, Acehportal.com - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat melalui Koordinatornya Edy Syahputra menyoroti aktifitas pengelolaan pelabuhan umum (Jetty) Meulaboh yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah (PD) Pakat Beusaree.

Mereka menduga cenderung cacat administrasi bila merujuk UU No. 17/2008 tentang pelayaran dan juga aturan level pelaksanaan dan teknis (Permenhub), yaitu peraturan menteri perhubungan nomor 146 Tahun 2016 Tentang perubahan atas peraturan menteri perhubungan nomor 51 tahun 2015 tentang penyelenggaraan elabuhan laut.

Sementara itu, Pada pasal 30 ayat (2) menyebutkan tentang “Badan Usaha pelabuhan dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki usaha yang diberikan oleh , (A) kepala BPKM untuk Badan Usaha Pelabuhan utama dan Pelabuhan pengumpul: (b) gubernur untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan pengumpan regional; dan c. bupati/walikota untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan pengumpan local.

Ada ketentuan yang tidak cukup dipenuhi, bila kami melihat dokumen perusahaan, seperti pada ayat (3), yaitu tentang laporan keuangan perusahaan minimal 1 tahun terakhir yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar, dan juga soal memenuhi persyaratan kepemilikan modal.

Hal tersebut kembali dipertegas pada ayat (4) “Persyaratan kepemilikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h terdiri atas: a. modal dasar paling sedikit Rp. 500 miliyar untuk pelabuhan utama ,b. modal dasar paling sedikit Rp 100 miliyar untuk Pelabuhan pengumpul; dan c. modal dasar paling sedikit Rp 10 miliyar untuk Pelabuhan pengumpan,"kata Edy.

Ia menjelaskan Dari dokumen nota kesepahaman, setoran dana tersebut tidak tercantumkan, padahal hal ini adalah perintah dari peraturan menteri perhubungan, ayat (5) menyebutkan “Paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditempatkan dan disetor penuh.

Kami mengingatkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat jangan bertindak menyalahi atau mengangkangi aturan, yaitu peraturan yang telah kami uraikan diatas tadi. Ada keputusan yang menurut hemat kami duga, telah salah. Sepatutnya pemerintah daerah kembali mengkaji atas keputusan tentang Penunjukan Pengelola Pelabuhan Umum (Jetty) Meulaboh Kabupaten Aceh Barat melalui surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 203 Tahun 2020.

penunjukan ini didasari karena telah berakhirnya perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Nomor: 552.1/169/2009 dan Nomor: US.15/I/I.MIH tanggal 06 Febuari 2009 tentang Kerjasama pengembangan dan pengelolaan pelabuhan Meulaboh.

Dalam SK Bupati Aceh Barat pada huruf e menyebutkan “Bahwa untuk mengisi kekosongan Pelayanan Kepelabuhan pada Pelabuhan Umum (Jetty) Meulaboh Kabupaten Aceh Barat perlu menunjuk PD. Pakat Beusaree sebagai pihak pengelola.

Tentunya kita menyambut baik ada perusahaan daerah yang kemudian mampu mengelola Pelabuhan Umum (Jetty) Meulaboh, namun tetap mengedepankan aturan yang berlaku dan benar-benar sudah teruji (professional). Hal lain juga menyangkut pemberdayaan bagi perusahaan daerah, tentunya kita mendukung upaya tersebut.

Sebagaimana diketahui, paska PD. Pakat Beusaree ditunjuk sebagai pihak pengelola Pelabuhan, Pemerintah membuat Nota Kesepahaman dengan perusahaan, dengan nomor: 12/NK/II/2020---Nomor: 49/PD-PB/AB/V/2020, dan Nota Kesepahaman tersebut ditandangani oleh H. Ramli. MS selaku Bupati Aceh Barat dengan Fajar Hendra Irawan sebagai Direktur Utama PD Pakat Beusaree.

Berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 717 Tahun 2018 tentang Penunjukan/Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Pakat Beusaree Kabupaten Aceh Barat Periode 2019-2023.
Namun, fakta dilapangan. Paska adanya aktifitas bongkar muat tiang pancang milik PLTU 3-4 pada Rabu (6/5/2020) justru kemudian menimbulkan masalah.

Masalahnya, apakah kemudian pemerintah daerah sadar bahwa ada ketentuan yang menurut kami duga telah dilabrak, dilanggar, atau dikangkangi. Tentunya kita menyayangkan hal tersebut.

Celakanya lagi, dalam Nota Kesepahaman tersebut tidak dijelaskan mendetail tentang persoalan tentang kejelasan penetapan modal dasar perusahaan. Padahal itu urusan wajib, dan bukan sunnah.

Yang Kembali membingungkan adalah Ketika muncul persoalan dalam aktifitas bongkar muat tiang pancang tersebut, bibir dermaga Pelabuhan Umum (Jetty) Meulaboh, rusak diduga dihantam tongkang tiang pancang milik PLTU 3-4. Akibat hantaman dari kapal angkut bongkar muat tiang pancang, menyebabkan bagian bibir dermaga ambruk, dan menyebabkan keretakan bagian lantai bawah atau bagian coran hingga tinggal tulang besi saja yang terlihat saat ini.

Persoalannya muncul ketika terkait tanggung jawab perbaikan kerusakan pelabuhan Jetty (Umum) Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat saat ini  masih terjadi tolak tarik tanggung jawab atas perbaikan pelabuhan tersebut.

Persoalan lain adalah, apakah PD Pakat Beusaree telah melakukan Nota Kesepahaman (MoU) dalam aktifitas bongkar muat dengan PT Prolog Indonesia, Bila tidak, maka setoran dana tersebut jusrtu illegal atau potensi mengarah kepada pungutan liar (pungli).

Lebih lanjut, Direktur PD Pakat Beusaree (Fajar Hendra Irawan) menyebutkan “Jangan salah dimengeti, siapa yang akan mengerjakan perbaikan pelabuhan tersebut hingga saat ini belum ada kesepakatan, apakah Pemkab Aceh Barat atau pakat beusaree, dan menurut saya pengerjaan perbaikan itu tetap dilakukan oleh PT Prolog Bumi Indonesia dengan pengawasnya dari pembkab atau PUPR,” sebagaimana disebutkan dalam media.

"Ini benar-benar rancu dan membingungkan dan kesannya adalah konyol. Bagaimana bisa kesepakatan nota kesepahaman kerja atau MoU belum terlaksana, namun sudah berani mengambil tindakan aktifitas bongkar muat kegiatan tiang pancang,"tegasnya.

Penulis:Dani
Editor:Hafiz
Rubrik:Daerah

Komentar

Loading...