Elemen Sipil Aceh Minta RUU Penghapus Kekerasan Seksual Masuk Prolegnas 2020

Para pegiat hak perempuan dan anak di Aceh. (Ist)

Banda Aceh, Acehportal.com - Merespon dikeluarkannya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU Penghapusan KS) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 oleh DPR RI dengan alasan RUU ini “sulit” dibahas, Direktur Flower Aceh, Riswati menuntut DPR RI untuk memasukan kembali RUU Penghapusan KS dalam daftar Prolegnas 2020.

“Melihat tingginya kasus kekerasan seksual yang terjadi, pemerintah harus hadir dengan menyediakan anggaran yang memadai dan kebijakan sebagai payung hukum untuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban kekerasan seksual,” ujar dalam siaran pers yang diberikan Selasa (7/7/2020).

Dukungan untuk memasukkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Prolegnas 2020 juga disampaikan Flower Aceh, Forum Perempuan Akar Rumput (FKPAR) Aceh, Women March Aceh bersama elemen sipil lainya di Aceh yang tergabung dengan 111 jaringan dan organisasi serta 32 orang Individu se Indonesia.

Riswati menyebutkan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh terus terjadi. Bahkan, pelakunya orang-orang terdekat dan tokoh penting yang harusnya melindungi.

Data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dirilis P2TP2A Aceh melalui website resminya mencatat 1.802 kasus yang ditangani pada tahun 2017, 1.376 kasus pada tahun 2018, 1.044 kasus pada tahun 2019, serta 379 kasus sampai pertengahan tahun 2020.

Di pertengahan tahun 2020 sendiri setidaknya ada 200 kasus kekerasan terhadap anak dan 179 kasus kekerasan terhadap perempuan.

Jika dirinci, selama tahun 2020, tiga bentuk kekerasan tertinggi yang dialami anak berupa pelecehan seksual sebanyak 69 kasus, pemerkosaan 33 kasus dan kekerasan psikis 58.

"Sementara kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk pelecehan seksual tercatat 17 kasus, perkosaan sebanyak 9 kasus, KDRT 112 kasus, kekerasan psikis 90 kasus, kekerasan fisik 55 kasus dan selebihnya dalam bentuk penelantaran ekonomi dan lain-lain,” paparnya.

Tak jauh berbeda dengan data yang dihimpun oleh LBH Apik Aceh, Roslina Rasyid menyebutkan, sepanjang Januari hingga Juni 2020, pihaknya mendampingi 30 kasus kekerasan seksual di empat Kabupaten/Kota di Aceh, rata-rata korban berusia 3 hingga 16 tahun dan 70 persen dari kasus tersebut pelakunya adalah orang terdekat.

Kendala lainnya, katanya, terkait dualisme kebijakan dalam penanganan. Aturan yang digunakan untuk menangani kasus kekerasan seksual  pada anak, khususnya yang berumur 14 tahun ke atas masih ada yang menggunakan Qanun Jinayah, sehingga hukuman bagi pelaku bukan penjara tapi cambuk.

"Dampak kebijakan ini merugikan korban, karena pelaku selesai dicambuk bisa lepas dan kembali ke komunitasnya serta bisa bertemu lagi dengan korban yang masih alami trauma akibat tindak kekerasan yang dialaminya. Kondisi ini sangat menyakiti hati korban dan keluarganya, korban semakin trauma dan sulit terpulihkan,” jelasnya.

Menambahkan tentang kendala penanganan kasus kekerasan seksual, Deputi Direktur Tikar Pandan yang juga praktisi hukum, Yulfan mengatakan, pada tingkat mekanisme hukum, permasalahan yang paling besar itu di pembuktian kasus KS yang sulit.

"Aturan yang sudah ada saja masih sangat terbatas dan belum menjawab permasalahan di lapangan. Belum lagi masalah di perspektif aparat penegak hukum yang tidak berpihak ke pada korban," kata dia.

