KontraS Aceh Desak Polisi Usut Kasus Persekusi di Pasar Ulee Glee Pidie Jaya

YL yang sempat diamuk massa atas dugaan pencurian uang di Pasar Ulee Glee, Pidie Jaya kemarin. (Ist)

Banda Aceh, Acehportal.com - Peristiwa penangkapan terduga pelaku pencurian yakni perempuan asal Sumatera Utara berinisial YL, Rabu (17/6/2020) kemarin di Pasar Ulee Glee, Pidie Jaya menjadi perhatian serius dari KontraS Aceh.

YL yang ditangkap oleh warga di Pasar Ulee Glee, Kecamatan Bandar Dua, Pidie Jaya dipertontonkan menggunakan video dalam  diamuk massa setempat.

Dalam cuplikan video yang kini tersebar luas di media sosial itu, tampak YL dalam kondisi tak berdaya usai dikepung massa yang didominasi laki-laki.

Jilbabnya lalu ditarik paksa oleh seorang warga, lalu beramai-ramai orang dengan wajah geram menjambak rambutnya sambil berteriak agar rambut dia dipotong saja.

Tak lama, massa menghakimi YL dengan cara memotong rambutnya menggunakan pisau yang mana hal ini jelas menunjukan suatu tindakan presekusi oleh masyarakat terhadap YL.

Peristiwa ini lantas menyisakan kontroversi, benarkah demikian cara menindak pelaku pencurian? Sebagian pihak memaklumi reaksi masyarakat yang marah dengan dalih bahwa perempuan itu memang kepergok sedang mencuri.

Namun, tak sedikit yang menyayangkan perilaku sejumlah warga dalam video itu yang terlihat semena-mena terhadap YL. Mereka menyesalkan, Aceh yang notabenenya daerah Syariat Islam tapi malah merespon sebuah tindakan dengan cara-cara yang tidak islami.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh menilai, apa yang dilakukan sejumlah warga dengan melakukan presekusi terhadap YL menunjukan lemahnya proses penegakan hukum oleh aparat negara selama ini terhadap kejahatan yang dilakukan secara masal.

Maka untuk kasus ini pihak kepolisian harus bisa segera bertindak untuk membuktikan bahwa setiap kejahatan walaupun dilakukan secara masal tetap akan berhadapan dengan proses hukum.

Selain lemahnya proses penegakan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan secara masa, apa yang terjadi di Pasar Ulee Glee juga menunjukan betapa lemahnya sensitifitas sebagian kita terhadap kemanusiaan, sehingga perilaku demikian dianggap lumrah.

Semestinya, bagi masyarakat yang sadar hukum, ketika mendapati seorang yang melakukan kejahatan maka sudah menjadi kewajiban masyarakat untuk diserahkan kepada aparat yang berwajib.

Namun yang terjadi, warga malah memperlakukan pelaku dengan tidak manusiawi. Ini menunjukkan betapa rendahnya pengetahuan masyarakat kita mengenai hukum.

Menurut KontraS Aceh, alih-alih membawa pelaku ke kantor polisi terdekat, masyarakat malah main hakim sendiri.

"Tidak ada yang menyangkal bahwa mencuri adalah perilaku kriminal. Tetapi menjambak lalu memotong rambut perempuan tersebut di tengah pasar merupakan salah satu tindakan penyiksaan yang kejam dan tidak manusiawi serta merendahkan martabat manusia ," ujar Ketua Divisi Kampanye dan Advokasi KontraS Aceh, Azharul Husna dalam keterangan resminya, Kamis (18/6/2020).

Masyarakat kita, sambungnya, patut berkaca dari peristiwa penganiayaan yang pernah menimpa seorang warga Aceh, di Tangerang, Banten.

"Jika kita hendak mundur ke belakang, ingatkah kita penganiayaan dan pembakaran yang menimpa warga Aceh di Tangerang terkait tuduhan pencurian? bukankah ramai-ramai kita mengecamnya?" tegas Husna.

