Beroperasi di Masa Covid-19, PT RPPI Tambah Derita Warga Akibat Penggundulan Hutan Perparah Banjir

M Nur Walhi Aceh

Banda Aceh, Acehportal.com - PT Rencong Pulp and Paper Industry (RPPI) yang bergerak bidang HTI masih terus melakukan penebangan kayu dan hutan yang diduga tanpa melalui proses penanaman terlebih dahulu.

Apalagi, di tengah pandemi Covid-19, PT RPPI kerap mendapatkan penolakan dan protes dari masyarakat namun tidak pernah digrubis.

Direktur Eksekutif Walhi Aceh, Muhammad Nur mengatakan, saat ini telah terjadi dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat bencana ekologi banjir yang diduga faktor penyebabnya perusakan hutan yang dilakukan PT RPPI di kawasan hulu.

"Untuk itu kami desak DLHK atau Pemerintah Aceh bertanggung jawab atas izin yang sudah dikeluarkan," ujarnya Jumat (19/6/2020).

Nur menjelaskan, izin usaha yang dikantongi PT RPPI Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dengan area kerja seluas 10.384 hektar (Ha) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh dengan Nomor 522.51/569/2011 serta perubahan SK Nomor 522.51/441/2012 dengan jangka waktu selama 60 tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 35 tahun.

"Secara umum, area izin PT RPPI berada di kawasan hulu DAS Krueng Pase dan Krueng Mane sebagai penyedia air bagi 13 kecamatan dari 27 kecamatan yang ada di Aceh Utara," katanya.

Kegiatan penebangan atau pemanenan dilakukan diluar ketentuan hukum “Hutan Tanaman Industri”. Karena berdasarkan undang-undang kehutanan, usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

"Akan tetapi fakta dilapangan PT RPPI melakukan pemanenan hutan alam. Kondisi ini juga menjadi bukti area izin berada dalam hutan produksi yang masih produktif, bukan pada hutan produksi yang tidak produktif sebagaimana ketentuan syarat izin untuk hutan tanaman industri," jelasnya.

Walhi pun mendesak Pemerintah Aceh untuk melakukan evaluasi dan peninjauan kembali izin PT RPPI bukan justru memberikan izin tebang di tengah beragam persoalan yang terjadi di lapangan. Desakan evaluasi ini telah lama disuarakan oleh masyarakat di Aceh Utara.

"Walhi Aceh juga mendesak DPRK Aceh Utara untuk segera membentuk pansus terkait persoalan ini, sehingga apa yang dipersoalkan oleh masyarakat bisa diselesaikan dengan bijak," ungkapnya lagi.

Karena selain persoalan di atas, hasil investigasi Walhi Aceh juga ditemukan banyak masalah lain seperti tumpang tindih dengan lahan masyarakat, penerbitan izin diluar kewenangan dan kehadiran PT RPPI menjadi ancaman terhadap sumber air, satwa dilindungi dan juga mengganggu wilayah kelola masyarakat.

"Jika hasil evaluasi izin dan hasil kerja pansus DPRK Aceh Utara ditemukan fakta-fakta pelanggaran dalam pemanfaatan izin oleh PT RPPI, maka harus menjadi bahan pertimbangan bagi Gubernur Aceh untuk mencabut izin PT RPPI sebagai dorongan masyarakat selama ini," tegasnya.

Karena, sambung dia, jika merujuk ke Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi Pasal 37 Hak Pengusahaan Hutan dicabut karena: (a). Pemegang hak tidak membayar kewajiban keuangan dibidang pemungutan hasil hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 25; (b). Pemegang hak merusak lingkungan atau merusak fungsi konservasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; (c). Pemegang hak memindahtangankan Hak Pemungutan Hasil Hutannya kepada pihak lain tanpa melapor sebelumnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II; atau (d). Pemegang hak mengambil hasil hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

Penulis:Redaksi/Rilis
Editor:Hafiz
Rubrik:Umum

Komentar

Loading...