DPRK Aceh Barat Hentikan Aktivitas Bongkar Tiang Pancang di Pelabuhan Jetty Meulaboh

Wakil Ketua I DPRK Aceh Barat, Ramli (depan) dan Wakil Ketua II, Kamaruddin (belakang) saat meninjau lokasi pembongkaran tiang pancang, di Pelabuhan Jetty Meulaboh kemarin. (Dani/Acehportal.com)

Meulaboh, Acehportal.com - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat dalam sidang pemanggilan pihak pengelola pelabuhan dan instansi terkait, dengan tegas meminta agar aktivitas bongkar tiang pancang di Pelabuhan Jetty Meulaboh dihentikan sampai ada qanun yang mengatur dan segala kerusakan segera diperbaiki.

Harapan itu disampaikan langsung oleh pihak DPRK kepada pengelola Pelabuhan Jetty dan unsur yang terkait saat sidang tersebut berlangsung bersama Dinas Perhubungan, Perusahaan Daerah Pakat Beusare dan kontraktor penanggungjawab bongkar tiang pancang di Jetty Meulaboh, Selasa (16/6/2020).

Pemanggilan terhadap pihak yang terkait itu dikarenakan timbulnya kerusakan Pelabuhan Jetty Meulaboh yang diduga terjadi setelah merapatnya kapal pembawa tiang pancang untuk sebuah perusahaan.

Untuk mengantisipasi kerusakan semakin parah, maka pihak legislatif meminta eksikutif maupun pengelola pelabuhan menghentikan aktivitas di pelabuhan itu hingga adanya aturan yang mengatur.

"Jadi yang harus bertanggung jawab atas kerusakan tersebut perusahaan PD Pakat Beusare, pastinya atas rekom Bupati. Kemudian perusahaan yang bekerja bongkar tiang pancang dan ketiga pihak dinas perhubungan," kata Wakil Ketua I DPRK Aceh Barat, Ramli.

Ia menambahkan, berdasarkan hal itulah pihak perusahaan tersebut diminta untuk memberikan pertanggungjawaban atas kerusakan Pelabuhan Jetty di Gampong Suak Indarpuri, Kecamatan Johan Pahlawan.

"Kita minta agar kerusakan pelabuhan itu segera diperbaiki, karena ini aset daerah, kalau tidak kami akan menempuh jalur hukum," tegas Ramli.

Sementara itu, hal yang sama juga ditambahkan Wakil Ketua II DPRK Aceh Barat, Kamaruddin. Ia mengatakan, sejak proses awal pembongkaran tiang pancang di Pelabuhan Jetty Meulaboh itu, pihak dewan menolak karena selain belum ada regulasi qanun yang jelas terkait teknis penggunaan perusahaan Pakat Beusare, juga hal itu kurang bermanfaat bagi masyarakat.

Ia menjelaskan, sebelumnya kondisi Pelabuhan Jetty masih terlihat bagus, namun setelah adanya aktivitas pembongkaran tiang pancang sejak beberapa waktu lalu kini pelabuhan mulai rusak di beberapa bagian lantai, pinggir dan retak-retak dan tidak menutup kemungkinan jika dilakukan terus pembongkaran, Pelabuhan Jetty itu akan hanyut lepas ke laut.

"Secara lembaga dari awal kita sudah menolak pembongkaran tiang pancang, termasuk tentang penggunaan pelabuhan oleh PD Pakat Beusare, sepertinya mereka terlalu memaksakan, kalau sudah begini siapa yang harus bertanggung jawab, sedangkan itu regulasi belum lengkap dan bahkan manfaat untuk masyarakat pun sangat kecil, dibandingkan dengan keuntungan pejabat," kata Kamaruddin.

Menanggapi permintaan DPRK, pihak Perusahaan Daerah Pakat Beusare akan mengikuti semua aturan yang berlaku, termasuk perbaikan Pelabuhan yang rusak.

"Saat ini ada uang jaminan yang diberikan pihak perusahaan pengangkut tiang pancang, hal itu sebagai bentuk tanggung jawab," kata Fajar Hendra Irawan, Direktur Pakat Beusare.

Penulis:Dani
Editor:Hafiz
Rubrik:Headline

Komentar

Loading...