PT KIM: Bupati Nagan Raya Tak Miliki Kewenangan Tentukan Harga Sawit

General Manager PT Kharisma Iskandar Muda (KIM), Ari Saputra. (Ist)

Meulaboh, Acehportal.com - General Manager PT Kharisma Iskandar Muda (KIM), Ari Saputra menepis isu yang beredar di beberapa media massa terkait wewenang Pemerintah Daerah untuk menentukan tingkat harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit.

Ari Saputra menyebutkan, terkait dengan tinggi atau rendahnya harga beli sawit TBS tidak ada kaitannya dengan pemerintah daerah, karena menurutnya harga tandan buah segar sawit murni ditentukan oleh standar harga Crude Palm Oil (CPO) dunia.

Ia menjelaskan, faktor penentu harga TBS sawit adalah oleh standar harga, melainkan bukan pemerintah daerah.

"Kenapa saya katakan seperti itu, karena penentuan ini bukan wewenangnya bapak bupati, kita ingin hal ini diluruskan, apalagi saya dengan ada statmen yang menyebutkan persekongkolan pengusaha PKS di Nagan Raya," ujar Ari Saputra kepada Acehportal.com melalui rilisnya, Minggu (12/7/2020).

Baru-baru ini, dirinya mengetahui ada seorang oknum yang mengatasnamakan tokoh masyarakat menyebutkan bahwa harga sawit di Nagan Raya beberapa tahun terakhir ini mengalami penurunan ke tingkat terendah.

Sehingga, sambung dia sesuai kata oknum tersebut, penurunan harga sawit hingga berada pada harga terendah dan hanya terjadi di kepemimpinan Jamin Idham sebagai Bupati Nagan Raya.

"Pernyataan oknum tersebut adalah tendensius, keliru dan tidak memahami perkembangan pasar dunia. Menurut saya, turunnya harga sawit tidak ditentukan oleh Bapak Bupati, tetapi ditentukan oleh kondisi dan situasi pasar," tegasnya.

Faktor lain yang mempengaruhi harga TBS adalah tergantung mutu atau kualitas TBS, buah segar, matang dan berkualitas akan mempengaruhi harga. Jika buah mentah ukuran kecil kempes dan kering, kata Ari, tentu harganya akan rendah. Oleh karenanya, harga sepenuhnya ditentukan oleh pasar.

Sementara itu, usaha dagang PKS adalah usaha komersil bukan milik plat merah sehingga penetapan harga beli prodak TBS harus sesuai dengan jual hasil produksi CPO dan Karnel.

Selama ini perusahaan PKS yang ada di Nagan Raya membeli hasil petani dibawah ketentuan rata-rata, misalnya TBS Berat Janjang Rata-Rata (BJR) yang harusnya kita terima di atas 8 kilogram, buah matang dan brondol.

"Namun yang kita terima di PKS terkadang di bawah BJR 4 kilogram asal masak sedikit kita terima padahal secara teknis kita PKS sangat berpengaruh tidak dapat randemen CPO dan Karnel sehingga PKS juga berpeluang rugi," ungkap dia.

"Kalau di wilayah Pekanbaru, Riau dan umumnya di beberapa tempat sudah diterapkan harga TBS sesuai kualitas berdasarkan grade A,B ,C. Jadi kalau petani menginginkan harga yang tinggi maka harus mengikuti kriteria mutu TBS (buah mentah 0% dan buah matang paling sedikit 95% dan brondolan minimal 12,5% dan tangkai panjang tidak boleh lebih dari 2,5 sentimeter," papar Ari.

"Dengan demikian petani bisa mendapatkan harga yang baik apalagi varietas tanamannya Tenera kalau duri daging buahnya tipis," pungkasnya.

Penulis:Dani
Editor:Hafiz
Rubrik:Umum

Komentar

Loading...