Demi Hukum, Polda Aceh Wajib Segera Periksa Bupati Aceh Barat

Juru Bicara Kantor Hukum ARZ dan Rekan, Zulkifli yang juga sebagai kuasa hukum Zahidin alias Tgk Janggot. (Ist)

Banda Aceh, Acehportal.com - Terkait kasus yang dilaporkan oleh Zahidin alias Tgk Janggot terhadap Bupati Aceh Barat dalam perkara penganiayaan dan pengeroyokan yang diduga dilakukannya dan kawan-kawan, hingga kini tercatat sudah lebih dari 98 hari proses Penyelidikan dan Penyidikan, namun belum ada tanda-tanda akan diperiksanya terlapor.

Padahal, secara hukum proses pemeriksaan terhadap terlapor harus segera dilakukan oleh pihak kepolisian demi terwujudnya persamaan hak di depan hukum. Hal ini dikatakan Juru Bicara Kantor Hukum ARZ dan Rekan, Zulkifli, Rabu (10/6/2020).

"Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 73/PUU-IX/2011 tanggal 26 September 2011 yang pada pokoknya menerangkan, terhadap Kepala Daerah yang diduga melakukan Tindak Pidana sepanjang tidak dilanjutkan untuk dilakukan proses Penahanan, maka proses pemeriksaan ataupun penetapan tersangka yang disertai dengan dua alat bukti yang cukup, sudah terpenuhi unsur bagi polisi untuk segera melakukan pemeriksaan tanpa harus menunggu adanya surat balasan dari Presiden Republik Indonesia, mengingat unsur kepolisian Polda Aceh juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi dan juga melayangkan surat permintaan dengan surat Nomor: B/446/III/RES.1.24/2020 tertanggal 3 Maret 2020, perihal permohonan izin pemeriksaan Bupati Aceh Barat, Ramli MS," paparnya.

Lalu, jelas Zulkifli, berdasarkan Pasal 55 ayat 1 sampai dengan ayat 3 bagian kelima Penyelidikan dan Penyidikan UU RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang pada pokoknya menerangkan, sejak dimulainya Penyelidikan dan Penyidikan maka penyidik sudah harus mengirimkan izin kepada Presiden Republik Indonesia dimana dalam waktu 60 (enam puluh) hari semenjak diterimanya permohonan maka proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan.

"Artinya terhitung sejak dilaporkan oleh pelapor maka proses 60 hari sudah dihitung menjadi bagian dari yang disyarakat oleh UUPA," tegasnya.

Merujuk pada fakta dan dalil hukum itulah, pihaknya sebagai Kuasa Hukum Zahidin alias Tgk Janggot mendesak kepada Kapolda Aceh, Irjen Pol Wahyu Widada agar segera dapat melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor yaitu Bupati Aceh Barat, Ramli MS, dimana terhitung sejak dilaporkan di Polres Aceh Barat sampai saat ini telah melewati batas waktu 60 hari sebagaimana ketentuan yang menjadi dasar serta alasan penyidik dalam perkara ini.

"Selain itu, untuk menghindari diskriminasi hukum dan terwujudnya persamaan hak di depan hukum (equality before the law) serta tegaknya supremasi hukum yang berkeadilan dan proporsional, maka untuk itu kami mendesak bapak Kapolda Aceh untuk segera menindaklanjuti Laporan Polisi Nomor: LP/29/II/2020 SPKT tertanggal 18 Februari 2020, karena ini menjadi satu kewajiban yang harus di penuhi untuk tegaknya keadilan di Aceh," tambahnya.

Penulis:Redaksi/Rilis
Editor:Hafiz
Rubrik:Headline

Komentar

Loading...