Bea Cukai Aceh Hibahkan 24,5 Ton Bawang Merah kepada Pemkab Aceh Timur dan Aceh Tamiang

Bea Cukai hibahkan 24,5 ton bawang merah kepada Pemkab Aceh Timur dan Aceh Tamiang. (Ist)

Banda Aceh, Acehportal.com - Dampak negatif pandemi Covid-19 sampai saat ini juga turut mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat di dua kabupaten di Aceh yakni Aceh Timur dan Aceh Tamiang.

Untuk membantu meringankannya, Kanwil Bea Cukai Aceh bersinergi dengan Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Belawan, Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara dan Bea Cukai Belawan menghibahkan 24,5 ton bawang merah eks impor melalui dua pemkab tersebut.

Hibah diterima oleh dua perwakilan Pemkab Aceh Timur dan Aceh Tamiang pada Jumat (5/6/2020) kemarin di halaman Pangkalan Bea Cukai Belawan yang disaksikan oleh instansi terkait dan juga perwakilan TNI dan Polri.

"Bawang merah yang dihibahkan ini dikemas dalam 2.722 karung, dimana per karungnya seberat 9 kilogram dengan total nilai sebesar Rp 167 juta lebih," ujar Kabid Humas Kanwil Bea Cukai Aceh, Isnu Irwantoro, Minggu (7/6/2020).

Bawang Merah muatan eks KM RAJAWALI GT.15 No.104/QQd ini merupakan barang hasil penindakan yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepabeanan impor yang sah, diantaranya tidak dilengkapi dengan dokumen daftar muatan kapal (manifes).

Penegahan ini dilakukan yang oleh Tim Patroli Laut Bea dan Cukai dengan menggunakan Kapal Patroli BC 30004 pada Rabu (20/5/2020) lalu di perairan Air Masin, Aceh Tamiang.

"Atas upaya penyelundupan bawang merah ini diperkiraan kerugian negara dari sektor perpajakan sebesar Rp 58 juta lebih," katanya.

Sebelum menghibahkan bawang merah kepada Pemkab Aceh Tamiang dan Aceh Timur ini, telah dilakukan pengujian di laboratorium Karantina Pertanian sehingga dinyatakan bebas dari Organisme Penganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)

serta Kadar Timbal (Pb) dan Kadmium (Cd) di bawah Batas Maksimum Residu (BMR) sesuai Surat Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Belawan Nomor: 1321/KR.010/K.9.A/05/2020 tanggal 28 Mei 2020.

"Hibah ini merupakan komitmen Kanwil Bea Cukai Aceh, Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara, Bea Cukai Belawan, dan Balai Besar Karantina Pertanian Belawan untuk memanfaatkan barang hasil penindakan kepabeanan dan cukai, untuk dapat dimanfaatkan membantu masyarakat kurang mampu, terutama masyarakat terdampak pandemi Covid-19 ini," jelasnya.

Untuk diketahui, sanksi hukum atas pelaku tindak pidana penyelundupan barang impor diatur dalam Pasal 102 huruf (a) UU RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yaitu “Setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan pidana penjara paling lama 10 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 5 miliar.

Dengan adanya sanksi hukum ini, diharapkan pelaku usaha maupun masyarakat tidak melakukan tindakan penyelundupan atau membeli barang hasil penyelundupan sebagai bentuk partisipasi warga negara untuk berupaya melindungi petani bawang, melindungi masyarakat dan lingkungannya dari penyakit yang diakibatkan adanya importasi tumbuhan, hewan dan produk turunannya serta meningkatkan daya saing industri dalam negeri dan mendongkrak penerimaan negara dari sektor bea masuk dan pajak.

"Hal ini sejalan dengan fungsi Bea Cukai sebagai community protector, trade fasilitator, industrial assistance, dan revenue collector untuk menjadikan Indonesia melalui Kementerian Keuangan Tepercaya dan agar Bea Cukai Makin Baik," tambahnya.

Penulis:Redaksi
Editor:Hafiz
Rubrik:Umum

Komentar

Loading...