Serikat Pekerja UPMS I Tolak Tegas Keputusan Mentri BUMN untuk Menjual Pertamina

Foto Ist

Banda Aceh, Acehportal.com - Serikat Pekerja Pertamina (SPP) UPMS I Sumbagut menolak keras hasil keputusan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai rencana Initial Public Offerring (IPO) dan perubahan struktur organisasi PT Pertamina (Persero) yang memecah bisnis pertamina menjadi perusahaan holding dan subholding.

Penolakan tersebut disampaikan langsung oleh Sekjen SPP UPMS I, Rendy Saputra dalam jumpa pers daring dengan wartawan di wilayah UPMS I Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Rabu (17/06/2020).

Ia menjelaskan, Aksi korporasi merencanakan untuk menjual atau privatisasi saham subholding PT Pertamina (Persero) melalui mekanisme penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) merupakan tindakan melanggar Undang - Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Mengacu kepada Undang – Undang tersebut maka SPP UPMS I bersama 18 Serikat Pekerja dibawah komando Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak dengan tegas keputusan Menteri BUMN pada Salinan keputusan No.SK-198/MBU/06/2020, tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina karena dapat menghancurkan Pertamina yang 100 persen sahamnya dimiliki oleh rakyat Indonesia.

“Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan 3, maka seluruh aset Pertamina harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia,” ujarnya.

Ia menambahkan, berdasarkan UU Migas No. 22 tahun 2001 Pasal 4 angka (1) juga menyatakan bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam wilayah hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara.

"Untuk membatalkan rencana penghancuran Pertamina, SPP UPMS I tidak berjuang sendiri. Kami terus melakukan edukasi kepada masyarakat, elemen mahasiswa dan pemuda dengan menjelaskan istilah-istilah yang menyatakan dapat menguntungkan negara itu hanya sebuah kedok. Untuk itu kami bersama masyarakat akan memperjuangkan menjaga Pertamina sebagai aset strategis negara di bidang minyak dan gas atau energi," terangnya.

Sementara itu, Ketua Umum SPP UPMS I Sutrisno, Menambahkan bahwa pernyataan sikap tersebut didasari atas ketidaksesuaian hasil keputusan RUPS dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia terutama Pasal 33 ayat 2 dan 3 mengenai cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara serta penggunaan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"Dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) beberapa waktu yang lalu, diputuskan secara gamblang mengenai Rencana privatisasi unit bisnis Pertamina (subholding) melalui Initial Public Offering (IPO), hal tersebut tentunya telah menyalahi UUD tahun 1945," kata Fachrul.

Ia menambahkan keputusan memecah Pertamina dan unit bisnisnya menjadi perusahaan holding dan subholding juga tidak sesuai dengan Undang-Undang BUMN no.19 tahun 2003 pasal 77 (A) dan (D) yang menyatakan perusahan BUMN yang bergerak di bidang SDA dilarang untuk diprivatisasi.

Sutrisno menambahkan bahwa pekerja pertamina tidak anti perubahan yang dilakukan terhadap Pertamina sepanjang itu bertujuan untuk menjaga kelangsungan bisnis dan membuat Pertamina menjadi lebih maju, tetapi perubahan itu harus dilakukan tanpa campur tangan pihak swasta dan/atau asing dalam kepemilikan saham Pertamina.

"Karena penguasaan penuh negara dan hak konstitusi rakyat terhadap Pertamina tidak boleh diabaikan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq.Kementrian BUMN," jelasnya.

"SPP UPMS I tidak berjuang sendiri, kami berjuang bersama 18 Serikat Pekerja Pertamina lainnya di bawah komando FSPPB yang beranggotakan pekerja Pertamina dari Sabang sampai Merauke yang bekerja pada unit operasi dari Hulu ke Hilir," ungkap Sutrisno.

Ia menjelaskan, semua masyarakat perlu mengetahui bahwa Pertamina pada 2018 memberikan dividen sebesar 7,95 Triliun rupiah dan merupakan salah satu BUMN terbesar yang menopang APBN untuk pembangunan dan perekonomian negara dan sisanya untuk investasi pengembangan bisnis Pertamina.

"Seluruh aset Pertamina yang ada merupakan milik rakyat karena di dapat dari isi perut bumi Indonesia. Pemerintah sangat dzolim kepada rakyat jika menjual asetnya walau secuil tanpa persetujuan pemiliknya yaitu rakyat Indonesia," terangnya.

Untuk itu, kata Sutrisno SPP UPMS I bersama FSPPB menuntut kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Direksi Pertamina untuk membatalkan keputusan tentang perubahan struktur organisasi dasar Pertamina (Persero) menjadi holding subholding dan rencana jual saham Pertamina. Jika tuntutan kami ini tidak diwujudkan, maka kami akan melakukan langkah-langkah konkrit termasuk aksi-aksi industrial di seluruh unit operasi Pertamina di seluruh pelosok Negeri.

"Kami memohon dukungan dan do'a dari masyarakat untuk perjuangan ini agar berhasil membatalkan rencana Pemerintah yang akan menjual Pertamina," pungkasnya.

Penulis:Dedi
Rubrik:Ekonomi

Komentar

Loading...