GeRAK Soroti Hasil Temuan Pansus DPRK Aceh Barat yang Diduga Sengaja Ditutupi Terhadap Publik

Koordinator GeRAK Aceh Barat Edy Syahputra

Meulaboh, Acehportal.com - Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syahputra menyoroti Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat yang sebagaimana diberitakan oleh media massa, Selasa (7/7/2020) kemarin, terkait menggelar rapat paripurna penyampaian hasil panitia khusus (Pansus) Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien (RSUCND) Meulaboh.

Sebagaimana diinformasikan oleh media dan juga disampaikan oleh anggota DPRK lainnya, rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRK Aceh Barat, Samsi Barmi dan dihadiri oleh sejumlah anggota dewan.

"Informasi yang kita ketahui rapat paripurna tim Pansus RSUD CND Meulaboh tidak membacakan hasilnya," kata Edy Syahputra kepada Acehportal.com Kamis (9/7/2020).

Masih sebagaimana dituliskan oleh media massa dan juga informasi yang diterima oleh GeRAK Aceh Barat oleh anggota dewan yang kemudian mengungkapkan adanya kekecewaan perihal hasil temuan Pansus RSUD CND Meulaboh yang telah bekerja selama lebih dari tiga bulan lamanya.

"Namun kemudian hasil pansus (dokumen) itu langsung diserahkan kepada ketua DPRK setempat dan tidak disampaikan secara terbuka dalam sidang paripurna Pansus RSUD CND Meulaboh," kata Edy.

Pihaknya pun menyesali akan hal tersebut, ini mengingat bahwa keberadaan Pansus RSUD CND Meulaboh itu sendiri diumumkan secara terbuka kepada publik di Aceh Barat. Berdasarkan dokumentasi dan catatan GeRAK, DPRK Aceh Barat akhirnya sepakat membentuk Pansus.

Tujuannya sendiri adalah ingin mendalami berbagai dugaan persoalan di RSUD CND Meulaboh, dimana kebijakan ini telah disetujui dalam sidang paripurna, Jumat (6/3/2020) lalu.

Ia menjelaskan, dokumentasi dan catatan kita, bahwa ada banyak persoalan yang muncul di rumah sakit plat merah tersebut. Seperti dari mulai persoalan rekrutmen tenaga kontrak lepas (THL) yang menurut hemat kami ada proses rekrutmen yang tidak profesional dan bahkan rekrutmen THL tersebut menimbulkan dugaan adanya pemakaian anggaran yang sia-sia.

Persoalan lain menyangkut dengan pemutusan kontrak terhadap ratusan Tenaga Harian Lepas yang dilakukan oleh manajemen rumkit dan kemudian adanya protes dari sejumlah THL.

Kendati demikian, kata Edy, pemutusan kontrak tersebut berlaku tidak adil dan hasil penelusuran sejumlah dokumen oleh GeRAK Aceh Barat terkait THL yang diputus kontraknya tersebut menemukan sejumlah kejanggalan dan hal ini sudah pernah disampaikan secara terbuka ke publik dan juga kemudian mendorong pihak DPRK untuk melakukan fungsi pengawasan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang.

Tak hanya itu, persoalan lain yang juga mengemuka ke publik perihal sejumlah dokter di RSUD Cut Nyak Dhien, Selasa (4/2/2020) disebut-sebut atau diduga melakukan mogok kerja atau mereka menyebutnya aksi keprihatinan yang dilakukan oleh sejumlah tenaga dokter di RSUD CND Meulaboh.

Dari informasi yang didapatkan dan beredar di media, hal ini dilakukan karena diduga penyebab dokter RSUD Cut Nyak Dhien mogok kerja atau melakukan aksi bentuk keprihatinan, disebut-sebut karena banyak persoalan. Seperti dugaan belum dibayarnya jasa medis, kemudian ada juga persoalan dugaan habisnya stok obat.

"Paling buram dan menyedihkan adalah persoalan kasus suntik mati atau kasus dugaan salah suntik terhadap dua orang anak yang dilakukan oleh paramedis, salah satunya yaitu terhadap Alfa Reza (11), bocah asal Pante Ceureumen, Aceh Barat yang kemudian hingga meninggal dunia," ungkapnya.