Selain itu, lanjutnya, akses penanganan khusus di unit PPA di kepolisian hanya ada di tingkat Polres saja, sementara pengaduan banyak terjadi di tingkat desa yang ditangani oleh Polsek.

"Ketika korban yang trauma harus berhadapan dengan penanganan yang tidak sensitive kepada korban tentunya hal itu membuat korban semakin trauma. Nah, RUU PKS komprehensif, lebih menjamin perlindungan bagi perempuan dari kekerasan seksual," bebernya.

Menyikapi terus terjadinya angka kekerasan seksual di Indonesia, Ketua Komnas Perempuan periode 2015-2019, Azriana menegaskan, urgensi UU Penghapusan Kekerasan Seksual untuk segera disahkan.

“RUU ini sangat dibutuhkan dan harus segera disahkan untuk mengatasi kasus kekerasan seksual yang terus terjadi. RUU ini juga untuk mengatasi keterbatasan sistem hukum yang ada dalam mengenali kekerasan seksual. Karena bentuk kekerasan yang diatur sangat terbatas dengan definisi yang sempit, dan sistem pembuktian yang menyulitkan korban," ungkapnya.

Selain itu, sambung Azriana, hak korban hanya diakui jika kasus masuk dalam proses peradilan. Sebagai pengingat bersama, kekerasan seksual menimbulkan dampak fisik, psikis, kesehatan, sosial, pendidikan, ekonomi dan politik bagi korban seketika dan jangka panjang.

"Dampaknya akan dialami juga oleh keluarga dan komunitasnya. RUU ini memiliki 6 elemen kunci untuk penghapusan KS, mulai dari pencegahan, hukum acara, tindak pidana kekeasan seksual, pemidanaan, pemulihan, dan pemantauan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Pusat Riset Gender Unsyiah, Nursiti SH, M.Hum menganalogikan bahaya kekerasan seksual ini seperti halnya Covid-19.

“Kekerasan seksual itu sama berbahayanya dengan Covid-19, merupakan keadaan luar biasa yang perlu ditangani dengan luar biasa juga. Karena itu, butuh peraturan khusus sehingga penyelesaiannya bisa dilakukan dengan komprehensif, mulai dari pencegahan, penegakan hukum dengan berbagai terobosan dan pemulihan untuk korbannya. Butuh koordinasi yang intensif, butuh anggaran memadai agar aparat penegak hukum dan pendamping korban bisa bekerja dengan maksimal”, jelasnya.

Presidium Balai Syura, Suraiya Kamaruzzaman juga mempertanyakan komitmen DPR RI untuk perlindungan perempuan karena menarik RUU tersebut dari daftar Prolegnas 2020 dengan alasan ‘sulit’.

“RUU Penghapusan KS sulit? Sulit mana dengan kondisi korban seksual. Argumen ‘sulit' itu sangat menyakiti korban. Padahal anggota dewan digaji besar, di-support dengan fasilitas dan tenaga ahli. Selain itu kita dari elemen lokal sudah sejak 2016 mensupport RUU tersebut dan urgensinya sangat tinggi untuk disahkan. Mengingat angka korban kekerasan seksual tinggi dan pemenuhan hak-hak mereka tidak maksimal. Negara harus hadir, dan mestinya serius dengan isu ini,” tegas Suraiya.

Berbagai pandangan itu disampaikan dalam diskusi virtual membedah urgensi RUU Penghapusan KS untuk pemenuhan hak perempuan dan anak korban kekerasan seksual dengan tema “Jadi Korban itu Sulit, Sahkan RUU Penghapusan KS” di Kantor Flower Aceh, Banda Aceh, Senin (6/7/2020) kemarin.

Kegiatan ini dimoderasi oleh Fuadi Mardathilla, anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh ini merupakan bagian dari rangkaian advokasi Flower Aceh untuk penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak melalui dukungan untuk pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual segera.

Penulis: Redaksi/Rilis
Editor: Hafiz
Rubrik: Umum

Komentar

Loading...