Komisi I DPRA, Fuadri: Kita Akan Evaluasi Izin Perusahaan PLTU 3 dan 4 Jika Terus Lakukan Pencemaran Lingkungan

Sukamakmue, Acehportal.com - Anggota  Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Fuadri meminta kepada perusahaan yang beraktivitas di wilayah Dusun Gelanggang Merak, Gampong Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya untuk lebih tertib dan disiplin saat melakukan aktivitas pengangkutan material untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 3 dan 4 Nagan Raya.

"Pencemaran di wilayah Dusun Gelanggang Merak tersebut lebih kepada pencemaran debu yang ada di jalan, tentu kita meminta kepada pihak perusahaan yang terkait untuk melakukan pencegahan, misalnya dengan melakukan penyiraman secara rutin atau melakukan pembersihan tumpukan tanah di jalan saat melakukan pengangkutan untuk pembangunan PLTU 3 dan 4," kata Fuadri kepada Acehportal.com, Rabu (10/6/2020).

Seperti diketahui, pemukiman dusun Gelanggang Merak, Gampong Suak Puntong itu dikelilingi oleh beberapa perusahaan penghasil limbah batu bara yang mematikan yaitu PT Mifa Bersaudara, PLTU 1 dan 2 serta pembangunan PLTU 3 dan 4 yang saat ini sedang berlangsung dalam tahap penimbunan lahan yang nantinya akan menggunakan batu bara sebagai bahan baku penghasil energi kelistrikan.

"Jika memang perusahaan terkait tidak mau peduli akan hal tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi izin mereka, karena ini bagian dari pada pelanggaran terhadap hamdal sendirinya, karena kehadiran PLTU tersebut telah menggangu juga merusak lingkungan, terutama lingkungan masyarakat disekitar PLTU 3 dan 4 itu," jelasnya.

Fuadri juga berharap kepada pihak DPRK Nagan Raya untuk lebih aktif dalam mengadvokasi serta pihak media terkait pencemaran lingkungan yang saat ini dirasakan oleh masyarakat Gelanggang Merak Nagan Raya.

"Karena keberadaan lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 3-4 di Nagan Raya, maka perlu bantuan teman-teman DPRK Nagan Raya untuk ikut mengadvokasi pencemaran yang beragam vokal di wilayah PLTU 3 dan 4 itu," tambahnya.

Sementara itu, terkait dengan PLTU 1 dan 2 yang diketahui sampai saat ini tidak ada pembayaran kompensasi dan ganti rugi lahan masyarakat Dusun Gelanggang merak, pihaknya akan menunggu laporan dari masyarakat setempat yang nantinya akan dibantu memfasilitasi terkait pembayaran tersebut.

"Kita sebenarnya beberapa waktu yang lalu ingin sekali memanggil pihak perusahaan PLTU 1 dan 2 itu, cuma sejauh ini secara tertulis kita belum menerima laporan dari masyarakat, jika memang nanti masyarakat membuat laporan ke DPRA kita siap memanggil perusahaan itu untuk memfasilitasi terkait yang dikeluhkan warga setempat," ungkapnya.

Diketahui, sejak dibangunnya proyek PLTU 3 dan 4 tersebut, PLTU 1 dan 2 serta PT Mifa Bersaudara, seluruh usaha warga di setempat terpaksa ditutup lantaran sepi pengunjung. Hal itu diketahui akibat dampak debu dari aktivitas pengangkutan material serta debu batu bara di wilayah setempat.

Sementara, kawasan pemukiman dusun Gelanggang Merak, Gampong Suak Puntong tersebut dikelilingi oleh beberapa perusahan penghasil limbah batu bara yang mematikan.

Maka, imbas dari aktifitas sejumlah perusahaan yang beroperasi telah mengakibatkan hancurnya perekonomian masyarakat disekitarnya. Bahkan, sejumlah toko-toko dan warung terpaksa ditutup oleh pemiliknya karena diserang debu batu bara dan debu tanah timbunan yang menyelimuti pemukiman mereka.

Seperti yang dialami oleh Haji Fakruddin warga Dusun Gelanggang Merak yang sudah lama menutup usahanya akibat serangan debu tersebut. Hingga kini, kerugian akibat yang ditimbul mencapai ratusan juta rupiah setiap bulannya.

Haji Fakhrudin, warga suak puntong mengaku terpaksa menutup usahanya akibat terserang debu,dan berharap perusahaan disegerakan melakukan pembayaran ganti rugi tempat tinggal warga,untuk bisa mencari tempat yang lebih layak.

Penulis:Dani
Editor:Hafiz
Rubrik:Daerah

Komentar

Loading...