Pemerintah Diminta Tanggung Jawab Atas Konflik Satwa dan Manusia yang Tak Kunjung Berakhir

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)

Banda Aceh, Acehportal.com - Serangan kawanan gajah liar terhadap kebun warga di Gampong Pase Sentosa, Kecamatan Simpang Keramat menjadi bukti kawasan hutan di Aceh Utara mengalami kerusakan yang cukup massif akibat kebijakan pemerintah dan pembiaran praktek illegal logging.

Hingga saat ini, belum ada penanganan dari pihak BKSDA untuk melakukan penghalauan kawanan gajah tersebut ke kawasan hutan. Sikap ini menunjukan ketidakmampuan negara mengatasi masalah.

Direktur Eksekutif Walhi Aceh, Muhammad Nur mengungkapkan, kebijakan yang diambil justru mempermudah izin yang dibantu oleh lembaga teknis kepada pengusaha atas nama investasi akan menimbulkan masalah baru. Sayangnya, ketika konflik terjadi warga selalu menjadi korban, baik korban harta benda bahkan nyawa.

"Serangan gajah liar di kawasan Gampong Pase Sentosa telah merusak 70 hektar lahan perkebunan milik warga yang didalamnya sudah ditanami pinang, sawit, kakao, pisang dan palawija," ujarnya Rabu (1/7/2020).

Hingga saat ini, kata dia, belum ditemukan adanya korban jiwa dalam serangan gajah liar tersebut. Namun, kawanan gajah liar yang berjumlah sekitar 20 ekor tersebut masih berada di kawasan perkebunan dan meresahkan warga.

"Para petani telah melakukan upaya dengan membentuk tim antar petani untuk menghalau gajah liar dengan menggunakan mercon yang difasilitasi oleh BKSDA Aceh Konservasi Wilayah I Lhokseumawe, akan tetapi upaya itu masih belum membuahkan hasil dan gajah belum bisa digiring ke dalam hutan," jelasnya.

Pola penghalauan menggunakan mercon atau pengeras suara secara tiba tiba seperti itu, lanjut Nur, bisa saja membuat gajah mengalami stress hebat dalam waktu jangka panjang. Ini membuktikan gajah sebagai satwa dilindungi ini akan punah jika terus berkonflik dengan manusia disebabkan oleh perilaku pemerintah tidak memperhatikan kekayaan flora fauna dan spesies kunci lainnya dalam setiap pemberian ruang untuk berbagai rencana pembangunan.

Lalu, keberadaan HTI di Aceh Utara seperti PT RPPI menguasai 10.300 hektar dan PT Mandum Payah Tamita (MPT) 8.015 hektar, Proyek Energi, Pertambangan mineral bukan logam dan batuan seluas 28,1 hektar, Perkebunan dengan luas 25.815 hektar yang dikuasai oleh 20 HGU, pembangunan waduk keureuto menghabiskan ruang 9.420 hektar dan praktek illegal logging di hutan telah merusak sumber-sumber kehidupan bagi satwa dilindungi dan membuktikan pemerintah gagal melindungi manusia maupun satwa atas nama investasi di dalam kawasan hutan.

"Walhi Aceh meminta pemerintah tidak hanya cerdas mengeluarkan kebijakan seperti UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020 dan RUU Cipta Lapangan Kerja yang terus dibahas sampai kini, tapi harus bijak mengeluarkan kebijakan yang menjawab masalah lingkungan hidup, sosial dan HAM atas nama investasi," katanya.

"Artinya, investasi yang harus di kejar yang diluar kawasan hutan, jangan maksa diri untuk melakukan dalam kawasan hutan, potensi yang belum di garap baik dilaut maupun didarat masih banyak, presiden yang punya otoritas untuk tidak mengeluarkan kebijakan perusakan hutan melalui proyek strategis seperi buka jalan baru, bendungan dan proyek strategis lainnya di dalam kawasan hutan," bener Nur.

"Jika Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati atau Wali Kota belum mampu bantu rakyat secara menyeluruh untuk kesejahteraan, jangan mengeluarkan kebijakan yang justru mengubah hutan secara masif yang pada akhirnya rakyat juga menanggung beban dalam waktu jangan panjang salah satunya konflik satwa manusia dan bencana ekologis lainnya," tambahnya.

Penulis:Redaksi
Editor:Hafiz
Rubrik:Daerah

Komentar

Loading...