Kejadian terakhir sebagaimana diberitakan oleh media pada 16 Januari 2020 silam yaitu perihal adanya pasien ibu hamil yang melahirkan di kamar mandi RSUD CND Meulaboh.

Dari keterangan sang ibu kepada media menyebutkan bahwa anaknya lahir usai dirinya pipis di kamar mandi (WC) ruang tunggu di tempat bersalin.

"Saat itu saya sedang berdiri langsung lahir dan terjatuh ke lantai,” ungkap Cut Vivi Ridautami, pasien yang melahirkan di WC didampingi ibunya Jasuriani (60) dilansir Serambinew.com, Kamis (16/1/2020) lalu di rumah sakit.

Kemudian atas berbagai persoalan tersebut. DPRK Aceh Barat bersepakat membentuk Pansus RSUD CND Meulaboh. Hasilnya, paska dibentuk Pansus pihaknya melakukan beberapa sidak ke RSUD CND Meulaboh.

Seperti diberitakan oleh media massa, Tim Pansus DPRK Aceh Barat melakukan sidak ke rumkit dan kemudian menemukan sejumlah alat medis atau alat kesehatan (Alkes) berharga miliaran rupiah seperti Cath Lab, Extracorporeal Shock Wave Lithotrips (ESWL), tak difungsikan hingga saat ini.

Ketua Pansus, Said Riski Saifan kepada awak media mengatakan, beberapa alat medis yang tak difungsikan itu adalah pengadaan tahun 2017, 2018 dan 2019.

"Tentunya kita berharap, polemik ini segera diakhiri. Tidak elok dan menurut hemat kami, hal ini justru menjadi pertanyaan bagi publik!," ungkapnya saat itu.

“Lantas apa gunanya Pansus RSUD CND Meulaboh yang telah dibentuk dan kemudian sudah bekerja sekitar tiga bulan lamanya dan menemukan sejumlah persoalan akan tetapi kemudian justru tidak menyampaikan secara terbuka kepada publik," cetus Edy.

Pihaknya berharap, pimpinan DPRK dan anggota dewan segera membuat pernyataan secara terbuka kepada publik, mengingat dan menimbang, dewan adalah penyambung aspirasi rakyat! Dimana hal ini berbicara tentang fungsi DPR yaitu Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan dan ketiga fungsi ini dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

"Apa yang kita sebutkan juga apa yang tertuang didalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Dimana pada Bagian Ke Empat, yaitu Tugas, Pasal 7; DPR bertugas; yaitu huruf g. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat," paparnya.

Pertimbangan lain yaitu apa yang sudah tertuang didalam Peraturan DPR-RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI. Sepatutnya, apa yang sudah tertulis pada Bab II, Ruang Lingkup Informasi Publik di DPR, Pasal 2 ayat (1) Informasi public di DPR meliputi informasi yang berkaitan dengan; huruf C yaitu kegiatan dan kinerja DPR.

Selain itu dalam Peraturan DPR No 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Terbib pada Pasal 274 Ayat (1) Memuat hal “Dalam setiap rapat Pimpinan DPR, rapat Badan Musyawarah, rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, rapat BURT, rapat BKSAP, rapat BAKN, rapat Mahkamah Kehormatan Dewan, dan rapat panitia khusus dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh ketua rapat atau sekretaris rapat atas nama ketua rapat yang bersangkutan.”

Pada Ayat (2) menyebutkan bahwa catatan rapat merupakan catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan, dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 Ayat 2.

Sementara pada Ayat (3) menyebutkan bahwa “Laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan/atau keputusan rapat.”

Kita berharap, action atau tindak lanjut dapat segera terwujud paska Tim Pansus sudah melaksanakan kerjanya yang kemudian menemukan berbagai persoalan di RSUD CND Meulaboh. Atas hal ini, kami meminta dan berharap agar masyarakat untuk melakukan pengawalan paska Tim Pansus RSUD CND Meulaboh yang telah selesai bekerja.

Penulis:Dani/Rilis
Editor:Hafiz
Rubrik:Daerah

Komentar

Loading...