Kala itu, masyarakat mendesak agar baiknya ada pembuktian terlebih dahulu. Namun ini paradoks dengan yang terjadi saat ini di Aceh. Ia mempertanyakan, mengapa saat kejadian yang hampir serupa terjadi, sebagian dari masyarakat menjadi lupa? malah menganggapnya sebagai sebuah kepantasan.

KontraS Aceh menekankan kembali agar semua pihak tidak terjebak pada perilaku main hakim sendiri. Jika ada dugaan tindak pidana, laporkan ke pihak yang berwajib. Jika proses pembuktian selesai, biarkan aparat hukum bekerja sesuai tugasnya.

Kepada pihak kepolisian, KontraS Aceh mendesak agar para pelaku persekusi di Pasar Ulee Glee, Pidie Jaya itu agar segera diproses secara hukum.

"Ini penting diusut, agar kejadian serupa (main hakim sendiri) tidak terulang di masa depan," tutup Husna.

*Jaringan Perempuan Kecam Penghakiman Perempuan di Pijay

Sementara, LSM dan aktivis perempuan yang tergabung dalam Balai Syura mengecam tindakan penghakiman massa yang dilakukan terhadap YL di Pasar Ulee Glee, Pidie Jaya tersebut yang menjadi viral di media sosial.

Aksi pemaksaan pemotongan rambut yang dilakukan tersebut dinilai melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Ketua Presidium Balai Syura, Khairani Arifin menyebutkan, dari perspektif Hak Asasi Manusia dan konstitusi, apa yang terjadi di Pidie Jaya adalah tindakan melanggar hukum. Orang tidak dapat  diperlakukan semena-mena meskipun orang yang bersangkutan diduga melakukan satu tindakan melawan hukum.

"Sebagai negara hukum, seluruh kasus-kasus yang dialami oleh warganya harus diselesaikan dengan mekanisme hukum yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap tersangka/terdakwa juga dijamin dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP," ujarnya di hari yang sama secara terpisah.

Selain itu, katanya pemulihan terhadap perempuan korban amuk massa tersebut juga harus dipenuhi. Untuk itu, Balai Syura mendesak aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menyelesaikan seluruh perkara yang dialami oleh YL dengan tetap memastikan adanya pemenuhan hak YL.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Direktur Flower Aceh, Riswati. Tindakan penghakiman massa tersebut telah melampaui batas, dimana YL dipaksa untuk membuka jilbabnya di depan orang lain yang bukan muhrimnya.

"Tindakan tersebut, merendahkan dan mencederai hak kemanusiaanya, serta bertentangan dengan kearifan lokal di Aceh yang sarat dengan nilai-nilai keislaman," tegasnya.

"Idealnya warga segera melaporkan YL ke polisi untuk mengikuti proses hukum yang berlaku, bukan malah dihakimi secara masal. Selain penanganan hukum, perlu juga dipastikan adanya intervensi pemulihan psikosial bagi YL," jelasnya.

Sementara, Ketua Pusat Riset Gender Unsyiah, Nursiti mengingatkan tentang hak perempuan tersebut untuk mendapatkan pendampingan hukum.

“Kita sudah punya peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Untuk Aceh, kita juga punya Qanun Nomor 9 tahun 2019, tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang menegaskan tentang Pemerintah Aceh bertanggungjawab untuk menjamin pemenuhan hak bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Maka penting sekali memastikan kedua kebijakan ini terimplementasi untuk menjamin adanya pemenuhan hak bagi YL selama proses penyelesaian kasusnya berlangsung," paparnya.

Nursiti menambahkan langkah yang harus segera dilakukan adalah dengan menindak tegas pelaku-pelaku main hakim sendiri agar peristiwa yang sejenis tidak terulang kembali. Aparat keamanan juga diharapkan responsif dan bertindak cepat jika mendapatkan informasi tentang dugaan-dugaan gangguan atau pelanggaran di wilayah kerjanya.

"Pada saat yang sama, peningkatan kesadaran hukum masyarakat harus terus dilakukan," tutupnya.

Penulis:Redaksi/Rilis
Editor:Hafiz
Rubrik:Hukum

Komentar

Loading...